BERLOMBA MENJADI PEMENANG DALAM KEJUARAAN KORUPSI

Oleh: EKO SETYO ATMODJO*

Sekarang ini, penyakit korupsi kelihatannya telah menjadi wabah yang sangat berbahaya. Dan nampaknya belum ada obat mujarabnya.

Di negeri kita tercinta ini, nampaknya penyakit korupsi masih akan berlangsung lama dan akan manjangkit orang-orang yang masih merindukan untuk malihat rakyat miskin menderita. bagaimana tidak, hampir di semua lini diserang oleh penyakit mematikan ini. Dari lini yang paling kecil dan sederhana sampai lini besar yang sangat kompleks. Sebagai contoh untuk mempertegas pernyataan di atas, dari lini yang paling kecil dan sederhana, banyak kita jumpai pungutan-pungutan liar yang membebani rakyat kecil ketika dihadapakan pada permasalahan yang berhubungan dengan pejabat publik. Di tingkat pemerintahan yang paling bawah seperti kelurahan atau kantor kepala desa tingkat korupsi memang tidak seberapa. Sehingga hal ini sudah dianggap lazim jika kita harus memberi sedikit uang ketika kita mengurus sesuatu.

contoh selanjutnya yang juga ikut mempertegas pernyataan diatas yaitu kasus BLBI yang sampai sekarang menyeret aktor-aktor baru untuk ikut meramaikan pesta korupsi di tubuh bank sentral kita. Malah ke DPR pula kasusnya! nampaknya memang perlombaan menjadi pemenang dalam kejuaraan tropi bergilir piala koruptor ini menjadi favorit para pejabat publik kita.

Saya melihatnya sebagai sebuah ketidakwajaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang katanya menjunjung tinggi asas good geverment dan good governence. namun demikian, tidak serta merta saya menyalahkan para pejabat publik yang memang memanfaatkan moment kejuaraan seperti ini. Alasannya, pertama ada yang salah atau kurang tepat dalam mengakhiri kejuaraan ini baik dari struktur atau dalam budaya hukum kita, saya rasakan usaha untuk mengakhiri kejuaraan ini masih dalam wacana saja tanpa mereduksi keberhasilan para aparat penegak hukum kita, saya masih merasakan dan menyayangkan trobosan yang dibuat masih bersifat tebang pilih saja. Satu keheranan saya yang sampai sekarang juga sebetulnya juga masih heran pernahkah departemen pendidikan disentuh oleh aparat penegak hukum kita baik itu KPK maupun aparat dari kejaksaan yang memang diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Padahal ada indikasi kuat bahwa di departemen ini banyak orang yang memperebutkan trophy koruptor.

Alasan kedua, karena sudah ada kebulatan tekad untuk mengakhiri kejuaraan ini, maka instansi yang diberikan kewenangan khusus ini, katakan KPK, seharusnya tidak hanya ada di pusat atau di jakarta saja. Sehingga tinjauan location perlu diperhatikan seandainya lembaga ini ada di setiap propinsi atau di tingkat kab/kota. Maka saya yakin usaha mempercepat musnahnya kejuaraan ini relatif akan lebih mudah atau paling tidak lebih cepat.

Alasan ketiga. Memang banyak produk hukum yang sudah dibuat untuk menangani kasus ini, tapi itu hanya sebuah payung yang tidak lebih untuk melindungi para kontestan kejuaraan itu,. Yang sekarang rame diperbincangkan adalah masalah kostum untuk para kontestan kejuaraan. Sebetulnya itu bukan hal yang urgent dari pada kita susah-susah merancang kostum yang tepat lebih baik kita gunakan pikiran kita untuk mengkaji setiap produk perundangan yang mengatur masalah ini, undang-undang NO 31 tahun 1999 jo. undang-undang 20 tahun 2001 masih sangat banyak kekurangan. Sebagai contoh banyak khalayak yang tidak atau kurang setuju mengenai hukuman bagi para koruptor. Sebetulnya itu adalah sebuah kelemahan dari produk perundang-undangan, kedua undang-undang yang telah saya sebutkan diatas tidak mengatur yang namanya hukuman minimal khusus ataupun hukuman maksimal khusus. Jadi Pekerjaan Rumah kita bukan hanya pada tataran dapat bicara bahwa koruptor harus dihukum mati, wong aturannya saja salah bagaimana itu bisa terealisasi?

Alasan keempat, sebetulnya masih banyak aparat penegak hukum kita khususnya di daerah yang memang belu tahu atau sengaja tidak ingin tahu mengenai tata cara atau aturan dalam pidana khusus yang jelas berbeda dengan pidana umum.

Sementara cuma satu yang dapat saya sampaikan, sunggung malang nasibmu indonesiaku!

*Calon Koruptor yang belum dapat kesempatan korupsi, tinggal di Semarang