Peta Politik Pilgub Jateng 2008

Salah satu hal terpenting dalam pelaksanaan pemilihan secara langsung ialah diskursus dan perhatian lebih pada electoral process –struktur, peserta, penyelenggara, dan mekanisme pemilihan. Dalam proses pemilihan langsung ketiga elemen ini saling mendapatkan manfaat sebesar-besarnya jalan memilih fungsi sebagai alat, yaitu : pertama, membangun legitimasi dari rakyat atau memperjuangkan kepentingan publik. Kedua, menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan yang kuat atau merealisasikan partisipasi sebagai waujud hak politik rakyat. Ketiga, memobilisasikan aktivitas politik rakyat atau mewujudkan pendidikan politik rakyat. Keempat, memobilisasi aktivitas politik rakyat atau mewujudkan pendidikan politik rakyat. Dan cara masing-masing struktur itu mengambil dalam berinteraksi satu sama lain berdasarkan kompetisi atau dominasi, secara terbuka atau dan menggunakan intimidasi atau argumentasi. Pilihan-pilihan tujuan, polarisasi struktur dan cara interaksi tersebut menunjukkan kecenderungan demokratis tidaknya pemilu.

Bersamaan dengan itu pula diperlukan bacaan yang komprehensif terkait dengan factor internal dan eksternal dalam proses pelaksanaan pemilihan langsung yang jujur dan adil. Bacaan esternal dapat dimulai dengan melihat sejaub mana perkembangan dan trend politik menemukan bentuknya, kecenderungan-kecenderungan pemilih dan pergeseran opini publik. Membaca peta politik ini memang tak cukup mendalami dengan study kepustakaan, politik bukan lagi suatu sistem yang tidak terukur (unquantifiable) dan tidak dapat diprediksi (unpredictable), dengan demikian riset kuantifikasi politik menjadi salah satu instrument yang vital dalam menentukan gambaran peta politik dengan akurasi tertentu.

Kendatipun demikian, peta politik wajar adanya bisa di lihat dari kaca mata kualitatif untuk mendapatkan persepsi awal tentang kekuatan-kelemahan, fakta-fakta yang muncul dalam pelaksanaan pemilihan langsung. Untuk membaca peta politik dalam pilgub jawa tengah, bacaan bisa dimulai dengan tingkat partisipasi dalam pemilihan langsung sebelumnya, terutama pemilihan legislatif sebelumnya.

Partisipasi Politik Pilgub

Berbicara tentang partisipasi, Gaventa dan Valderama (1999), mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan praksis pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu: partisipasi politik, partisipasi sosial, dan partisipasi warga sebagaimana dikutip oleh Suherman (2003: 1-5). Tiga partisipasi tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

Pertama, partisipasi politik: representasi dalam demokrasi. Dalam kerangka demokrasi, partisipasi dipandang sebagai inti dari demokrasi. Karena itu pada awalnya konsep partisipasi dikaitkan dengan proses-proses politik yang demokratis. Ada dua pendekatan terhadap demokrasi: pendekatan normatif dan pendekatan empirik. Pendekatan normatif, menekankan pada ide dasar dari demokrasi yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat dan oleh karenanya pemerintahan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk rakyat. Sedangkan pendekatan empirik menekankan pada perwujudan demokrasi dalam kehidupan politik. Representasi partisipasi politik pada umumnya menghasilkan sebuah legitimasi, berupa pemimpin atau lembaga perwakilan.

Kedua, Partisipasi sosial: keterlibatan beneficiary dalam proyek pembangunan. Disamping tradisi partisipasi politik, terutama sejak tahun 1970-an, telah berkembang konsep partisipasi yang berorientasi pada perencanaan dan implementasi pembangunan. Dalam konteks pembangunan Stiefel dan wolfe mengartikan ‘partisipasi’ sebagai “upaya terorganisasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya dan lembaga pengatur dalam keadaan sosial tertentu oleh pelbagai kelompok dan gerakan yang sampai sekarang dikesampingkan dalam fungsi pengawasan”. Dalam pengertian ini partisipasi ditempatkan di luar negara atau lembaga-lembaga formal pemerintahan. Karena sifatnya yang berada di luar lembaga negara atau lembaga formal pemerintahan, konsep ini dapat kita sebut sebagai partisipasi sosial. Partisipasi ditempatkan sebagai keterlibatan masyarakat terutama yang dipandang sebagai ‘beneficiary’ pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari penilaian kebutuhan, perencaan, pelaksanaan, sampai pemantauan dan evaluasi program. Ada beberapa asumsi yang diterima secara umum untuk mendorong partisipasi sosial: rakyatlah yang paling tahu kebutuhannya, karena itu rakyat mempunyai hak untuk mengidentifikasi dan menentukan kebutuhan pembangunan di lokalnya. partisipasi sosial dapat menjamin kepentingan dan suara kelompok-kelompok yang selama ini dimarjinalkan dalam pembangunan hukum, ekonomi, sosial, budaya; partisipasi sosial dalam pengawasan terhadap proses pembangunan dapat mengurangi terjadinya berbagai penyimpangan, penurunan kualitas, dan kuantitas program pembangunan.

Ketiga, Partisipasi Warga: Pengambilan Keputusan Langsung dalam Kebijakan Publik Diskusi yang lebih luas mengenai partisipasi telah menempatkan “partisipasi warga” baik sebagai konsep maupun praktek yang niscaya. Berbeda dengan partisipasi politik yang lebih menekankan ‘representasi’ dan partisipasi sosial yang menempatkan partisipasi ‘diluar’ lembaga kepemerintahan, partisipasi warga menekankan pada ‘partisipasi langsung’ warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses kepemerintahan. Gaventa dan Valderama, menegaskan bahwa partisipasi warga telah mengalihkan konsep partisipasi “….dari sekedar kepedulian terhadap ‘penerima derma’ atau ‘kaum tersisih’ menuju ke suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka”.

Partisipasi sosial tidak banyak teruraikan dalam data-data angka, sebagaimana partisipasi warga yang dapat diidentifikasikan bahwa lebih dari 50 % warga / khalayak pemilih jawa tengah memilih menymbangkan suaranya di TPS ketimbang abstaian, atau golput. Tercatat dari jumlah pemilih pada tahun 1999 sebanyak 20.679.828 pemilih dan bertambah pada tahun 2004 sekitar 22.791.184 pemilih, sekitar 17. 231.911 pemilih untuk DPR-RI, 17.189.225 pemilih untuk DPRD Provinsi, dan 17.149.148 pemilih untuk pemilih DPRD Kabupaten/ Kota pada pemilihan langsung tahun 1999. Kemudian suara sah sekitar 17.654.550 untuk DPR RI, 17.644.333 untuk DPRD Provinsi, dan 17.548.522 untuk DPRD Kabupaten/ Kota pada pemilihan langsung pada tahun 2004. Kita tak akan membahas partisipasi warga yang relative lebih tinggi untuk menyalurkan hak suaranya terhadap wakil rakyat yang lebih tinggi, karena di tingkat DPRD Kota/ Kabupaten, suara pemilih lebih sedikit ketimbang suara untuk Provinsi atau di tingkat nasional. Namun, perlu kita lihat sebagai sebuah realitas bahwa disamping tingkat partisipasi yang relatif tinggi, disktribusi penyaluran suara kebanyakkan untuk pengisian jabatan publik di lembaga negara tingkat pusat.

Peta Politik

Peta politik ini dapat dilihat dari berbagai perspektif. Pertama, komposisi DPRD di pandang dari perolehan suara. Tamzil-Rozaq yang diusung oleh PPP dan PAN diproyeksikan dapat memperoleh 20 % suara, Bambang Sadono-Muhammmad Adnan dar Partai Golkar diperkirakan akan mendapat 17 % suara, Agus Suyitno-Abdul Kholiq Arif dari Partai Kebangkitan Bangsa diperkirakan akan mendapat 15 % suara, Sukawi Sutarip-Sudharto Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtaera diperirakan akan mendapatkan 17 % suara dan Bibit Waluyo-Rustriningsih PDI-P diperkirakan akan mendapatkan 31 % suara sebagaimana potret 17.644.333 untuk DPRD Provinsi pada pemilihan legislatif kemarin. Memang, perolehan suara partai tidak ekuivalen terhadap pilihan warga pada calon yang diusungnya, ungkap sebagian besar lembaga dan tokoh riset di Indonesia atau luar negeri akan tetapi, sah saja ini menjadi parameter awal bagi pengamat untuk menelaah kekuatan tiap-tiap calon dalam pilgub.

Klaim seperti ini seharusnya menjadi mesin pemompa partai untuk menjadikan kader sebagai mesin politik yang efektif untuk memenangkan suara pada pemilihan gubernur jateng yang secara bersamaan dapat bermanfaat secara praktis guna menguatkan basik komunikasi, ketangkasan, dan loyalitas kader terhadap partai sehingga dapat berguna bagi pemenangan dan pengingkatan suara partai pada pemilu yag akan datang.

Kedua, klaim kepemilikan emosional massa arus bawah berdasarkan cluster segmentasi pemilih berdasarkan tempat geografis. Misalnya saja Sukawi yang bisa saja mengklaim bahwa Kota Semarang yang memiliki jumlah pemilih 1.031.392 dan Kabupaten Pati yang wakil Bupatinya dijabat oleh anaknya, dipercaya akan mampu menggiring sebgaian besar massa dari 867.184 pemilih di daerah tersebut. Kemudian, kandidat-kandidat yang memiliki basis di daerahnya dikarenakan masih dan pernah menjabat sebagai pejabat publik yang strategis. Misalnya kepala daerah daerah tertentu yang tentunya masih membawa citra positif dan popularitas yang masih memadai seperti halnya Abdul Kholiq Arif Kabupaten Wonosobo bisa saja mengklaim sebagian besar sejumlah pemilih 528.993 dan Rustriningsih yang mengharap banyak untuk kecenderungan pemilih 810.850 warga Kabupaten Kebumen yang menjatuhkan hati padanya kembali pada Pilgub jateng mendatang. Terakhir, Tamzil mantan Bupati Kudus yang yakin mendapatkan suara penuh di 527.610 pemilih Kabupaten Kudus, dan 641.284 pemilih Kabupaten Semarang sebab posisi struturalnya di pemda Kabupaten Semarang sebelum manjabat Bupati Kudus. Meski tingkat akurasi cukup rendah klaim ini, namun dalam kerangka logis dan etis, klaim ini wajar saja tergelontor ke khalayak dan jadi kajian para pengamat.

Ketiga, dalam konteks biground kandidat. Agus Suyitno dan Bibit Waluyo mau-tidak mau mengharapkan dukungan dari kalangan militer karena kapasitasnya yang dulu pernah menjabat menjadi pangdam Jateng. Meskipun tak ada dukungan yang bersifat langsung –karena militer tak memiliki hak suara dalam pemilihan langsung- dukungan ini diimplementasikan dalam bentuk penggiringan massa sekitar militer yang potensi untuk diarahkan pada kandidat tertentu. Pada umumnya militer memiliki posisi dan bargain sosial di masyarakat relatif tinggi, maka cukup relevan bagi kandidat untuk meraih dukungan dari kalangan militer di samping faktor keamanan yang terjaga. Kemudian, Sukawi, Abdul Kholiq Arif, Rustriningsih, dan Tamzil yang secara bersamaan merupakan orang yang memiliki jabatan sebagai kepala daerah di daerah masing-masing, tentu memiliki pengaruh cukup kuat dalam mempengaruhi dan citra positif dalam benak aparat pemerintahan (PNS) masih melekat secara akut. Sedangkan Sudharto berasal dari kalangan profesi guru, sekaligus masih menjabat menjadi ketua umum PGRI Jateng, dengan demikian, klaim mengelinding akan dukungan dari kalangan guru di lingkup Jateng cukup santer. Sementara Bambang yang masih mengandalkan mesin partai yang ditambah dengan posisi Adnan sebagai Ketua PWNU mencerminkan dukungan dari kalangan Nahdliyin cukup diandalkan. Rozaq dari kalangan politikus, dari berasal dari ormas Muhammadiyah mengharapkan banyak dukungan dari masyarakat Muhammadiyah. Tak seperti Muhammadiyah yang kemungkinan besar bulat mendukung Rozaq, Nahdliyin diperkirakan secara politis, bukan struktural, banyak yang terdiaspora mendukung beberapa kandidat, mengingat tak hanya satu kadernya yang maju dalam bursa pencalonan gubernur dan wakil. Abdul Kholiq Arif cukup dikenal di kalangan Nahdliyin Wonosobo, Adnan yang pernah menjabat sebagai ketua PWNU, dan Sudharto yang pernah berada dalam struktur Ma’arif belum lagi klaim afiliasi partai oleh PPP dan PKB yang merasa ada hubungan kedekatan dengan masyarakat kalangan Nahdliyin. Memang Nahdliyin ditetapkan pada Khittohnya, untuk tetap netral, independen, dan kultural, namun untuk dukung-mendukung dikembalikan pada hak politik warga secara individual, bukan keputusan lembaga/ organisatoris.

Berbagai analisa dapat digunakan untuk menganalisa peta politik secara kualitatif, mulai dari seberapa besar dukungan partai/ gabungan partai pendukung berikut pengelolaan simpatisan partainya, dukungan massa mengambang/ arus bawah, dukungan birokrasi pemerintahan dan TNI/ POLRI, dukungan kelompok-kelompok kepentingan di luar partai politik seperti organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP), organisasi-organisasi profesi dan bisnis, serta dukungan kelompok penekan (pressure group) seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM, mahasiswa, oranisasi buruh/ tani/ nelayan dan pers lokal.

Awaludin Marwan, SH

Direktur Eksekutif Democracy Watch Organization (DEWA ORGA)