Siapa dibalik FPI?

Posted by: "Wahyu Susilo" wahyu@infid. org migrantcare

Tue Jun 3, 2008 9:00 pm (PDT)

Struktur Organisasi Front Pembela Islam (FPI)

JAKARTA, (TNI Watch!, 23/2/2000). Nama Front Pembela
Islam (FPI) makin dikenal luas karena aktifitas
kelompok Islam garis keras ini menonjol di berbagai
soal politik. FPI muncul dalam dua tahun belakangan
ini, menyusul Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia
Islam (KISDI), organisasi serupa pimpinan Ahmad
Sumargono. FPI agak berbeda dengan KISDI, karena
organisasi yang terakhir ini memiliki pasukan milisi
bersenjata (senjata tajam dan pentungan). Milisi FPI,
seperti layaknya organisasi militer, para anggotanya
juga memiliki tanda kepangkatan.

FPI juga dikenal dekat dengan sejumlah kalangan
Angkatan Darat seperti Panglima Kostrad Letjen TNI
Djadja Suparman (yang kemudian menghubungkannya dengan
Jendral TNI Wiranto), Mayjen TNI Kivlan Zein, Mayjen
TNI Zacky Anwar Makarim, Kasum TNI, Letjen TNI Suaidi
M, Wakil Panglima TNI, Jendral TNI Fachrul Rozi dan
lain-lain.

FPI juga dekat dengan pejabat kepolisian
Jakarta yakni mantan Kapolda Mentrojaya, Mayjen Pol
Noegroho Djajoesman. FPI juga dekat dengan orang-orang
di seputar Jendral TNI (Purn) Soeharto. Di masa Letjen
TNI (Purn) Prabowo Subianto masih aktif di TNI, FPI
(begitu juga KISDI) adalah salah satu binaan menantu
Soeharto itu. Namun, setelah Prabowo jatuh, FPI
kemudian cenderung mendekati kelompok Jendral Wiranto
yang uniknya, saat ini, tengah bermusuhan dengan
kelompok Prabowo. Inilah keunikan lembaga itu. Namun,
dari dua hal itu bisa ditarik kesimpulan bahwa FPI
memang memilih mendekati kelompok militer yang kuat
yang bisa diajak bekerjasama dalam perebutan pengaruh
politik.

Sejumlah aksi FPI yang mendukung tentara misalnya:
aksi tandingan melawan aksi mahasiswa menentang RUU
Keadaan Darurat yang diajukan Mabes TNI, 24 Oktober
1999. Ratusan milisi FPI bersenjata pedang dan golok
hendak menyerang mahasiswa yang bertahan di sekitar
Jembatan Semanggi, Jakarta Pusat, namun bisa dicegah
polisi. Aksi kedua ketika ratusan milisi FPI yang
selalu berpakaian putih-putih itu menyatroni Kantor
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),
memprotes pemeriksaan Jendral Wiranto dan kawan-kawan
oleh KPP HAM. Milisi FPI yang datang ke kantor Komnas
HAM dengan membawa pedang dan golok itu bahkan
menuntut lembaga itu dibubarkan karena dianggap
lancang memeriksa para jendral itu.

Berikut struktur organisasi FPI dan orang-orang yang
menduduki jabatan dalam struktur dari organisasi yang
dikenal tertutup itu.

DEWAN PIMPINAN PUSAT-FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) PERIODE
1998-2003

Ketua Majelis Syura: KH Muhammad Amin Syarbini,
membawahi
Para Ketua Dewan yang terdiri dari ;
1. Ketua Dewan Syari'at: Al-Habib Ali bin Sahil
2. Ketua Dewan Kehormatan: KH Muhammad Munif
3. Ketua Dewan Pembina: KH Ma'shum Hasan
4. Ketua Dewan Penasihat: KH Mahmud Sempur
5. Ketua Dewan Pengawas: KH Al-Habib Sholeh Al-Habsyi

Para Ketua dewan ini menjadi penasihat dan pengawas
organisasi, mereka memberi masukan pada Ketua Umum
FPI: Al-Habib Muhammad Rizieq Syihab Lc dan Sekretaris
Jendral FPI: KH drs Misbahul Anam.

Sekjen FPI membawahi bidang:
1. Ketua Hukum Front: Ust TB Abdurrahman SH, MA
2. Ketua Investigasi Front: Ust TB M. Sidiq AR
3. Ketua Badan Ahli Front: Prof DR Habib Segaf Mahdi
4. Ketua Badan Pengkaderan Front: Ust Reza Pahlevi ZA,
S.Ag
5. Ketua Badan Anti Ma'siat Front: Ust Drs Siroj Alwi
6. Ketua Badan Anti Kekerasan Front: KH TB Entus
Hasanuddin

Ketua Investigasi Front bertugas mencari informasi,
bahkan acapkali menyusupi aksi-aksi mahasiswa dan
kampus untuk melihat dan memetakan tokoh-tokoh
mahasiswa dan kelompok demonstran.

Ketua Badan Anti Maksiat Front adalah 'avant garde'
FPI. Badan Anti Maksiat Front terlibat dalam sejumlah
aksi, terutama sejak kasus kerusuhan Ketapang dan
maraknya demo serta gerakan anti terhadap
tempat-tempat yang dikategorikan oleh mereka sebagai
tempat maksiat.

Sedangkan Ketua Umum FPI, yang biasa dikenal dengan
panggilan Habib Rizieq Shihab dalam struktur
organisasi dibantu oleh Ketua I, II dan III, yang
masing-masing adalah:
Ketua I adalah KH Drs Salim Nashir membawahi
1. Ketua Dept Agama: KH. Drs Munif Ahmad
2. Ketua Dept Luar Negeri: Ust Drs Hasanuddin
3. Ketua Dept Dalam Negeri: Ust Drs Ahmad Sobri Lubis
4. Ketua Dept Bela Negara dan Jihad: Ust Drs
Hasanuddin
Ketua II adalah KH Drs Oman Syahroni membawahi
1. Ketua Dept SosPolHuk: KH Drs Syarillah Asfari
2. Ketua Dept Dikbud: KH Al-Habib Muhsin Ahmad
Alattas. Lc
3. Ketua Dept Ekuin: Ust Selamet Ma'arif, S. Ag, SE
4. Ketua Dept Ristek: Prof DR Ir Saerul Alam MSc
Ketua III adalah Al-Habib Abdurrahman Al-Khirid
membawahi
1. Ketua Dept Pangan: KH Drs Zainuddin Ali Al-Ghozali
2. Ketua Dept Kesra: KH Drs Nurzaini Suanda
3. Ketua Dept Penerangan: Drs. Iskandar Trilaksono
4. Ketua Dept Kewanitaan: Ust. Dra Nailah Balahmar

Copyright C 1999-2001 - Ambon Berdarah On-Line *
http://www.go. to/ambon


Wiranto Lewat, SBY Tak Apalah

http://www.gatra. com/artikel. php?id=48892

FPI; Pergeseran Sikap (GATRA/Tatan Agus RST.)SEHARI- hari sikap mereka
santun, dengan kostum baju koko putih plus peci putih. Tapi jangan ragukan
aksi kongkretnya. Mereka bisa sangat galak melabrak tempat-tempat yang
mereka anggap sarang maksiat. Itulah gaya laskar Front Pembela Islam, ngetop
disingkat FPI. Tak terhitung lagi diskotek, kafe, dan gudang minuman keras
yang mereka porak-porandakan. Di bulan Ramadan 2000 saja, sedikitnya 20
lokasi yang dianggap sebagai tempat maksiat mereka hancurkan.

Tak mengherankan, keberanian aksi laskar FPI membuat organisasi itu
berkibar-kibar. Pada usia muda, gema FPI lebih nyaring ketimbang gerakan
Islam lain yang lebih senior. Berulang kali FPI menyita perhatian publik dan
menghiasi pemberitaan media massa. Perkumpulan ini pun menyandang predikat
khas: gerakan antimaksiat. Memang, tidak sedikit pula yang mencapnya kaum
anarkis.

FPI lahir 17 Agustus 1998 di tengah gelombang reformasi, dibidani Habib
Muhammad Rizieq bin Hussein Shihab. Rizieq sendiri berasal dari Jami'at
Kheir, organisasi tradisionalis di kalangan keturunan Arab-Indonesia. Ia
sarjana pendidikan Islam dari Universitas Raja Saud, Riyadh, Arab Saudi.
Rizieq memimpin Lembaga Pendidikan dan Dakwah Islam Darul Fiqh, di samping
menjadi anggota Dewan Syariah Bank Perkreditan Rakyat Syariah At-Taqwa,
Tangerang, Banten.

Deklarasi FPI bertepatan dengan tablig akbar di Pesantren Al-Um, Kampung
Utan, Ciputat, Jakarta Selatan. Ada anggapan, hadirnya FPI adalah bagian
dari apa yang populer sebagai "ledakan partisipasi" dalam era reformasi.
Saat elemen masyarakat lain menyerukan refomasi politik, ekonomi, atau
hukum, FPI mengumandangkan reformasi moral. "Krisis bangsa ini berpangkal
pada krisis moral," kata Habib Rizieq. Kongkretnya, FPI ingin menegakkan
prinsip amar makruf nahi mungkar.

Lantaran "aksi penertiban" ala FPI yang fenomenal, dalam tempo singkat
organisasi ini populer dan berkembang demikian pesat. Menurut Hilmy Bakar
Almascaty, Ketua Bidang Eksternal FPI, hingga kini organisasi itu tersebar
di 22 dewan pimpinan daerah setingkat provinsi, dengan 130 dewan pimpinan
wilayah setingkat kabupaten/kota. Hilmy juga mengklaim, FPI memiliki 800.000
anggota resmi dan jutaan simpatisan.

Organisasi ini terkenal tegas, dan cenderung anarkis, dalam menertibkan
tempat-tempat yang dianggap maksiat. Namun dalam bersikap politik cukup
lentur, disesuaikan dengan keadaan. FPI tetap memandang pemilu sebagai satu
koridor kehidupan demokrasi, dan FPI menerima demokrasi dalam konteks
temporer. Demokrasi dianggap sebagai satu hal yang boleh diambil
hukum-hukumnya. "FPI tidak terlalu fundamentalis, tapi juga tidak terlalu
liberal," kata Hilmy.

Pada pemilu legislatif April lalu, misalnya, Hilmy yang sempat aktif di
Partai Bulan Bintang ini menegaskan bahwa FPI tetap independen, dalam arti
tidak mendukung partai tertentu. Namun tetap memberikan suaranya pada
partai-partai Islam dan partai berbasiskan Islam.

Sikap non-golput ini diambil karena menurut pengalaman masa lalu, bila
kantong-kantong Islam, termasuk FPI golput, justru akan menguntungkan pihak
lain. Waktu itu, FPI merekomendasikan dua partai berbasis Islam untuk
dipilih. Yakni PKB dan PAN. Partai lain yang juga diperbolehkan untuk
dipilih orang FPI adalah PBB, PPP, PNU, dan PKS.

Pada pemilihan presiden putaran pertama, FPI aktif menilai pasangan mana
yang layak dipilih. FPI punya dua kelompok pilihan: idealis dan strategis.
Pilihan Idealis diberikan pada pasangan Hamzah Haz-Agum Gumelar dan Amien
Rais-Siswono. Hamzah memiliki basis partai Islam sedangkan Amien merupakan
pemimpin Islam. Jadi, ideal dipilih, tapi belum tentu strategis.
"Bolak-balik kami hitung, suara mereka ini kecil," kata Hilmy.

Karenanya, FPI menetapkan pilihan strategis pada pasangan Wiranto-Gus Solah.
Dasar pertimbangannya, antara lain, Wiranto di mata FPI tidak pernah bohong,
khususnya kepada FPI. Ia juga dinilai konsisten. "Utamanya pada penerapan
syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam," kata Hilmy lagi.

Pilihan strategis ini juga tidak terlepas dari pertimbangan bahwa pasangan
ini memiliki potensi menang yang lebih besar dibandingkan dua pasangan yang
disebut sebelumnya. Pertimbangan lainnya, selama ini antara FPI dan Wiranto
terjalin hubungan cukup dekat.

Namun, dalam pemilihan, jago FPI ini kalah. Yang lolos justru dua pasangan
yang sebelumnya sama sekali tidak dalam hitungan FPI, yakni pasangan
Megawati-Hasyim dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Kalla. Lantas, bagaimana
sikap FPI? Menyangkut Megawati, sikap FPI sudah jelas. FPI menentang keras
presiden perempuan dan menganggap Megawati telah gagal memerintah negara
ini.

FPI sempat menimbang-nimbang SBY. Pada pilpres pertama, FPI gencar menentang
SBY karena ada indikasi banyak orang nonmuslim di sekitarnya. FPI sampai
mengirimkan beberapa da'i yang disebar ke beberapa daerah untuk
mengampanyekan hal itu.

Tapi, pada putaran kedua, FPI berubah haluan. Lebih memilih diam. Alasannya,
SBY sudah lebih menampakkan keislamannya. "Ada beberapa indikasi, misalnya
saja istrinya pakai jilbab, mendekat ke Aa Gym, pemilik pondok Pesantren
Daarut Tauhiid di Bandung, dan juga ke kelompok ulama Nashoro," katanya.
Toh, pada akhirnya FPI pun tetap menolak SBY.

Sikap FPI ini dinyatakan Habib Rizieq dalam wawancara dengan majalah Sabili,
Mei 2004. Secara umum, Habib meragukan komitmen SBY yang mundur di dua
kabinet ketika dia dibutuhkan. "Dia itu jenis orang yang safety player.
Begitu Gus Dur berkuasa, dia mendampingi. Tapi, begitu mau tumbang, dia
mundur. Sama Mega juga begitu," tuturnya. Selain itu, dalam pandangan Habib
Rizieq, SBY adalah arsitek penangkapan ulama, habib, dan aktivis Islam.

Diakui Habib Rizieq, dia tidak memiliki sentimen apa pun. Menurutnya, SBY
itu orang yang cerdas dan selama masa pendidikan selalu berprestasi. Saat
itu, SBY punya simpati besar dari rakyat. Walaupun demikian, secara
institusi FPI memilih untuk tidak memilih, dengan alasan tidak berani
mempertanggungjawab kannya di hadapan Allah.

Secara perorangan, FPI mempersilakan masing-masing anggotanya memilih sesuai
dengan hati nurani. Faktanya, pada pilpres 20 September lalu, sebagian besar
anggota FPI tidak pergi ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. "Tapi saya
dengar, Habib Rizieq datang ke TPS karena sungkan pada tetangga. Tapi siapa
yang dicoblos, wallahualam. Mungkin dicoblos dua-duanya," ujar Hilmy sembari
terbahak.

Di tiga TPS terdekat dengan kantor FPI di Petamburan, Jakarta Pusat,
terdapat suara tidak sah rata-rata 5,8% dari jumlah pemilih rata-rata 235
orang. Ada dugaan, laskar FPI menyumbang cukup banyak suara tidak sah.

Namun, setelah SBY terpilih sebagai presiden, FPI mengambil sikap lain. FPI
mulai menerima SBY, dengan catatan agar SBY membuktikan janji-janjinya dalam
100 hari pertama memerintah. "Kami akan menjadi pressure group-lah," kata
Hilmy.

Pergeseran dalam sikap politik juga menyentuh pola operasi antimaksiat FPI.
Kalau selama ini main labrak, kini FPI akan menggunakan paradigma baru alias
cara-cara yang lebih sopan dari sebelumnya. FPI, yang juga menaruh perhatian
besar terhadap masalah korupsi, tidak akan lagi bergerak tanpa modus
operandi yang jelas.

"Kami akan pakai jalur sistemik," ucap Hilmy. Artinya, FPI akan lebih
memilih jalur hukum lewat institusi hukum yang ada. "Kami sudah tidak mau
lagi asal main hakim sendiri," Hilmy menambahkan.

Taufik Alwie dan Muchamad Ghufron
[Demokrasi dengan Opsi, Gatra Edisi Khusus, beredar Selasa, 9 November