KOMUNITAS EMBUN PAGI

Komunitas Embun Pagi "Generasi" ke Berapa dan Mau Jadi Apa?

2011-08-05T11:07:00.000-07:00

Pada mulanya adalah kegelisahan dan harapan yang menjadikan beberapa orang pilihan tersebut bertemu dan diskusi. Pertemuan diadakan tiap malam hari Selasa Kliwon hingga kelompok tersebut familiar disebut sebagai perkumpulan Selasa Kliwon. Pertemuan itu diadakan di rumah Soerjomentaram atau dikenal sebagai Ki Ageng Suryomentaram. Sembilan orang anggotanya selain Ki Ageng Soerjomentaram dan Soetatmo Soeriokoesoemo adalah: Pronowidigdo, Prawirowiworo, R.M. Gondoatmodjo, B.R.M. Soebono, Soerjopoetro, Soerjoadipoetro, R. Soetopo Wonobojo, Soerjodirdjo, dan Soewardi Soerjaningrat.

Disebut orang pilihan karena mereka adalah elite intelektual waktu itu, Soewardi Soerjaningrat baru kembali dari pembuangannya yang sekaligus ia gunakan sebagai cara untuk mempelajari sebanyak-banyaknya pengetahuan—terutama pendidikan—di negeri Belanda, Gondoatmodjo adalah pemimpin Budi Utomo yang bekerja pada komite perkumpulan beasiswa Dharma Wara dan mewakili Paku Alam pada komite nasional dalam membentuk Dewan Rakyat, Soetatmo juga mewakili Paku Alam, Soetopo Wonobojo aktif juga di Budi Utomo dan lain-lainnya yang hampir semuanya terkait dengan Budi Utomo dan Paku Alam.

Dari perkumpulan tersebut yang paling senior adalah Ki Ageng Suryomentaram, ia sekaligus adalah pemimpin kelompok Selasa Kliwon. Ki Ageng Suryomentaram lahir sebagai anak raja Yogyakarta, yakni Hamengku Buwono VII, namun ia lebih memilih keluar istana dan bersatu dengan rakyatnya menjadi petani biasa di desa, ia juga kemudian meletakkan gelar kebangsawanannya dan memakai gelar “Ki”. Senior berikutnya adalah Soetatmo Soeriokoesoemo dan tentu saja Soewardi Soerjaningrat yang sudah tenar ketika pada Juli 1913 protes pada pemerintah Hindia Belanda soal perayaan ulang tahun kemerdekaan Belanda dari Napoleon Bonaparte.

Dari perkumpulan itulah pada 3 Juli 1922 Perguruan Taman Siswa lahir sebagai gagasan dari Soewardi mengenai perlunya pendidikan bagi rakyat, ia merumuskan tujuh butir tujuannya dalam mendirikan Taman Siswa yang kemudian menjadi formulasi yang tidak bisa diubah dan harus dihormati. Pada 31 Desember 1922 Soewardi bermusyarah dengan Soetatmo untuk menentukan karakter dan aktivitas Taman Siswa ke depan, hingga pada 6 Januari 1923 Soetatmo mengundang para pemimpin Taman Siswa ke kediamannya untuk membentuk Komite Sentral (Instituutraad) dengan Ketua Satu dijabat oleh Soetatmo Soeriokoesoemo, Ketua Dua oleh Soerjopoetro, Sekretaris oleh Soewardi Soerjaningrat. Pada pertemuan itu Taman Siswa ditegaskan sebagai sekolah untuk mendidik rakyat. Begitu Taman Siswa berdiri, kelompok Selasa Kliwon membubarkan diri…[1]

***

Pada pertengahan tahun 2007 segerombolan anak-anak muda berkumpul, ngobrol ngalor-ngidul tak tentu arah, yang jelas satu yang mengemuka: kegelisahan, harapan, pertanyaan-pertanyaan, protes, dan imajinasi tentang masa depan yang tidak jelas. Tiap Selasa malam mereka kumpul di kost saling bergiliran, mendiskusikan hal-hal yang mungkin remeh-temeh, hal yang paling riil sampai yang paling abstrak dan tidak mungkin nyantol dalam benak mahasiswa awam waktu itu: filsafat! Lalu kemudian tiap pertemuan dibuat tema-tema tertentu, tema pertama tentang ideologi, kedua tentang politik, pendidikan dan seterusnya. Tanpa harus disuruh bagi yang berlebih kantongnya akan siap sedia membawa cemilan, mengikhlaskan diri menyeduh kopi susu untuk bekal ngobrol sampai pagi, atau sekadar berkreasi seni membuat bulatan-bulatan kepulan asap dari rokok yang sampai sekarang saya tidak pernah bisa melakukannya hmmm…

Penggagasnya kalau boleh disebut adalah (1) Muhammad Taufiqurrohman (Gus Tauf/Santri Sirun), waktu itu mantan Ketua BEM FBS Unnes, mahasiswa sastra Inggris yang memang sejak dilahirkan sudah ditakdirkan untuk cenderung menjadi pengorganisasi yang hebat; (2) Kang Keristiyan Mulyono, mahasiswa FBS juga yang jagoan nyeduh kopi susunya gak ada saingannya (sayang sekarang saya beralih ke susu jahe dan sejenisnya), beliau inilah sobat setia Gus Tauf yang betul-betul setia mendengarkan curhatan atau—mungkin juga—makiannya hehe, Kang Mul—begitu kami biasa memanggilnya—adalah pekerja keras, ulet, tangguh dengan pedoman nilai Jawa kuno “alon-alon asal kelakon”; (3) Kang Hanafi, mahasiswa FBS juga yang saya ingat waktu itu presentasi soal perdagangan karbon, juga seorang ulet pekerja sampai sekarang; (4) lalu seorang “khidzir” yang saya sering sebut “njeng sunan jogokali”, komentar-komentar sufistik-mistiknya selalu telak menghunjam di balik gegap gempita argumen rasional-kritis teman-temen lain; (5) Kang Riboet, cerpenis, penyair, dan budayawan muda yang tak diragukan lagi; (6) Giyanto, waktu itu mahasiswa adalah aktivitas sambilannya, sedang yang utama adalah wirausahawan muda pemilik rental di Sekaran, juga peminat kajian praxiologi; (7) Awaludin Marwan, ketua DPM Unnes waktu itu (dengan segenap kemampuan lobi dan politiknya yang tidak dimiliki kawan lainnya); (8) Kang Malik Abdul Karim, aktivis mahasiswa Muhammadiyah Unnes; (9) Kang Yoghas, legenda aktivis di FBS…dkk-dkk….

Diskusi refleksi kecil 17 Agustus 2010 Komunitas Embun Pagi (Semarang)

Lalu bergabung lagi beberapa kawan lainnya, ada Mas Fahmi Mubarok, mahasiswa Psikologi FIP Unnes waktu itu; Mas Said Muhtar, mahasiswa aktivis jurusan Hukum Unnes, sering datang juga mas Pompi dari HTI, Mas Abdul Haris Fitriyanto (Acong), mahasiswa Psikologi yang juga aktivis BEM FIP, juga akhirnya ikut juga Ucok dan Iqsan, kawan seperjuangan Om Awaludin Marwan di Undip yang sekali dua kali ikut meramaikan diskusi sudah pindah ke Sampangan. Saya waktu itu sampai sekarang hanyalah cantrik setia, yang cita-cita tertinggi saya tidak lebih dari menjadi moderator diskusi, itu saja… (Kalau ada yang merasa kurang silakan ditambahi sendiri orang-orangnya yak..!) Kumpulan anak-anak muda yang betah ngobrol apa saja dari jam 8 malam sampai subuh itu menamakan dirinya Komunitas Embun Pagi, entah bagaimana filsafatnya, semua berhak menafsirkannya sendiri-sendiri (konon begitu kesepakatannya hmm…)

Perioder pertama adalah ketika diskusi tiap Selasa malam dilakukan para penggagasnya masih berdiam di sekitar kampus Unnes, yakni kira-kira pada masa akhir aktivitas kuliah. Periode kedua adalah ketika Gus Tauf dan saya hijrah ke Jakarta untuk belajar disambi bekerja, pada periode inilah kawan-kawan giat menulis di blog yang beralamatkan di: komunitasembunpagi.blogspot.com. Seperti awal mula, banyak hal ditulis dan diskusikan, Gus Tauf karena lanjut studi pada program pascasarjana di UI (ambil kekhususan Cultural Studies) maka satu dua kali nulis soal budaya dari perspektif cultural studies, Giyanto menulis soal ekonomi dan Praxiologi, Luluk (Awaludin Marwan) menulis soal politik, hukum, filsafat dan lainnya, Fahmi dan Haris menulis psikologi dan aktivisme mahasiswa, Kang Yoghas menulis hal-hal yang seakan remeh tapi ternyata bermakna filosofi mendalam, dan lain-lainnya.

Puncak periode ini ditandai dengan peluncuran buku—atau tepatnya “semacam buku”—yang diberi judul “Embun Pagi Nglindur” di FBS Unnes yang dihadiri tiga Guru utama komunitas embun pagi, yakni Prof. Abu Su’ud, Pak Saratri Wilonoyudho, dan Kang Puthu. Pada periode kedua itu juga Luluk ikut melanjutkan studinya di Undip, magister hukum, juga yang tadi belum disebut tapi selalu berminat dalam interaksi dengan komunitas embun pagi adalah Mbak Elin (Nur Amri El Insiyati) juga studi lanjut di UI (ambil magister Psikologi).

Periode ketiga ditandai oleh migrasi aktivitas interaksi sosial dan tulis menulis dari blogspot menuju jejaring sosial facebook. Periode ketiga ini blog makin sepi dan akhirnya sama sekali berhenti tidak ada up date tulisan, bukan berarti tidak ada yang menulis lagi dari kawan-kawan embun pagi, namun semuanya ditumpahkan dalam bentuk catatan-catatan di facebook yang memang memungkinkan untuk lebih bisa diakses dan publikasikan secara luas secara berjejaring ketimbang blogspot. Periode ketiga ini juga banyak yang kemudian studi lanjut, bahkan Luluk kembali memecahkan rekor untuk ambil S2 dua kali, yakni ke Onatie (Spanyol), itu belum lagi Luluk telah menerbitkan buku-buku tentang filsafat hukum yang konon laku keras di kalangan terbatas. Selain itu juga ditandai oleh eksperimen munculnya wujud gerak intelektual yang digagas oleh beberapa kawan, antara lain adalah Sekolah Tan Malaka oleh Muhtar Said, sekolah filsafat oleh Luluk (setelah balik dari Spanyol), eksperimen terakhir bahkan sempat menggandeng Gramedia untuk bedah buku di toko bukunya (jl. Pemuda Semarang), juga diskusi lintas disiplin-lintas generasi yang didukung penuh oleh Prof Tjetjep Rohendi Rohidi di Stonen (Semarang) tiap bulan.

Dan sejarah pun masih berlanjut, masih banyak eksperimen-eksperimen gerakan sosio-kultural-intelektual yang dapat diciptakan oleh teman-teman lainnya sampai sekarang dan nanti….

***

Maksud saya begini: komunitas-komunitas seperti embun pagi adalah komunitas sejenis kelompok diskusi Selasa Kliwon yang didirikan oleh Ki Ageng Suryomentaram, Soetatmo, Soewardi dan lainnya waktu itu, yakni komunitas embrionik yang memang fungsinya adalah untuk melahirkan komunitas-komunitas lain yang lebih spesifik dan jelas gerakannya. Apakah akan bergerak di bidang hukum, politik, pendidikan, budaya atau apa? Kelompok Selasa Kliwon memilih bergerak di bidang pendidikan dengan mendirikan Taman Siswa yang digagas awalnya oleh Soewardi, setelah itu kelompok Selasa Kliwon membubarkan diri, karena ibarat tujuan kelompok tercapai maka secara sukarela “harus” membubarkan diri. Tentu pertimbangan dari kelompok Selasa Kliwon untuk memilih bergerak dalam bidang pendidikan—atau bagi saya dapat disebut juga sebagai gerak politik pendidikan—tentu berdasarkan pada analisis kritis kondisi dan situasi sosial, kultural, politik, dan ideologi waktu itu. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan “jebolan” komunitas embun pagi adalah eksperimen serupa, yakni mencoba untuk melakukan gerak yang lebih spesifik, menjadi “intelektual organik” dan “intelektual spesifik” sekaligus.

Mau bereksperimen apa saja tentu boleh, asalkan dasarnya jelas, paham peta politik dan ideologi, keberpihakannya juga jelas. Misalnya gerak sosial yang mau dibuat—entah komunitas diskusi baru, program kursus, gerakan advokasi, wirausaha, dll—harus jelas sasaran dan tujuannya apa? Secara personal, komunitas embun pagi ibarat kawah candradimuka yang mungkin memang tidak melahirkan orang-orang hebat, gerakan hebat atau sejenisnya, mungkin memang kapasitasnya sekadar sebagai “kawah candradimuka” tempat temu kangen, berbagi gelisah dan harapan, saling memotivasi, saling berdebat, dan hal-hal sejenis. Rasanya memang sejak awal sama sekali tidak ada Renstra dan target obsesif bahwa komunitas embun pagi harus jadi komunitas mapan di Semarang, tidak ada! Yang ada hanyalah mewarnai, menjadi bagian dari jejaring komunitas intelektual di Semarang, turut meramaikan, turut menjadi bandul “penyeimbang” dan sejenisnya.

Justru komunitas macam embun pagi inilah yang mestinya dibutuhkan di tengah hampir semua komunitas ingin memapankan dirinya, membangun karakter uniknya sendiri, namun ya itu saja, paling banter yang bisa dihasilkan adalah perhelatan diskusi, seminar, menerbitkan buku, dst, namun tidak mampu menghasilkan gerak sosial, kultural dan politik yang lebih riil secara meluas dan berjejaring. Sekarang mungkin adalah awal dari periode keempat dari komunitas embun pagi, saatnya memikirkan kembali bahwa yang perlu dipikirkan lagi secara serius bukanlah komunitas embun pagi itu sendiri, melainkan komunitas embun pagi akan melahirkan komunitas apa, gerakan sosial apa, partai politik apa (kalau perlu hehe…), sekolah alternatif macam apa, koperasi rakyat jenis apa, advokasi hukum berbentuk apa, pusat studi bidang apa, penerbitan buku genre apa dan lainnya.

Gus Tauf setelah usai studi di Jakarta sekarang ngajar di Unsoed, Luluk setelah lulus dari Undip dan Onatie sekarang mengajar di Unisula, Om Andy Volare sekarang sembari kuliah juga jadi dosen, Om Said sekarang mulai studi lanjut di Undip, Om Haris jadi dosen di FIP Unnes, Om Fahmi studi lanjut di UGM, Kang Malik jadi dosen di Pontianak, Om Giyanto dosen di IKIP PGRI di Palembang, dan lainya (mungkin hanya saya yang masih luntang-luntung gak jelas hehe…). Artinya, masing-masing personal punya perkembangan intelektual, psikologis dan bahkan spiritual masing-masing, secara kolektif juga sudah kelihatan pergeseran gerakan dari mana mau ke mana. Inilah sekali lagi saatnya bagi kita untuk merumuskan keadaan, membaca dan memahami kembali peta sosial, kultural, politik, ideologi sekitar kita, kontemplasi diri untuk memahami kembali juga sampai di mana perjalanan diri personal kita masing-masing, membuat sebanyak mungkin eksperimen gerakan-gerakan yang lebih riil dan konkrit. Bagi saya tentu tidak perlu membubarkan diri sebagaimana kelompok diskusi Selasa Kliwon bubar ketika Taman Siswa berdiri, embun pagi sebagai komunitas atau sekadar sebutan untuk sebuah konsep silaturahmi dan ruang berbagi gelisah dan harapan harus tetap ada, karena dari situlah minimal kita belajar satu sama lain, dan maksimal bisa berbagi ide tentang gerak sosial bagaimanakah yang dapat dibangun entah di Semarang, Purwokerto, Palembang, Pontianak dll….

Saya jadi teringat bagaimana kawan-kawan NGO—atau yang diperhalus oleh Orba menjadi LSM—di Jakarta, mulai memikirkan alternatif lain selain NGO, karena sebagaimana pernah diulas oleh Mansour Faqih (alm.) bahwa NGO sebagai satu bentuk gerakan sosial juga bermasalah, terutama soal pendanaan dan ideologinya. Satu yang dapat digagas mungkin adalah adanya komunitas semacam embun pagi ini yang murni dan berupaya tetap murni sejak dari gagasannya. Namun, bagaimanapun kerasnya keinginan saya atas komunitas embun pagi tersebut, tidaklah tangis tidaklah imperatif…

Tabik,

E.S.

Footnote

[1] Empat paragraf penggalan fakta sejarah di atas diambilkan dari buku Kenji Tsuchiya, Demokrasi dan Kepemimpinan: Kebangkitan Gerakan Taman Siswa (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 103-118.

Makna Ujian Nasional bagi Kehidupan Siswa

2011-08-03T09:58:00.001-07:00

Pada berita-berita di media minggu ini dinyatakan bahwa angka kelulusan Ujian Nasional (UN) naik signifikan, bahkan di Mimika dan Jayapura angka kelulusannya luar biasa. Jayapura sampai 99,99 persen anak-anak SMA yang lulus. Artinya, kalau pakai logika pemerintah, maka kualitas pendidikan di Jayapura mengalahkan Jakarta yang angka kelulusannya hanya 99,52 persen. Dan inilah yang diklaim pemerintah: bahwa naiknya UN adalah keberhasilan pendidikan dan bahkan dinyatakan juga di beberapa daerah sebagai naiknya tingkat kejujuran dalam mengerjakan UN. Entah parameternya apa, apakah dari aduan siswa atau guru, fakta dari tim pengawas, atau apa? Tapi apapun itu baik dari siswa, guru maupun tim pengawas UN, maka yang diawasi hanyalah proses UN saja, padahal amat sangat mungkin dengan formula 60:40 bagi UN dan nilai sekolah, maka proses ketidakjujuran dan kecurangan dilakukan di sekolah (dalam nilai sekolah).

Mengapa hal ini terjadi, apakah guru sudah tidak punya nurani, jawabannya bisa iya dan bisa sebaliknya, yakni: justru karena prihatin dan empati dengan siswa maka segala upaya dilakukan agar siswa nilainya tinggi karena sebagai syarat UN, jadi dasarnya adalah empati dan rasa sayang. Motif lain tentu adalah prestise sekolah, guru, kepala sekolah, kepala dinas dan lainnya. Selain itu di media pemerintah juga bilang bahwa UN sudah kredibel dan oleh karenanya derajat kemungkinannya untuk jadi pertimbangan masuk kampus makin besar. Apa ukuran kredibel tersebut juga tidak dibagi formula dan metodologinya pada publik, hmm….

Perayaan Lulus UN (http://nardakismono.wordpress.com/tag/un-100/)

Terlepas dari hiruk-pikuk kelulusan UN: corat-coret sebagai penanda kelulusan, histeria bagi yang lulus maupun tidak lulus, penyelenggaraan istighasah akbar menyambut UN, bahkan di Jawa Timur sampai datang minta air ke Ponari, minta pensilnya yang akan digunakan untuk mengerjakan UN dikasih mantra dan rajah, praktik drill & practice menjelang UN, semuanya terjadi sebagai satu paket fenomena psiko-sosio-kultural UN. Ada yang menganggap semua itu wajar, ada pula yang menyatakannya berlebihan, ada pula yang bilang kontradiktif dengan tujuan pendidikan. Nah, saya kira kebiasaan kita menerima semua konsep tanpa kritik agaknya harus diakhir dengan mengawali serangkaian pertanyaan, minimal seperti yang saya ajukan berikut ini.

Namun saya tidak akan berbicara soal data kecurangan, kebocoran, pengaduan, dan lainnya dari berbagai informasi yang bersliweran di media tersebut. Kalau ingin melihat data-data tersebut lihat saja sumber aslinya, yang akan saya lakukan adalah memaparkan—dalam arti analisis kritis—apa yang sebenarnya terjadi di balik praktik UN dan masalah-masalah yang ditimbulkannya, dasar logika dan ideologi apa yang mendasari praktik tersebut, pola dan mekanisme apakah yang terjadi dalam UN, untung rugi apa yang timbul dari adanya UN secara ideologis, kultural, dan nilai (values). Jadi ini adalah interpretasi yang lebih kontemplatif, lebih pada aras kritik ideologi dan refleksi kritis.

Beberapa Renungan Kritis

- Apa Makna Peningkatan dan Penurunan Nilai UN?

Kalau acuannya UN adalah pemahaman bahwa soal-soal yang diujikan melalui UN dan desain UN itu sendiri adalah merepresentasikan kualitas pendidikan dalam arti mengembangkan bakat, minat, optimalisasi potensi dan sejenisnya, maka peningkatan angka kelulusan UN adalah penting. Namun kalau soal-soal yang diujikan dalam UN dan desain UN itu sendiri tidak merepresentasikan kualitas tersebut, maka kenaikan atau penurunan nilai UN (secara nasional pun) tidak ada artinya. Sekarang mari kita lihat sekilas metode yang ada dalam UN: (1) jenis pertanyaan adalah multiple choie, (2) yang tidak lulus tidak dapat studi lanjut.

Apakah tepat menilai bahwa pertanyaan yang dijawab ala multiple choice itu menggambarkan kualitas hasil belajar seorang siswa secara keseluruhan dan maksimal? Kalau dilihat dari ranah yang diolah dalam pembelajaran: kira-kira soal-soal jenis multiple choice itu dapat menampung pertanyaan atau soal-soal kognitif, afektif, psikomotorik semuanya, atau dua di antaranya, atau hanya satu jenis saja? Kalau satu jenis saja, misalnya adalah kognitif, pertanyaannya adalah: bagaimana bisa alat test yang hanya menguji satu ranah pembelajaran dijadikan sebagai acuan untuk menilai kualitas pendidikan secara umum baik pada diri individu siswa maupun pendidikan secara umum?

Kalau dugaan saya benar—berdasarkan pengalaman mengikuti Ebtanas semasa SMA dulu dan sampai sekarang tidak beranjak dari jenis soal multiple choice—bahwa soal-soal yang diujikan hanyalah jenis soal untuk mengetahui kemampuan kognitif tingkat rendah (kalau tingkat tinggi adalah nalar kritis, kreativitas, inovasi dan lainnya yang cara mengetahui kualitasnya adalah dengan adu argumentasi, dialog, diskusi, menulis essei pendek, panjang, dan seterusnya), jelas tidak tepat UN dijadikan acuan mutlak menentukan kualitas capaian pendidikan seorang siswa. Jadi, nilai-nilai (tepatnya skor, score) yang didapat melalui UN hanyalah untuk mengetahui kualitas capaian pembelajaran siswa pada ranah kognitif tingkat rendah saja. Jadi, angka-angka UN yang begitu tinggi sekarang ini tiada lain adalah gambaran kualitas kognitif tingkat rendah dari anak-anak SMA pada umumnya. Bukan gambaran kualitas capaian pendidikan secara komprehensif dan substansial.

Nah, kalaupun UN dalam desainnya yang ada sekarang dijadikan sebagai peta pendidikan (mapping purposed), maka peta yang didapat adalah peta kualitas kognitif tingkat rendah siswa seluruh Indonesia saja, belum peta afektif dan psikomotorik. Tingginya nilai UN sekarang sejatinya menunjukkan bahwa pada kemampuan dan kualitas kognitif tingkat rendah siswa-siswa SMA di Indonesia sudah bagus. Nah, kalau soal angka kelulusan yang begitu tinggi itu lain soal lagi, karena memang rumusan kelulusan oleh pemerintah tahun 2011 adalah gabungan dari nilai UN dan nilai sekolah (nilai sekolah rumusnya adalah nilai rata-rata ujian sekolah dan nilai rapor siswa dari semester 3 sampai 5). Ketika ujian sekolah modelnya tetap soal-soal jenis multiple choice, maka tidak ada artinya dan tidak ada bedanya dengan UN yang sama-sama sekadar mengukur kemampuan kognitif tingkat rendah saja.

Akan agak berbeda kalau nilai dari sekolah yang dipertimbangkan untuk “lulus sekolah” (sikap saya pribadi tidak ada istilah tidak lulus di sekolah, semua lulus, namun di sini sekadar untuk menunjukkan betapa jenis ujian model UN tidak tepat dalam membangun praksis pendidikan yang substansial dan komprehensif) adalah hasil rapor sebagai track record siswa dari ia masuk SMA sampai keluar. Dengan catatan bawah sistem penilaian rapor siswa betul-betul menunjukkan kualitas penguasaan materi pada ranah kognitif, afektif dan psikomotorik, maka dapat diterima sebagai pertimbangan kelulusan, namun sekali lagi karena pendapat saya tidak ada istilah tidak lulus (alias semuanya lulus), maka penilaian rapor siswa tersebut harus dijadikan sebagai alat evaluasi siswa (bahkan guru, sekolah, dan daerah) tanpa adanya UN. Dengan kata lain bukan model persentase 60:40 kelulusan, melainkan 100 persen kualitas (bukan kelulusan) siswa dilihat melalui model rapor track record siswa tersebut…

Kembali pada realitas policy pendidikan pemerintah sekarang: Namun ketika melihat rumusan bahwa persentase UN adalah 60 sedangkan nilai dari sekolah adalah 40, maka jelas simpulannya: angka kelulusan UN sekarang juga setidaknya 60 persen menunjukkan kemampuan atau kualitas kognitif tingkat rendah via soal-soal multiple choice. Itu belum kalau kita telusuri lagi: apakah kemampuan bagus siswa dalam ranah kognitif tingkat rendah tersebut didapat melalui praktik dan proses pembelajaran yang substansial atau sekadar melalui drill & practice saja? Kalau lebih banyak kontribusi drill & practice-nya kira-kira kita dapat memahami kedalaman dan kedangkalan pengetahuan yang dipelajari, dapat juga dipahami apakah sekolah-sekolah kita dan termasuk pemerintah lebih mengutamakan proses pembelajaran atau hasil dalam bentuk UN? Akhirnya, sekali lagi, kenaikan angka kelulusan UN tahun 2011 tidak menunjukkan kualitas pendidikan secara substansial, melainkan lebih menunjukkan kenaikan angka kualitas kognitif tingkat rendah saja.

Apakah itu cukup untuk tujuan “mencerdaskan kehidupan bangsa”? Kira-kira problem utama bangsa ini adalah kemampuan kognitif atau afektif (moralitas, etika, estetika, toleransi, sensitivitas sosial, pemahaman kebudayaan, dst)? Kalau kita lihat capaian-capaian Olimpiade internasional dalam bidang yang mengandalkan otak (ranah kognitif) dan kemudian kita bandingkan dengan problem-problem moralitas, korupsi, terorisme dan lainnya, maka problemnya bukanlah ranah kognitif, melainkan afektif. Ironisnya, justru ranah afektif itulah yang tidak diutamakan dalam pembelajaran di sekolah-sekolah.

- Posisi UN: Tujuan Pendidikan itu UN atau Optimalisasi Potensi dan Bakat Siswa?

Pertanyaan ini penting untuk dijawab dan akhirnya akan menentukan derajat penting tidaknya UN dalam desain pendidikan nasional. Posisi dan peran-fungsional UN dalam pendidikan kita apakah diposisikan sebagai alat evaluasi, alat test atau tujuan pendidikan itu sendiri? Kalau sebagai alat test atau alat ukur misalnya, mengapa dalam praktik pendidikan kita faktanya justru mengutamakan UN, semua energi sekolah, guru, Kepala Dinas, dan pemerintah sendiri difokuskan pada peningkatan nilai UN. Kalau dipahami UN sebagai alat ukur capaian praktik pendidikan, maka artinya UN bukan tujuan pendidikan, oleh karenanya bukankah amat mubazir ketika fokus energi pendidikan kita—bahkan dalam skala nasional—adalah pada peningkatan nilai UN. Mestinya fokus pendidikan adalah pada proses pembelajaran yang memadai untuk mencapai target visioner pendidikan, sementara alat test, alat evaluasi dan sejenisnya berada pada posisi sebagai alat ukur saja, tidak lebih.

UN ibarat mistar untuk mengukur tinggi seorang anak, maka UN hanya mengukur kualitas kognitif tingkat rendah saja. Mistar sebagai alat ukur tidak dapat meninggikan tubuh anak, UN pun demikian, penaikan standar UN juga tidak dapat meningkatkan kualitas pendidikan, penaikan standar UN hanya ibarat memperpanjang mistar saja, bukan tubuh siswa. Lalu dengan apa bisa meninggikan tubuh anak, jawabnya adalah dengan asupan gizi yang cukup, olahraga cukup dan sejenisnya, pendidikan juga sama: pendidikan di Indonesia akan meningkat kualitasnya dengan cara memberikan fasilitas pendidikan memadai, guru berkualitas, akses informasi dan pengetahuan luas, kesejahteraan guru, sekolah dan lainnya, bukan dengan menaikkan standar kelulusan via UN. Itu semua adalah “gizi” untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara substansial.

Justru dengan mempertinggi standar kelulusan, maka akan makin membuat tekanan besar bagi siswa, guru dan sekolah untuk mencapai UN (karena ia sebagai syarat kelulusan sekolah, padahal tidak lulus dianggap sebagai “akhir kehidupan” dan “matinya masa depan” siswa, ini semua karena hegemoni rezim ijazah dan paradigma lulus tidak lulus dalam sekolah) secara “terpaksa”. Tiadanya “gizi” yang memadai akhirnya membuat segala cara dilakukan, dan karena UN hanya alat ukur kualitas kognitif tingkat rendah, maka pihak sekolah pun akan memenuhi kelangkaan “gizi” tersebut dengan makanan-makanan instan, siap saji, yang jelas masuk dalam jenis junkfood, juga jelas tidak sehat, seperti model driil & practice, try out berkali-kali dan lainnya. Seandainya “mistar” itu sebagai keseluruhan proses pembelajaran, bukan hasil akhir berupa testing seperti UN, maka untuk meningkatkan kualitas pendidikan akan dipenuhi dengan makan-makanan bergizi tinggi berupa praktik pendidikan kritis, kreatif, inovatif, fokus pada optimalisasi potensi, bakat dan minat siswa dan sejenisnya.

Bagi dunia pendidikan, praktik-praktik pemberian makanan instan dan siap saji tersebut jelas juga tidak sehat, pertama, hal tersebut menunjukkan peran sekolah digeser oleh lembaga bimbingan belajar (Bimbel). Dan hal itu tepat dalam arti: kalau tujuan pendidikan hanya untuk lulus UN, ya tidak perlu sekolah yang melakukannya, cukup Bimbel saja yang berperan. Kalau UN adalah tujuan pendidikan, maka jadikanlah semua sekolah sebagai Bimbel, dan jadikan Bimbel sebagai sekolah. Faktanya dalam UN di Indonesia peran Bimbel atau model belajar ala Bimbel besar sekali. Kedua, nilai-nilai instant dan siap saji, yang dibawa Bimbel dan model belajar Bimbel seperti pemberian tips-tips, rumus-rumus tanpa dasar historis dan epistemologis pembentukannya dan seterusnya, maka di sinilah adanya UN telah menghadirkan praktik pembelajaran nilai-nilai instant, pragmatisme, yang penting hasil akhir, nilai-nilai kedangkalan, dan sejenisnya.

Bukankah mestinya pendidikan mementingkan proses serius dalam pembelajaran untuk betul-betul membangkitkan kesadaran kritis siswa, agar paham betul konteks pengetahuan yang ia pelajari, apa gunanya pengetahuan tersebut, formulasi pembentuknya, metodologi pembentukan pengetahuan tersebut dan seterusnya. Kalau yang dipentingkan adalah hasil akhir—yang dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk UN—maka saya misalnya sebagai siswa bisa saja curang dengan cara: tidak usah serius belajar dalam proses sehari-hari, karena yang dinilai dan dianggap penting adalah UN, maka cukup satu semester menjelang UN saya ikut proses drill & practice, berkali-kali ikut try out agar hasil akhir UN bisa bagus. Inilah cara pandang yang mementingkan hasil, dalam bentuk yang paling ekstrem segala cara (kecurangan, ketidakjujuran) dapat dilakukan, karena yang penting hasil akhir bagus nilainya.

Cara pandang ini juga tidak melihat keuletan anak-anak yang memang bekal intelektualnya rendah, para guru dengan cara pandang mementingkan hasil tidak akan memperhatikan detail-detail praktik pembelajaran. Upaya keras dan serius yang dilakukan anak-anak berkemampuan intelektual rendah tidak dihargai oleh guru, yang dihargai adalah yang nilai hasil akhirnya tinggi. Susah payahnya belajar siswa yang intelektualitasnya rendah tidak dianggap penting (karena jelas tidak dinilai). Walaupun begitu saya yakin masih banyak guru yang memiliki cara pandang mementingkan proses ketimbang hasil di negeri ini, keyakinan ini penting mengingat cita-cita membangun kualitas batu fondasi kokohnya pendidikan dan bangsa Indonesia adalah proses-proses yang tepat, akurat dan proporsional, agar juga ingat bahwa dalam lingkup yang lebih luas pemerintah selalu bangga dengan capaian angka-angka statistik GDP, HDI, PISA, Webometric, THE, QS, dan lain-lainnya, semuanya itu dianggap sebagai tujuan akhir dan semuanya itu merupakan hasil akhir, padahal itu hanya ilusi, karena kualitas kehidupan masyarakat dalam ekonomi, pendidikan dan budaya tidak dapat diwakili oleh angka-angka GDP, HDI, PISA dan lain-lainnya itu.

Itu belum lagi kalau kita kaji serius nilai-nilai ketidakjujuran, kebohongan, dan lainnya yang dibelajarkan melalui UN pada siswa, guru, sekolah, kepala sekolah, kepala dinas dan lainnya. Belum juga kalau kita coba hitung berapa biaya yang dikeluarkan menyambut UN, mulai dari les privat per individu, try out berkali-kali, istighasah akbar, cetak kertas UN, biaya distribusi UN, biaya pengamanan (Polisi, TNI, Densus 88), honor tim pengawas, dan lain-lainnya.

- Posisi Matapelajaran yang Diujikan dalam UN dan UN dalam Konteks Kehidupan.

Rumor yang berkembang di media akhir 2010 kemarin pemerintah akan menambah matapelajaran yang dimasukkan dalam UN. Pertanyaan saya: posisi dan derajat matapelajaran yang diujian melalui UN dapat dipahami sebagai naik derajatnya, prestisnya, atau justru turun? Apakah matapelajaran yang diujikan melalui UN memang dianggap lebih penting bagi masa depan siswa-siswa tersebut? Apakah juga nilai-nilai UN itu punya peran penting bagi kehidupan siswa-siswa setelah lulus? Kalau dibandingkan misalnya: lebih berperan mana antara penguasaan atas kemampuan membaca peluang usaha dan dunia kerja oleh seorang siswa SMA jurusan IPS yang didapat dari praksis pembelajaran berkualitas dibandingkan dengan skor bagus pelajaran ekonomi seorang siswa SMA yang juga jurusan IPS dari UN?

Penilaian kualitasnya jelas: kemampuan membaca peluang usaha dan dunia kerja tidak diujikan melalui UN, melainkan melalui bacaan yang luas atas situasi sosial, ekonomi, kultural, politik dan lainnya, dan kemampuan membaca ini secara substansial penilaiannya adalah dengan melihat siswa itu sendiri membaca, menganalisis, mengambil kesimpulan, dan merumuskan tindakan-tindakan konkrit. Keseluruhan proses ini jelas tidak dapat ditampung oleh UN. Artinya, kalau dengan kemampuan yang tidak diuji melalui UN tersebut siswa justru mampu memperluas kesempatannya dalam membuka lapangan usaha atau masuk dalam dunia kerja secara tepat, sedangkan bagi yang nilai UN pelajaran ekonominya bagus tapi tidak punya kemampuan baca yang bagus (karena tidak diujikan di UN), skor UN yang ia dapatkan tidak cukup menolongnya dalam mengambil keputusan kehidupan. Angka-angka itu tak dapat membantu kehidupan, karena memang hanya berupa angka penunjuk kualitas kognitif tingkat rendah belaka, kemampuan riil lah yang dapat membantu kehidupan secara langsung…

Kembali ke depan, seberapa banyak pun matapelajaran yang dimasukkan dalam UN tapi ketika masuk UN artinya ia hanya diuji target kognitif tingkat rendahnya saja, bukankah artinya hal itu justru merendahkan matapelajaran tersebut? Taruh contoh pelajaran agama dan moral Pancasila (sekarang Pendidikan Kewarganegaraan), ketika ia masuk UN, banyak orang termasuk guru agama dan Pendidikan Kewarganegaraan merasa “sejajar” posisinya sama “prestise” dengan guru bahasa Inggris, matematika, dan lainnya yang masuk UN, tapi ketika dengan demikian praktik pembelajaran pendidikan agama dan moral Pancasila sekadar ditujukan untuk lulus UN, artinya bukankah justru dengan demikian mereduksi tujuan pembelajaran agama dan moral Pancasila yang lebih mengolah ranah afektif (sedangkan UN dominan kognitif)? Dengan begitu pula maka kemungkinan besar (karena dituntut untuk nilai bagus di UN) praktik pembelajaran agama dan moral Pancasila dalam keseharian di sekolah juga akan dilakukan dengan cara di-drill & practice saja, di-try out-kan saja, karena yang penting lulus UN. Sebanyak dan sekeras apapun guru bilang bahwa penguasaan materi secara substansial lebih penting, namun adanya UN jelas membuyarkan kesadaran tersebut.

Bukankah akan lebih tepat pelajaran agama dan moral Pancasila difokuskan pada olah ranah afektif, artinya tidak melalui UN, tidak melalui belajar teori-teori belaka, melainkan melalui praktik berkehidupan yang baik, praktik beragama yang toleran, praktik cinta tanah air (nasionalisme, patriotisme) dan seterusnya. Nah tepatnya pembelajaran afektif tersebut pun tidak diuji dalam arti testing, melainkan dievaluasi saja sebagai bahan perbaikan, dan evaluasi ini dapat dilakukan pada jadwal pembelajaran tertentu sesuai kurikulum, bukan di akhir kurikulum (semester 6, kelas XII) yang akan menjadikannya cenderung dianggap sebagai testing (ujian). Memang agak kabur di mata awam antara evaluasi dan ujian, secara singkat bisa dikatakan bahwa sistem penilaian dibagi dua: yakni evaluasi dan testing, evaluasi adalah untuk menilai proses dan hasilnya untuk perbaikan proses selanjutnya, sedangkan testing untuk menjustifikasi capaian akhir. Testing (ujian) ditujukan pada dua hal, yang utama adalah untuk mengetahui tingkat capaian belajar (seperti UN), yang kedua untuk memprediksi kemampuan belajar (seperti tes masuk kampus). Kalau dasar filosofi pendidikan mementingkan proses, maka yang digunakan adalah evaluasi, sedang testing akhir menurut saya tidak usah digunakan, sementara itu test prediksi agaknya masih bisa digunakan untuk sekadar tahu potensi dan prediksi kemampuan belajar dan sejenisnya.

Mungkin kita perlu juga membuat riset serius dengan pertanyaan penelitian kira-kira: Apakah nilai-nilai UN yang tinggi tersebut betul-betul punya kontribusi riil bagi masa depan siswa-siswa SMA, SMK, dan MA? Kalau dipilah lagi dengan mengacu pada contoh pelajaran ekonomi di atas: Kira-kira bukankah kontribusi penguasaan pelajaran (dalam arti betul-betul menguasai) oleh seorang siswa lebih berperan dalam memberikan bekal dalam kehidupan siswa setelah lulus ketimbang nilai-nilai UN? Bukankah nilai UN hanya jadi penentu lulus tidaknya siswa dari sekolah, dan karena hegemoni “rezim ijazah” dari dunia industri plus dibumbui oleh “teror” dari pemerintah maka UN seakan-akan menjadi penting dalam kehidupan? Mari kita telaah dari tiga kemungkinan peristiwa di bawah ini mengenai korelasi skor UN dan kehidupan yang lebih luas.

Pertama, bagi anak-anak yang setelah lulus SMA, SMK atau MA tidak melanjutkan ke perguruan tinggi atau dunia kerja industri, maka nilai-nilai UN tersebut tidak ada gunanya sama sekali, kecuali sebagai penanda nostalgia semasa SMA saja. Ketika kemudian mereka bekerja di ladang, bertani, melaut, dan lainnya, yang lebih penting adalah penguasaan substansial pelajaran di sekolah, bukan nilai UN yang tinggi. Ketika pendidikan diarahkan untuk lulus UN, maka peluang menguasai pelajaran secara substansial otomatis berkurang, karena semua energi guru dan sekolah adalah untuk sukses lulus UN, padahal anak-anak tersebut butuh menguasai betul-betul pelajaran yang dapat membantu kehidupannya dalam arti sempit (saat itu) maupun luas (di masa depan). Inilah bentuk diskriminasi bagi anak-anak petani, nelayan dan lainnya. Dengan kata lain, desain pendidikan kita ditujukan untuk melayani elite melalui UN sebagai sistem seleksi.

Kedua, bagi anak-anak SMA, SMK atau MA yang langsung ingin bekerja di dunia industri, nilai UN lumayan berguna melalui ijazah lulus sekolah. Artinya dunia industri sebenarnya melakukan penilaian secara generalisasi, yang dilihat dalam mempertimbangkan anak lulusan sekolah ketika masuk dalam dunia kerja (terutama dunia industri) adalah ijazah, peringkat pertama tentu yang diprioritaskan adalah sarjana (terlebih lagi S2), setelah itu lulusan SMA dan yang sederajat (seringkali lulusan MA [madrasah ‘aliyah] menjadi terpinggirkan dalam dunia kerja industri, karena dianggap bahwa yang dipelajari adalah urusan akhirat saja dan dianggap juga tujuan masuk MA sekadar untuk jadi da’i, ustadz Kyai dan sejenisnya), setelah itu lulusan SMP, kemudian SD, dan yang terakhir adalah yang “tidak berpendidikan”. Nah, di level SMA saringan seleksinya baru setelah ijazah kemudian dilihat nilai (score) UN-nya, nilai tertinggi biasanya paling mendapat prioritas untuk lolos diterima kerja.

Apa yang terjadi sebenarnya: pada hakikatnya dunia industri sedang terbawa ilusi kualitas yang ditunjukkan oleh ijazah dan nilai UN tersebut. Mengapa? Karena seakan-akan semua lulusan SMA berkualitas (dibandingkan yang tidak lulus, dibandingkan yang lulus SMA melalui ujian kejar paket C, dibandingkan lulusan SMP, SD, pesantren, sekolah-sekolah alternatif dan lainnya), seakan-akan juga nilai UN tinggi adalah penanda kualitas siswa secara otentik, padahal tidak karena sekali lagi UN itu hanya penanda kualitas kognitif tingkat rendah saja. Inilah yang disebut ilusi berupa bias pemahaman nilai (values) di mana dalam ilmu semiotik soal sistem tanda, maka penanda (dalam hal ini adalah UN) tidak merujuk pada petanda atau hal yang dirujuk: yakni kualitas komprehensif siswa, kualitas pendidikan secara keseluruhan. UN merujuk pada dirinya sendiri sebenarnya, namun karena ia dianggap menandakan kualitas, maka yang terjadi adalah ilusi.

Lebih lanjut, jadi, yang diterima bekerja adalah lulusan SMA yang nilai kognitif tingkat rendahnya tinggi. Kalau ditelusuri lagi analisisnya lebih jauh, maka kira-kira sebagian besar tenaga kerja di Indonesia adalah mereka yang tinggi kualitas kognitif tingkat rendahnya, soal mereka juga punya bekal modal sosial dan intelektual bagus itu adalah bonus yang tidak tercakup dalam nilai-nilai UN. Kalau ada yang bilang bahwa UN juga implisit di dalamnya test kejujuran, karenanya kalau UN bagus nilainya tapi tidak jujur maka bisa dianulir kelulusannya, maka pernyataan tersebut perlu diklarifikasi: bagaimana menilai dan mengetahui jujur dan tidak jujurnya siswa? Tidak ada jaminan di sekolah yang dilaporkan tidak ada kebocoran soal bahwa semua jujur, termasuk siswa, guru, dan lainnya.

Terlepas dari itu, lebih lanjut, secara faktual sebenarnya kemudian nilai-nilai UN tersebut tidak terpakai, karena ketika lulusan SMA tersebut masuk dunia kerja, maka ia biasanya juga diseleksi dengan test seleksi yang bermacam-macam jenisnya (TPA, psikotest dll). Artinya, nilai UN hanyalah basa-basi awal untuk menyaring saja, karena yang menentukan betul adalah seleksi selanjutnya. Model tes seleksi jelas masuk beda dengan model testing UN, hal itulah yang menjadikan nilai UN “secara teoretik-konseptual” memang tidak bisa secara langsung digunakan sebagai pertimbangan untuk diterima bekerja atau tidak di dunia industri. Pun setelah itu ia akan dilatih (on job training) macam-macam.

Ketiga, bagi anak-anak SMA, SMK atau MA yang ingin studi lanjut di perguruan tinggi, maka nilai UN lumayan berguna, tapi tetap kampus punya sistem seleksi sendiri dengan tujuan dan desain konseptual yang berbeda dari UN. Sebagaimana dunia industri, ijazah dan nilai UN hanya diposisikan sebagai penyaring general dan formalitas saja dengan anggapan bahwa: yang sudah lulus sekolah, nilai UN bagus, maka otomatis ia berkualitas. Hal ini jelas dapat dibantah dari fenomena anak tidak lulus UN tapi lulus ujian masuk kampus. Mengapa hal ini terjadi? UN-nya atau tes masuk kampusnya yang salah? Jawabannya tidak sesimpel itu, ada banyak faktor penyebab, secara substansial tentu karena desain dan arah UN dan seleksi masuk kampus berbeda, UN untuk mengetahui capaian belajar siswa yang bersifat testing (bukan evaluatif), sedangkan test seleksi masuk kampus tujuannya untuk prediksi kemampuan calon mahasiswa. Selain itu juga bisa faktor psikologis, tekanan waktu UN yang lebih berat dan lainnya. Kedua dimensi konseptual desain ujian dan psikologis ini yang ternyata tidak banyak dilihat sebagai faktor pembeda di sekitar UN.

Penilaian di sekolah yang berguna adalah ketika kampus menggunakan sistem seleksi mandiri yang menggunakan track record belajar siswa (via rapor siswa), track record tersebut dianggap dapat memenuhi derajat penilaian untuk memprediksi kemampuan siswa ketika berkuliah nanti, karena dapat dilihat dari grafik naik turunnya nilai tiap semester selama sekolah. Kalau dihubungkan dengan hal apa yang bisa membuat siswa-siswa giat belajar, serius belajar, betul-betul berhasrat untuk menguasai materi pelajaran kalau UN ditiadakan dan semua siswa lulus—dalam gagasan saya, jawabannya: dalam konteks siswa ingin masuk kampus, maka faktor pendorongnya adalah standar masuk kampus, kampus punya standar minimal yang harus dipenuhi siswa, oleh karenanya siswa tidak bisa seenaknya sendiri dengan bilang “nggak usah belajar serius, toh semua lulus…”

Ya, semua lulus, tapi tidak semua bisa diterima di kampus, oleh karenanya kalau mau diterima masuk kampus, syaratnya giat belajar, serius belajar, betul-betul berhasrat untuk menguasai materi pelajaran. Proses itulah yang direkam dalam rapor siswa sebagai track record-nya yang akan dijadikan sebagai pertimbangan dalam prediksi kemampuan calon mahasiswa, di sisi lain hanya dengan betul-betul menguasai pelajaran yang diberikan, maka siswa akan dapat lolos test masuk kampus dengan baik, tidak seperti ide pemerintah yang justru ingin menggunakan UN sebagai alat masuk kampus dengan menafikan proses drill & practice menyambut UN. Bukankah terang dalam literatur pendidikan kontemporer, baik dari perspektif pedagogi kritis, progresif, maupun teori belajar konstruktivis dan humanis bahwa sistem bank (banking system of education) sebagaimana dikatakan Paulo Freire tidak humanis, tidak membangun basis atau fondasi intelektual yang kuat pada diri siswa, dan pasti tidak membangun kesadaran kritis.

Dari ketiga kemungkinan tersebut, posisi dan peran UN tidaklah signifikan, pada yang kedua dan ketiga sedikit kegunaan UN adalah ilusi kualitas, oleh karenanya, kegunaannya jadi hilang karena sekadar ilusi. hal itu masih ditambah lagi dengan problem moralitas, bias tujuan pendidikan, bias kualitas pendidikan dan lainnya, lalu mengapa pemerintah tetap ngotot mempertahankan UN? Semoga bukan karena begitu banyaknya anggaran yang dialokasikan untuk UN, ya semoga bukan karena itu…

Ancangan Solusi

Kiranya dapat dirangkum mengenai akibat dari ngotot dilaksanakannya UN tersebut sebelum kita lanjut pada ancangan solusi yang dapat dikaji lebih dalam. Beberapa hal substansial yang terjadi di balik praktik UN adalah: (1) UN menjadi salah satu sebab dari reduksi pemahaman tujuan pendidikan yang substansial; (2) UN menjadi pendorong praktik pendidikan yang mementingkan hasil, bukan proses dalam optimalisasi bakat dan potensi siswa; (3) UN menjadi praktik kebijakan yang menjadikan guru, siswa, pihak sekolah dan pelaksana teknis kebijakan sebagai korban (blaming the victim); dan (4) mengajarkan nilai-nilai ketidakjujuran, kebohongan, pragmatisme. Banyak argumentasi yang bisa dibangun, namun tentu butuh penelitian yang serius, namun secara logika saja UN sudah tidak tepat ketika dibenturkan dengan berbagai konsepsi pedagogi kritis dan sejenisnya, maka perkiraan saya riset-riset yang ditujukan secara serius melihat UN secara kritis akan kian meneguhkan pendapat bahwa UN tidak tepat.

Namun untuk melakukan riset serius tentu tidak gampang, misalnya: Apakah kita boleh memperoleh dokumen soal-soal UN tahun 2011 ini? (karena konon merupakan “rahasia negara”) Kemudian kita kaji jenis soalnya, ranah pembelajaran apa yang ditunjukkan oleh soal-soal tersebut (kognitif, afektif, psikomotorik, kognitfi tingkat rendah, menengah atau tinggi?). Apa betul visi pendidikan dicakup oleh UN dan ujian sekolah? Perlu juga riset serius mengenai pengaruh nilai UN dan praktik UN terhadap pemahaman nilai siswa terhadap kehidupan (world view), terhadap sikap dan perilaku dalam keseharian di sekolah dan setelah sekolah serta setelah lulus. Di mana anak-anak yang nilai UN-nya tinggi sekarang dan di masa depan? Pekerjaannya apa dan korelasi nilai UN terhadap pekerjaannya ada atau tidak? Riset-riset inilah yang tidak dilakukan oleh pemerintah, agaknya yang dilakukan adalah riset evaluasi policy pendidikan saja, pun misalnya kalau dari kalangan aktivis dan praktisi pendidikan melakukan riset-riset semacam itu kendalanya adalah pada dana.

Bagi saya pribadi dan saya kira kawan-kawan di Koalisi Pendidikan serta gerakan penentang UN lain juga berpendapat serupa, bahwa sikap yang diambil harus jelas: hapuskan UN! Secara garis besar argumen mengenai solusi apa yang digagas kalau tidak ada UN dan tidak ada standar kelulusan—dalam gagasan saya—sudah implisit dalam bahasan di atas, namun karena bahkan dalam diskusi dan beberapa dialog singkat argumentasi penolakan UN dan solusinya belum juga banyak dipahami oleh awam, maka di sini ada baiknya saya tulis lagi secara padat dan jelas dalam bentuk pertanyaan dan jawaban:

Kalau tidak dengan UN, lalu dengan apa capaian praktik pembelajaran dilihat? Jawab: dengan melihat penilaian evaluatif sejak masuk sekolah sampai masa akhir kurikulum yang diambilnya habis, bentuk instrumennya adalah track record dalam rapor siswa sejak awal masuk. Dengan melihat hasil evaluasi tersebut, maka proses pembelajaran selanjutnya dapat diperbaiki, yang nilainya jelek boleh mengulang seperti dalam sistem perkuliahan pada semester lain.
Kalau tidak dengan menaikkan standar UN, lalu dengan apa kualitas pendidikan dapat naik? Jawab: pendidikan dapat naik kualitasnya dengan memberikan fasilitas pembelajaran yang bagus, membuka akses informasi dan pengetahuan bagi guru dan siswa, membangun manajemen pendidikan yang kuat, demokratis dan dapat merawat iklim intelektual. Menaikkan standar UN atau standar kelulusan hanya membuat beban, teror, bias tujuan pendidikan, dan mendorong praksis pendidikan jadi pragmatis dengan model belajar ala Bimbel, yakni drill & practice serta try out berkali-kali.
Kalau tidak ada standar kelulusan melalui standar nilai minimal UN dan standar kelulusan, lalu apa acuan pendidikan? Jawab: acuan desain dan praksis pendidikan bukan UN, melainkan visi dan tujuan pendidikan. Acuan visi dan tujuan pendidikan tersebut terdapat dalam kurikulum, jadi ya tinggal mengikuti kurikulum saja. Dengan begitu proses pendidikan tidak mengejar standar lulus UN, melainkan mengejar tujuan visioner pendidikan yang lebih substansial.
Kalau pendidikan persekolahan tujuannya bukan untuk lulus UN (lulus sekolah), lalu untuk apa pendidikan persekolahan? Jawab: tujuan pendidikan persekolahan (schooling) adalah optimalisasi potensi dan bakat siswa agar kualitas berkehidupannya bagus di masyarakat, sedangkan UN sama sekali tidak menunjukkan derajat optimalisasi potensi dan bakat siswa secara komprehensif, melainkan hanya penanda kualitas kognitif tingkat rendah saja. Istilah lulus dan tidak lulus itu digunakan kalau sebuah konsep dan praksis pendidikan menggunakan standar baku dalam arti standar seleksi, tapi kalau tidak, maka tidak ada istilah lulus dan tidak lulus, semuanya lulus, hanya kualitasnya berbeda antara satu dan lainnya.
Kalau tidak tidak ada UN dan semua siswa diluluskan, lalu buat apa belajar, toh semuanya lulus? Jawab: tidak ada UN dan semua siswa lulus bukan berarti tidak ada visi dan tujuan pendidikan serta “standar” kualitas, sekali lagi visi dan tujuannya dapat dilihat dalam kurkulum, sedangkan “standar” kualitasnya ditentukan oleh realitas kehidupan yang lebih luas, yakni dunia kerja (bagi yang ingin langsung kerja) dan kampus (bagi yang ingin studi lanjut). Justru dengan begitu, kalau siswa sejak awal tidak belajar serius untuk menguasai materi pelajaran, maka ketika materi kurikulumnya habis (sudah semester 5 dan 6) dan siswa lulus, maka ia tidak akan memenuhi “standar” dunia kerja dan kampus. Dengan begitu justru lagi-lagi sejak awal siswa sudah didorong untuk serius belajar menguasai materi pelajaran.(Saya kira kita mesti juga curiga istilah lulus tidak lulus ini akarnya apa, di mana, untuk apa, dasarnya apa dan seterusnya)
UN juga mengajarkan ranah afektif, yakni kejujuran dalam mengerjakan UN, tidak hanya kognitif tingkat rendah, jadi UN tetap diperlukan. Jawab: ya memang diajarkan, tapi fakta banyak ketidakjujuran dan kebohongan juga diajarkan melalui UN. Lagipula tidak ada metodologi penilaian afektif yang dijalankan dalam praktik UN, tidak adanya laporan kecurangan bukan berarti di sekolah tersebut tidak ada kecurangan, dengan kata lain: tidak tahu terjadi kecurangan dan kebocoran soal bukan berarti tidak terjadi kecurangan dan kebocoran soal.

Kalau UN dihapuskan—menurut pendapat saya personal—memang kemudian tidak usah ada istilah lulus dan tidak lulus, dengan kata lain semua lulus. Tapi bukan berarti siswa-siswa yang lulus tanpa ijazah, sertifikat atau apapun itu namanya. Mereka tetap mendapat ijazah dalam bentuk dokumen track record dan capaian kemampuan mereka dalam menguasai matapelajaran selama sekolah. Jadi ya dideskripsikan saja kemampuan mereka di situ, termasuk penilaian dengan angka tidak masalah asal tepat dalam merepresentasikan kualitas yang dimaksud, termasuk naik turunnya nilai penguasaan materi pelajaran. Dokumen track record itulah yang merepresentasikan kualitas siswa lebih tepat. Dua pertanyaan yang muncul kemudian adalah: (1) bagaimana desain pendidikannya ketika misalnya nilai track record siswa jelek di akhir masa studi; dan (2) bagaimana dunia industri dan kampus yang sudah terbiasa dengan konsep UN menghadapi konsep baru ini.

Pertama, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengadopsi konsep perkuliahan yang lebih fleksibel jadwal dan kurikulumnya, di sinilah sebenarnya gagasan “otonomi sekolah” dipraktikkan (bukan “otonomi keuangan sekolah”). Jadi ketika seorang siswa telah selesai masa studinya, yakni habis jadwal kurikulum yang harus ia ambil pada semester 6 atau kelas XII, namun ternyata nilainya masih jelek (dilihat dari dokumen track record-nya dia). Di sinilah siswa tersebut dapat memperbaiki nilainya dengan cara mengikuti kembali praktik pembelajaran, ikut masuk di kelas di mana ia mendapat nilai yang tidak bagus. Mengenai waktu lamanya ia mengikuti praktik pembelajaran ulang dan dinilai kembali tergantung pada kurikulum yang didesain oleh sekolah tersebut. Waktu wajarnya tentu satu semester. Desain sekolah ini tentu saja baru, dan basis filosofinya adalah sekolah yang didesain berdasarkan pada realitas empiris, konteks sosio-kultural, dan masalah yang terjadi (termasuk siswa-siswa yang ingin memperbaiki nilainya), selalu dinamis, tidak membangun "kemapanan" rezim, tepatnya adalah filosofi dan ideologi pedagogi kritis.

Kedua, dunia industri dan kampus harus diberi pemahaman mengenai konsep baru ini tentunya. Bagi dunia kampus agaknya dapat cepat menerimanya, karena selama ini kampus dalam model penerimaan calon mahasiswa mandiri melalui prestasi telah menggunakan track record siswa dalam bentuk nilai rapor siswa selama sekolah. Track record tersebut secara konseptual dapat dikatakan memiliki derajat sebagai instrument untuk memperkirakan secara prediktif kemampuan calon mahasiswa untuk berkuliah. Pihak yang harus diperhatikan serius adalah dunia industri: dengan mengacu pada dokumen track record tersebut, justru dunia industri tidak ditipu oleh ilusi ijazah dan nilai UN, karena dokumen track record tersebut tidak hanya menilai kualitas kognitif tingkat rendah (seperti UN), melainkan merekam jejak kualitas praktik pembelajaran siswa secara komprehensif pada ranah kognitif, afektif dan psikomotorik.

Analoginya adalah sistem TOEFL, dalam TOEFL tidak ada istilah lulus atau tidak, semuanya lulus, tapi score capaiannya beda-beda. Bagi yang mau belajar kuliah ke luar negeri minimal misal TOEFL 550, kalau tidak mencapai itu ya tidak bisa diterima, maka si anak tersebut dapat berlatih lagi dan ujian lagi sampai mencapai score 550 tadi. Dalam konteks UN sekarang, hal itu tidak bisa, karena nilai UN adalah nilai akhir, yang tidak bisa diperbaiki, tidak seperti TOEFL.

Apa untungnya model TOEFL? Ada beberapa contoh kemungkinan, misalnya: kalau mau masuk kampus Universitas Indonesia (UI) standar nilai DPK (saya sebut saja DPK, yakni Dokumen Penilaian Komprehensif) minimal adalah 550 (misal pakai penilaian ala TOEFL), maka kalau anak sampai pada kelas XII nilai DPK-nya tidak sampai 550 otomatis ia tidak bisa daftar di UI. Nah di sini ketakutan bahwa tanpa UN anak tidak akan serius belajar akan terbantahkan, karena dengan model DPK ini anak sejak awal harus serius belajar untuk meningkatkan nilai DPK-nya tersebut menjadi minimal 550 ketika ia ingin masuk UI. Jadi pembelajaran tidak dilakukan ala drill & practice lagi hanya untuk lulus UN, melainkan berfokus pada proses yang lebih substansial mengolah bakat dan potensi siswa.

Di akhir kelas XII kalau score-nya tidak cukup untuk masuk UI, maka untuk mendapatkan nilai 550 ia harus belajar giat lagi dan ikut masuk kelas di mana ia mendapat nilai jelak sebagaimana dicatat dalam DPK. Demikian juga untuk masuk di dunia kerja, untuk masuk perusahaan besar dan sedang standar minimal DPK-nya berbeda, misal yang perusahaan sedang standar DPK-nya minimal 500 sedangkan perusahaan besar standar DPK-nya minimal 550. Nah, siswa-siswa yang nilai DPK-nya 500 bisa daftar langsung di perusahaan sedang, dan bagi yang DPK-nya 550 bisa mendaftar di perusahaan besar. Tentu di sini harus ada kesepemahaman antara dunia pendidikan dan dunia industri. Nah, hal ini tidak ada dalam UN, justru adanya UN telah membuahkan dua standar yang akhirnya tidak match antara dunia pendidikan dan dunia kerja, yakni standar capaian pendidikan (UN) yang statis dan standar dunia kerja sendiri dan juga kampus yang dinamis. Di sinilah desain pendidikan tepat didasarkan pada filosofi bahwa pendidikan adalah untuk kehidupan, dan realitas kehidupan ada di luar sekolah, yakni dunia kerja, kampus, masyarakt dan lainnya, bukan filosofi pendidikan untuk pendidikan yang tidak melihat relevansinya dalam kehidupan siswa dan masyarakat luas.

Bagi yang tidak ke dunia industri dan studi lanjut, tapi membuka usaha sendiri, atau mengolah lahan pertanian, perkebunan, perikanan dan lainnya, maka DPK yang diperoleh dapat dijadikan prediksi kira-kira bagaimana prediksi sukses dan tidaknya siswa tersebut di dunia kerja. Karena posisi DPK adalah sebagai dokumentasi evaluasi, maka praktik pembelajaran ditujukan untuk betul-betul menguasai pelajaran, siswa tidak bisa melakukan model drill & practice agar nilai DPK bagus, karena begitu model pembalajaran dilakukan ala drill & practice, maka DPK akan mencatatnya sebagai praktik pembelajaran yang tidak konstruktif dan kritis. Dapat juga dibuat DPK sekolah, berbeda dari DPK siswa, DPK sekolah untuk mencatat menilai track record kualitas sekolah secara berkelanjutan. Jadi, begitu model pembelajarannya ala drill & practice, maka nilai di track record-nya jelek. Jadi, dengan DPK sekolah dapat memperbaiki kualitas pembelajarannya, kurikulumnya dan lainnya secara lebih tepat. Pun kalau siswa mau sekadar mendapatkan nilai DPK tinggi, maka mau tidak mau ia harus melakukan praksis pembelajaran yang substansial, bukan ala Bimbel.

Untuk lebih detail misal pada pelajaran bahasa dan sastra Indonesia: ketika tujuan pelajaran bahasa Indonesia tujuannya adalah agar siswa dapat menyimak bacaan, mengapresiasi, menulis, menganalisis bacaan secara kritis dan lainnya, maka cara evaluasinya adalah dengan memberi tugas bagi siswa untuk membaca novel, menganalisisnya, mengapresiasinya dalam bentuk essei, dan bahkan berkarya puisi atau prosa dan sejenisnya. Semuanya itu dicatat dalam track record pribadi siswa (DPK). Jadi tidak dinilai melalui multiple choice. Kalau penilaian substansial dan komprehensif ini dilakukan, kalau peta pendidikan dibuat berdasarkan data akumulatif dari penilaian jenis ini, maka peta pendidikan tersebut tidak hanya menunjukkan peta kemampuan kognitif tingkat rendah seperti UN, melainkan peta kualitas pendidikan yang lebih lengkap dan substansial.

Terakhir, praktik pendidikan mestinya melampaui bentuk-bentuk formalitas—seperti UN—yang kontraproduktif dengan tujuan substansial pendidikan. Pengutamaan UN pada hakikatnya telah terjebak untuk sekadar fokus pada dimensi instrumental, teknis, dan metodologis dari pendidikan saja. Asumsi yang dibangun adalah: menyediakan instrumen pendidikan dan memenuhinya. Dengan memenuhi standar-standar yang terdapat dalam instrumen pendidikan (kurikulum, silabus, alat test) maka diasumsikan tujuan pendidikan sudah tercapai, padahal sebenarnya mereka hanya memenuhi standar-standar instrumental pendidikan belaka. Benar bahwa instrumen tersebut dibuat untuk mencapai visi pendidikan, namun salah jika menganggap memenuhi instrumen pendidikan diartikan sebagai telah memenuhi visi pendidikan. Paling ironis adalah ketika instrumen yang dibuat tersebut—dalam hal ini adalah UN—ternyata salah kaprah, maka memfokuskan dan mengutamakan instrumen adalah kesalahan fatal. [ ]

Oleh Edi Subkhan, penulis...

Catatan akhir: Tulisan ini adalah revisi dari catatan yang saya sampaikan pada diskusi “Menelaah Ujian Nasional” di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jum’at, 20 Mei 2011, di Ruang Pers lt. 1 DPD RI, Kompleks Parlemen, Jl. Jend. Gatot Soebroto, No. 6, Senayan, Jakarta. Saya ditelpon oleh mbak Intan dari DPD karena Pak Lody Paat tidak bisa datang, jadi saya datang sebagai wakilnya Pak Lody. Berhubung Pak Lody adalah Koordinator Koalisi Pendidikan, maka saya bilang ke panitia, ya sudah saya ditulis sebagai anggota Koalisi Pendidikan saja, pernyataan saya dalam catatan ini adalah pendapat pribadi saya, walau begitu setidaknya relatif sama dengan pemikiran mayoritas kawan-kawan di Koalisi Pendidikan yang bersikap menolak UN.

The Revolution Betrayed

2009-11-10T02:23:00.000-08:00

Trotsky’s argument, in The Revolution Betrayed, that the Soviet State had degenerated into bureaucratic totalitarianism and a new political revolution was necessary in order to establish a pluralist, democratic proletarian USSR

Michael J Shon

University of Cardiff

In the Revolution Betrayed, Leon Trotsky argued that the Soviet Union had been betrayed by Stalin and the bureaucratic apparatus of the state. In 1936 Stalin had claimed that his theory of ‘socialism in one country’ had been effectively achieved, implying that the development towards a higher stage of communism was making strides accordingly. Trotsky completely rejected these claims on both theoretical and material grounds, arguing that what Stalin deemed ‘socialism’ was in fact a complete distortion and divergence from the original Marxist-Leninist principles of the October Revolution. Trotsky saw the Soviet Union as having degenerated into bureaucratic totalitarianism, a regime that he believed not only hindered the international progress of socialism but also actively sought to perpetuate conditions whereby social antagonisms, inequality and poverty were sharpened and exacerbated. Against claims, by both non-Marxists and Stalin himself, that this state of affairs was but an organic development of Bolshevism (or even Marxism) and that ‘the October Revolution could only end in the dictatorship of the bureaucracy[1]’, Trotsky sought to a provide a Marxist account of the development of the Soviet Union in order to explain how this powerful bureaucracy came into being and gain such control, how Stalinism was theoretically bankrupt with regard to the socialist cause and thus what was needed to be done in order to regenerate the socialist revolution.

Fundamentally underpinning Trotsky’s analysis was his insistence of the international character of socialism, which derived itself from his theory of Permanent Revolution. According to Marxist theory in such backward countries like Russia a bourgeois revolution and a prolonged stage of capitalism would have to be achieved first in order to develop the conditions for a subsequent socialist revolution. Trotsky’s theory sought to surpass this distinct stage by holding that the proletariat, in the face of an unwilling bourgeoisie, could both implement a bourgeois democratic and then a socialist revolution simultaneously. As such this was the theory adopted by the Bolsheviks in 1917. However according to Trotsky such a revolution could not survive unless simultaneous socialist revolutions took place in the more advanced capitalist countries; socialism both materially and theoretically could not be achieved but on an international scale owing to the immediate hostility of capitalist nations and the need for the advanced productive forces that Marxist socialism required. Following the failure of the German proletariat in 1921, in actuality the Soviet Union found itself isolated. As such an alternative theory, ‘socialism in one country’ proposed by Stalin, began to argue that such internationalism was impotent in such hostile conditions and the main task of the Soviet Union thus should be the internal consolidation of the revolution and the construction of a socialist society within one country. Trotsky saw this as completely diverging from both Marxist theory and the material premises underlying the whole October Revolution, asserting ‘the sooner [we hasten revolution in Europe] the sooner will that revolution enrich us with world technique and the more truly and genuine will our socialist construction advance as a part of European and world construction[2]’. The adoption of this policy as Stalin’s power grew thus represented for Trotsky one of the first contradictions the Soviet regime. Whilst initially basing itself on the premise that an international revolution would occur, the Soviet Union found itself both isolated and economically backward yet with a socialised mode of production and socialist property relations and attempting to achieve socialism in one country. It was this backwardness and error in policy that Trotsky argued formed the material basis for the growth of the bureaucracy.

Trotsky held that the USSR, owing to its backwardness and underdeveloped productive forces, would have to go through a process of ‘catching up’ with the capitalist economies in order to have the advanced levels of productivity required for a socialist society. He thus saw the Soviet regime as a ‘preparatory regime transitional from capitalism to socialism[3]’. As such until its productive forces could meet the need for consumer goods, scarcity would ensue. This transitional stage for Trotsky thus had a ‘dual character’ in that whilst the means of production and property were socialised, scarcity meant the necessity of retaining a capitalist mode of distribution and measure of value. It was this scarcity that provided the initial conditions for the emergence of a bureaucracy, which arose in order to carry out the bourgeois mode of distribution in allocating scarce goods, a process that would be decided by the market under capitalism.

‘The basis of bureaucratic rule is the poverty of society in the objects of consumption, with the resulting struggle of each against all…It ‘knows’ who is to get something and who has to wait.’

It is this control over the means of distribution that, Trotsky argued, gave the bureaucracy an increasingly powerful footing as a social group. Similarly he noted that scarcity also created social divisions between the different strata of society. For example under NEP, in order to stimulate industry and agriculture by the reintroduction of the market a class of petty bourgeois Kulaks emerged whose interests were antagonistic to both the proletariat and the lower strata of the peasantry. Trotsky asserted that the bureaucracy, in its role as mediator, was able exploit such antagonisms to procure more power for itself, in this case the later destruction of the Kulaks in the name of liquidating capitalist elements of society. Similarly during this transitional stage the retaining of bourgeois wage payment as an incentive to raise productivity meant a difference in distributive income in Soviet society based on bourgeois norms of technical skill and intensity of work. The technical backwardness of the majority of the Soviet proletariat meant that as such ‘there grew up a corps of slave drivers[4]’ in the form of managers, specialists and bureaucratic officials, that not only exploded in numbers with the growth of industry but also formed a dominant social minority, who essentially paid themselves for their ‘intellectual labour’. ‘the management of industry became superbureaucratic. The workers lost all influence whatever upon the management of the factory.[5]’ Thus, as Krygier notes, the need for a bureaucracy and the retaining of the bourgeois wage system needed in order pay them during this transitional stage of scarcity gave it ‘an institutional base for the power and privilege which they [then sought] to protect and enhance.[6]’ The bureaucracy thus became a self-serving group, ‘an uncontrolled caste alien to socialism[7]’ who had a vested interest in maintaining social divisions and the power of the state.

However Trotsky was not inherently against bureaucracy. As Michael Lynch writes, ‘although [Trotsky] believed in the revolutionary potential of Russian workers as a class, he was under no illusions as to their social backwardness as a people; they required direction, and direction involves bureaucracy[8]’ and as such Trotsky was not opposed to the notions of political dictatorship or centralisation. What Trotsky was against was the growth of the bureaucracy as an unrestrained group for-itself. He saw that in such a transitional country as Russia the country’s development was ‘uniquely dependent on talented, dedicated and ideologically sound political leadership[9]’; a bureaucracy was necessary, but it had to be ruthlessly controlled by a revolutionary political party whose own socialist vision would curb and protect against bureaucratic excess and the re-emergence of bourgeois elements in society. Furthermore Trotsky cites Marxist-Leninist theory in describing what nature bureaucracy, under a dictatorship of the proletariat, should take. According to Lenin, a state by definition is only necessary in order to uphold inequality and the interests of the minority; as such it is raised above society in order to mediate social antagonisms. Under the dictatorship of the proletariat therefore, the main program of which is to abolish inequality and social antagonisms, the state holds only a temporary character and begins to ‘die away’ parallel to the removal of social antagonisms and the liquidation of capitalistic contradictions within society. Bureaucracy moreover should resemble ‘a regime in which all will fulfil the functions of control and supervision so that all may for a time become ‘bureaucrats’, and therefore nobody can become a bureaucrat[10];’ in that, when the majority democratically govern themselves, there will be no need or cause for a separate bureaucratic apparatus above society. Trotsky admitted that the immense economic contradictions within Russia had essentially prolonged this development and forced it to retain a capitalistic bureaucratic structure, but charged Stalin with actively seeking to fortify and institutionalise what essentially should have been a temporary construction, by both centralising the bureaucracy, thereby removing any possibility of democratic self-governance, and by destroying the internally democratic and revolutionary structure of the ruling Bolshevik party.

Trotsky thus argued, on a political level, that the strength of the bureaucracy in Russia developed parallel to the degeneration of the Bolshevik party, in terms of both personnel and in its adherence to the socialist cause. With the supposedly temporary banning of political parties during the civil war, and the rise of a Stalinist faction in the party who ‘profoundly believed that the task of creating socialism was national and administrative in its nature[11]’ the Soviet Union subsequently saw the dilution of the political vanguard. As Trotsky argues, the opening up of the membership of the party by Stalin ‘dissolved the revolutionary vanguard in raw human material, without experience, without independence and yet with the old habit of submitting to authorities,’ as such freeing the bureaucracy from the party by effectively turning the latter into the former. Thus as Mendel writes ‘the ‘party’ was more and more reduced to the empty shell of the party apparatus, more and more cut off from the living proletariat[12].’ It was the creation of this uncontrolled and self-serving bureaucracy, now merged with the political leadership of the country as one powerful, monolithic strata of society, which Trotsky saw as detrimental to the Soviet program.

With this new found power, the Stalinist bureaucracy was able to continually exploit the social and economic conditions of a ‘society in transition’ so as to maintain and perpetuate its material wealth and power and hijack the Soviet Union’s development away from socialism and towards bureaucratic totalitarianism. It was thus ‘fully content with the existing situation’ of social inequality and contradiction, as long as it remained the ruling apparatus of the state, justified under the banner of achieving ‘socialism in one country’. For Trotsky therefore Stalinism embodied ‘how specific historical conditions... the weariness of the proletariat, the lack of decisive support from the West, prepare for a “second chapter” in the revolution, which is characterized by the suppression of the proletarian vanguard and the smashing of revolutionary internationalists by the conservative national bureaucracy.[13]’ However Trotsky argued that this ‘second chapter’ would not be able to consolidate itself in the long term.

Trotsky argued against the idea that the bureaucracy had established itself as a ruling ‘class’ and thus overthrown the proletariat revolution. For Trotsky the bureaucracy could not be a ‘class’ in the scientific Marxist sense because it had neither property relations nor owned the means of production, nor was its ‘exploitation’ scientifically similar to any systematic ‘class exploitation’. Similarly he categorised the Soviet Union as, despite its distortions, still essentially a worker’s state, constituted by a socialist economic basis, ‘the nationalization of the land, the means of industrial production, transport and exchange, together with the monopoly on foreign trade, constitute the basis of the Soviet social structure…Through these relations the nature of the Soviet Union as a proletarian state is…basically defined.[14]’ Trotsky does acknowledge that the Soviet bureaucracy uniquely had risen above and achieved an unheard of level of independence from the ruling class but argues that as such, without the definite crystallisation of this in the form of new property relations ‘it is compelled to defend state property as the source of its power and income,[15]’ out of fear of the ruling class, the proletariat. Thus its own position and methods of appropriation under such socialised property relations become explicitly contradictory. It cannot continually defend socialist property relations and at the same time continually appropriate its income through abusing its power in defence of its own privileged caste. Trotsky therefore posits two potential scenarios arising from this unstable contradiction. Either the Soviet Union will backslide into capitalism by virtue of the bureaucracy overthrowing such socialised property relations for private property relations by means of a necessarily social revolution; Or, the proletariat, noting the contradictions of the bureaucracy, seek to overthrow it and restore soviet democracy, and what with it not being a ‘class’, could do so by means of political revolution alone. Such a revolution would only need to be political in nature as the economic relations of society would still rest on a socialist base. The development of either scenario would depend on the conditions at such a time. However Trotsky nevertheless emphasised the unstableness of a bureaucratic dictatorship by asserting how its existence, and therefore social disharmony, would become increasingly contradictory with the material development of the socialist productive forces. The increasing necessity for efficiency and rationalisation in the economy, in terms of the stabilisation of currency and a more transparent distribution of income, would bring bureaucratic excess and corruption into increasing dispute. Furthermore Trotsky notes that ‘under a nationalised economy, quality demands a democracy of producers and consumers[16]’ in that the quality of production under a planned economy increasingly requires democratic criticism and participation so as to determine the most efficient productive technique and quality products, a need in contradiction with the absolutism of the bureaucracy. In basic Marxist materialist terms therefore, the need for ‘Soviet democracy become[s] a life-and-death need of the country[17]’.

Trotsky acknowledged that such a political revolution against the bureaucracy would depend on many factors, most notably the state of the international proletariat struggle. However he does assert that firstly, the overthrow of the bureaucracy would have to require violent revolution, as ‘no devil ever yet voluntarily cut off his own claws;[18]’ a bureaucratic absolutist regime cannot but fight for its survival. Secondly he outlines the necessary political program a secondary revolution must adopt in order to rid itself of the contradictions and degenerated aspects of society that the bureaucracy had upheld. The complete dismantling of the bureaucratic apparatus, the democratisation of the political, industrial and agricultural spheres, the reestablishment of a plurality of political parties, the restriction of bourgeois means of distribution in accordance with the growth of social wealth and the adoption of revolutionary internationalism as foreign policy[19] would all be necessary, according to Trotsky, to both remove the contradictions that originally gave birth to the bureaucracy and regenerate the Soviet Union back in accordance with the October Revolution.

Trotsky’s analysis of the Soviet Union as being a degenerated worker’s state under bureaucratic totalitarianism has come under criticism by those who claim his analysis is both defensive and ignores the possibility that the country had reverted into a form of ‘State Capitalism’. Jules Townsend in The Politics of Marxism posits the main contention in this debate as residing between two Marxist theorists, Tony Cliff and Earnest Mandel.

Tony Cliff argued that, far from being in the ‘transitional state’ Trotsky had posited, the Soviet Union had in fact undergone a capitalist restoration. His argument rests on two key premises, firstly that the bureaucracy was a ‘class’ in the Marxist sense and secondly therefore that the proletariat were no longer the ruling class in Soviet society. Trotsky had insisted that the bureaucracy was not a class as it had no ‘special property relations of its own[20]’ or control over the means of production, but instead derived its power solely from the means of distribution. However Cliff argued that Trotsky in this analysis ignores the ‘intimate connection between the realms of production and distribution and ignored in un-Marxist fashion the dependence of the latter upon the former[21]’ in that within a state economy production relations are inherently linked and subordinate to consumption relations. Thus for Cliff, in controlling the relations of distribution and consumption the bureaucracy also therefore controlled the relations of production, and therefore was a ‘class’ in the Marxist sense. Secondly Cliff criticised Trotsky’s assertion that the bureaucracy was not a ruling class and was thus forced to maintain socialised production relations out of fear of the actual the ruling class, the proletariat. Cliff argued that such a notion was absurd, as it assumes that the proletariat was apparently strong enough to resist any encroachment by the bureaucracy on socialised property relations but were at the same time unable to counter its severe mode of distribution[22]. Given these premises, Cliff argues that key aspects of The Soviet Union thus correspond to Marx’s analysis of capitalism. He stated that the USSR was essentially being run like a company by the bureaucracy for ‘accumulation for accumulations sake[23]’ specifically in the process of militarisation under the five year plan. Agriculture was subordinated to industry and labour was subordinated to the needs of heavy industry and military accumulation in competition with foreign military accumulation. Cliff thus argued that there existed a capitalist ‘law of value’ regarding labour within the Soviet Union, in that, as Townsend notes, ‘the planning of total labour time was determined by military competition, that is competition in arms ‘use values’…[thus] subordinating the labour process to these dictates;[24]’ The Soviet Union according to Cliff was thus being run under capitalistic methods of production by the bureaucracy, and the regime could therefore be deemed a form of ‘bureaucratic state capitalism’. Any revolution to regenerate socialism therefore would require another social revolution, not merely a political one.

In response to the state capitalist claim, Earnest Mandel sought to defend Trotsky’s analysis by arguing that Marx’s conception of capitalism did in fact not correspond to the Soviet Union and that much of the problems it faced arose, as Trotsky had argued, from it being a ‘transitional’ society. Mandel contra Cliff argued that the defining characteristic of capitalism was that ‘commodity production becomes generalised[25]’, resulting, due to competition, for the necessary accumulation of exchange value in order for reinvestment and subsequent ‘epidemics of overproduction[26]’ as Marx had observed. Mandel argues that as such the Soviet Union did not correspond to this pattern as ‘its principle impulse was not the accumulation of exchange values, but use values.[27]’ Under the Soviet controlled economy, according to Mandel, such effects as found in capitalist countries of the accumulation of exchange value did not take place. Furthermore he noted that the ‘exploitation’ of the worker in the Soviet Union did not correspond to capitalist ‘exploitation’, as the workers, under the planned system, neither were forced to sell there labour as a commodity nor were they subject to cycles of unemployment and gradually diminishing wages as they would under capitalism. As such Mandel also claimed that the bureaucracy could not then be considered a ‘capitalist class,’ as it ‘was under no compulsion to maximise output and optimise resource allocation[28]’ in order to necessitate its survival and material wealth. Mandel thus argues that Trotsky’s analysis, in its essential form, stands.

The debate surrounding Trotsky’s argument that the Soviet Union had degenerated into bureaucratic totalitarianism illustrates the immense difficulty in attempting to analyse a highly complex and historically unique social construct in purely Marxist terms. Difficulties arise on both sides of the argument in trying to encapsulate the Soviet Union wholly in terms of either ‘State Capitalism’ or ‘Bureaucratic Totalitarianism’, which in a way reflects Trotsky’s original assertion of the dual and contradictory nature of the Soviet program. Nevertheless, the argument put forward in The Revolution Betrayed is both rigorous and powerful, and reflected the optimism of Trotsky as a revolutionary.

Bibliography

Trotsky, Leon, The Revolution Betrayed, translated by Max Eastman, (Dover Publications 2004)

Trotsky, Leon, The Writings of Leon Trotsky [1938-39] (Pathfinder Press 1974)

Lynch, Michael, Trotsky The Permanent Revolutionary (Hodder & Stoughton 1998)

Mandel, Earnest, Trotsky A Study in the Dynamic of his Thought (NLB 1979)

Kamenka, Eugene & Krygier, Martin, Bureaucracy: The Career of a Concept (Edward Arnold 1979)

Townsend, Jules The Politics of Marxism: The Critical Debates (Leicester University Press 1996)

Karl Marx and Frederick Engels The Communist Manifesto, ed. Eric Hobsbawm (Verso 1998)

Internet Sources

www. Marx.org

Trotsky, Leon, Stalinism and Bolshevism (marx.org) at:

http://marx.org/archive/trotsky/1937/08/stalinism.htm

Lecture Handouts

[1] Trotsky, Leon, Stalinism and Bolshevism (marx.org) at:

http://marx.org/archive/trotsky/1937/08/stalinism.htm

[2] Trotsky, Leon, The Revolution Betrayed, translated by Max Eastman, (Dover Publications 2004) p. 225

[3] The Revolution Betrayed, p. 37

[4]The Revolution Betrayed p.182

[5] The Revolution Betrayed p. 182

[6] Kamenka, Eugene & Krygier, Martin, Bureaucracy: The Career of a Concept (Edward Arnold 1979) p. 92

[7] The Revolution Betrayed p. 192

[8] Lynch, Michael, Trotsky The Permanent Revolutionary (Hodder & Stoughton 1998) p. 87

[9] Bureaucracy: The Career of a Concept p. 91

[10] The Revolution Betrayed p. 39

[11] The Revolution Betrayed p. 74

[12] Mandel, Earnest, Trotsky A Study in the Dynamic of his Thought (NLB 1979) p.81

[13] Trotsky, Leon, Stalinism and Bolshevism (marx.org) at:

http://marx.org/archive/trotsky/1937/08/stalinism.htm

[14] The Revolution Betrayed p.187

[15] The Revolution Betrayed p.188

[16] The Revolution Betrayed p.208

[17]The Revolution Betrayed p.208

[18] The Revolution Betrayed p. 217

[19] The Revolution Betrayed p.218

[20] The Revolution Betrayed p. 188

[21] Townsend, Jules The Politics of Marxism: The Critical Debates (Leicester University Press 1996)

p. 127

[22] Summarised from Townsend on Cliff

[23] The Politics of Marxism p 128

[24] The Politics of Marxism p. 130

[25] The Politics of Marxism p.131

[26] Karl Marx and Frederick Engels The Communist Manifesto, ed. Eric Hobsbawm (Verso 1998) p. 42

[27]The Politics of Marxism p.131

[28] The Politics of Marxism p.132

Pernikahan dan Paradigma Penjajahan yang Menyertainya: Sebuah Kritik dan Autokritik terhadap Generalisasi

2009-09-27T20:57:00.000-07:00

Isu terkait pernikahan telah banyak digagas oleh para pejuang pergerakan feminisme, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Namun demikian, permasalahan yang diperjuangkan oleh feminis luar negeri dan feminis dalam negeri, tampaknya tidak selalu sama, tentu saja karena perbedaan kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya, ideologi, dan sebagainya di masing-masing tempat.

Dalam permasalahan terkait pernikahan, para feminis luar negeri banyak memperjuangkan tentang kesetaraan hak wanita dalam kehidupan rumah tangga, keseimbangan tugas mengasuh anak antara ayah dan ibu, hak seorang istri untuk menolak berhubungan seksual dengan suaminya, dan sebagainya. Bahkan pada poin yang paling ekstrem, pernah digagas oleh Sheila Cronan mengenai abolisi pernikahan. Cronan berpendapat bahwa pernikahan merupakan suatu bentuk perbudakan terhadap wanita, dan kemerdekaan kaum wanita tidak akan pernah diperoleh tanpa adanya penghapusan pernikahan.

Sementara itu, berbeda dengan tren gerakan feminisme di luar negeri, para feminis Indonesia dalam permasalahan terkait pernikahan, lebih cenderung memperjuangkan penolakan dan pengaturan terhadap poligami; pencatatan perkawinan, perceraian, serta rujuk; perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran; dan sebagainya. Hal yang lain juga, para feminis negeri ini, mulai dari generasi Kartini hingga generasi Gadis Arivia, merupakan para ibu dan istri yang baik dalam kehidupan rumah tangga mereka. Maksud penulis, setidaknya para feminis negeri ini tidak pernah menggagas sesuatu yang seekstrem abolisi pernikahan.

Penulis sejujurnya tidak pernah menisbatkan diri sebagai seorang feminis atau pejuang feminisme. Namun, sebagai seorang manusia dan semakhluk wanita, penulis seringkali dibuat teriritasi oleh sejumlah fenomena yang terjadi di sekitar. Kalau boleh dimasukkan juga, termasuk gagasan Cronan mengenai abolisi pernikahan yang secara tidak sengaja pernah terbaca beberapa waktu lalu.

Gerakan ini barangkali tidak perlu mengusung nama feminisme, yang pada akhirnya memberi definisi paham yang mewakilkan seluruh dan setiap wanita yang ada di dunia. Pada kenyataannya, tidak setiap dan seluruh wanita sepaham dengan setiap gagasan yang mengandung label feminis. Setidaknya penulis, satu dari sekian milyar wanita yang tengah hidup di dunia, tidak selalu menyepakati setiap gagasan yang dimunculkan oleh tokoh pejuang pergerakan feminisme.

[Seperti disadarkan oleh Masyhur Aziz Hilmy empat tahun silam: menjadi bagian dari suatu keseluruhan bukan berarti memiliki dan mewakili keseluruhan, walaupun bagian-bagian tersebutlah yang memiliki wewenang untuk menyusun kelompok representatif untuk mewakili keseluruhan massa. Namun ironisnya, masih banyak wakil-wakil yang menyuarakan gagasan pribadi atau golongan lebih dari gagasan keseluruhan yang mestinya diwakilkan.]

Dalam pandangan pribadi penulis, terdapat sejumlah gagasan feminisme yang justru melakukan penjajahan terhadap kemerdekaan kaum wanita. Pun terdapat gejala-gejala yang ada di masyarakat terkait masalah pernikahan, yang merupakan bentuk penjajahan terselubung terhadap manusia-manusia yang menjalani pernikahan tersebut, tidak hanya kaum wanita (ini yang baru bisa penulis sebut sebagai kesetaraan, yakni tidak menafikan peran kelompok lain yang turut terlibat dalam suatu permasalahan).

Untuk gagasan mengenai abolisi pernikahan, misalnya. Kelompok wanita yang secara serius menjalani dan memuliakan peran serta tugasnya sebagai seorang istri dan ibu tentu saja akan merasa bahwa gagasan tersebut melakukan penjajahan terhadap kebebasannya dalam melakukan perjuangan. Setidaknya terdapat puluhan wanita yang penulis kenal telah atau berniat untuk mendedikasikan dirinya menjadi pahlawan di balik peran ibu dan istri. Penulis sepakat bahwa seorang wanita dapat menjadi pahlawan bagi kemanusiaan, hanya dengan menjalankan tugasnya sebagai ibu dan istri (tanpa menafikan realitas bahwa seorang wanita dapat juga menjalani peran-peran luar biasa lainnya secara sekaligus) dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, menjadi seorang ibu yang merupakan pahlawan bagi kemanusiaan adalah suatu pilihan dan kemungkinan, seperti halnya menjadi seorang ibu yang merupakan penjahat kemanusiaan.

Bentuk konkretnya penulis jelaskan demikian. Seorang ibu yang mampu memberikan pengaruh dengan sangat baik kepada anak-anaknya, melalui metode pendidikan dan pengasuhan apa saja, memiliki keleluasaan yang meskipun terbatas untuk menjadikan anak-anaknya seperti Adolf Hitler, Mahatma Gandhi, atau seperti Dadang bin Asep yang berjualan gado-gado di komplek perumahan. Apabila berkenan untuk belajar dari peristiwa masa lalu, tentunya akan dapat menilai seberapa besar pengaruh yang diberikan Adolf Hitler dan Mahatma Gandhi bagi kemanusiaan. Pun jangan melupakan karakter fiktif Dadang bin Asep yang berjualan gado-gado di komplek perumahan. Barangkali memang tidak ada media yang mengabarkan ke seluruh penjuru dunia yang lantas mengabadikan namanya dalam sejarah kemanusiaan, tetapi dalam contoh ini, Dadang sang penjual gado-gado mampu melahirkan kesadaran dan memberikan teladan luar biasa bagi kemanusiaan.

Putra Pak Asep tersebut, ketika berkeliling menawarkan dagangannya, selalu memungut sampah yang terlihat oleh pandangannya kemudian mengantarkannya ke tempat sampah. Awalnya tindakan tersebut terlihat biasa saja. Namun kelamaan, anak-anak komplek yang masih kecil (dan jangan pernah lupa bahwa anak-anak adalah peniru paling ulung) menirukan kebiasaan yang terus dilakukan Dadang tersebut, sehingga muncullah satu generasi pecinta lingkungan. Karakter mengharukan yang dimiliki oleh generasi ini selanjutnya memberi inspirasi berupa teguran visual dan kesadaran pada generasi lainnya untuk kembali peduli pada lingkungan. Sebenarnya Dadang tidak hanya berkeliling di satu komplek, tetapi juga di komplek-komplek pemukiman lainnya. Penjual gado-gado yang dulunya selalu diajari oleh ibunya untuk cinta lingkungan ini, akhirnya menularkan watak positif ke komunitas luas, karena seperti halnya keburukan, kebaikan pun mudah menular. (Dan) budaya bernilai positif tersebut ternyata berdasar pada nilai luhur yang ditanamkan oleh seorang ibu pada anaknya. Bukankah luar biasa?

Tentu saja tidak setiap ibu dan istri punya dedikasi yang baik untuk menjadi pahlawan dan memfasilitasi suami serta anaknya untuk menjadi pahlawan. Namun demikian, kelompok yang diceritakan oleh penulis eksis di komunitas. Jika pernikahan dihapuskan, apakah tidak lantas memberangus perjuangan luhur yang dilakukan oleh sebagian (barangkali besar) komunitas wanita di dunia tersebut?

Itu baru satu.

Selanjutnya, meskipun berpendapat bahwa abolisi pernikahan dapat menjadi suatu belenggu bagi perjuangan kaum wanita dalam melakukan aktualisasi diri, penulis juga memiliki pendapat yang barangkali berupa paradoks terhadap pandangan pertama tersebut. Bahwa di masyarakat tengah terjadi pernikahan-pernikahan yang tidak hanya menjajah kemerdekaan kaum wanita untuk melakukan aktualisasi diri, tetapi juga kemerdekaan kaum pria.

Pernikahan merupakan suatu prosesi penyatuan yang sakral antara seorang pria dan seorang wanita (secara konvensional penulis sebutkan demikian, meski telah terdapat pernikahan yang menyatukan dua orang dari jenis kelamin yang sama ke dalam satu keluarga). Sakral karena melibatkan proses religius, sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan yang dianut oleh yang menjalani prosesinya, sehingga tidak hanya melibatkan hubungan antarmanusia, tetapi juga hubungan antara manusia dan Tuhannya. Melalui proses pernikahan tersebut, lahir sebuah keluarga baru di komunitas yang selanjutnya akan menjalankan berbagai peran dan fungsinya di masyarakat. Dengan demikian, sebenarnya dan senyatanya pernikahan mengemban suatu amanah bagi masyarakat, untuk terlibat dalam suatu proses yang menjadikan komunitas berprogres ke arah yang lebih baik.

Permasalahannya ialah, banyak sekali pernikahan telah terlaksana di masyarakat yang melupakan amanah tersebut. Pernikahan seolah mempersempit fungsi sebagai suatu bentuk pelegalan dan penghalalan semata hubungan antara dua insan yang terlibat dalam ikatan emosional yang disebut dengan cinta (dan pada kenyataannya, bentuk emosi ini memiliki karakter mengikat, jika menolak untuk disebut sebagai membelenggu), tanpa mengingat fungsi dan perannya yang lain bagi masyarakat. Sebagian keputusan untuk menikah jarang melibatkan pertimbangan kesamaan visi dan misi antara kedua insan yang akan menjalaninya, jarang pula melibatkan pertimbangan (apabila diperkenankan menggunakan istilah yang sering disebutkan oleh Danang Tejo Pamungkas) chemistry antara karakter kedua insan yang menjalaninya. Oleh sebab tersebut, pernikahan tidak selalu menjadi lingkungan yang memfasilitasi perkembangan, tetapi dapat juga menjadi lingkungan yang mematikan perkembangan insan-insan yang menjalani pernikahan serta masyarakat yang disusun oleh keluarga baru yang terselenggara melalui prosesi tersebut.

Seperti halnya pohon pisang yang hanya akan tumbuh dan menghasilkan dengan baik di lingkungan tropis, manusia tertentu juga hanya akan tumbuh dan menghasilkan dengan baik di lingkungan tertentu. Seorang wanita penggagas kegiatan sosial terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah tentu tidak akan mampu bergerak dengan leluasa apabila bersuamikan seorang pria yang tidak memiliki kepedulian terhadap penghapusan kesenjangan ekonomi di masyarakat. Seorang pria penggagas kehidupan politik dan pemerintahan yang adil dan sehat tentu tidak akan mampu bergerak dengan leluasa (atau bahkan perlahan-lahan terkikis idealismenya) apabila beristrikan wanita curang yang mengutamakan kesenangan pribadi di atas segala-galanya. Namun, bagaimana apabila wanita penggagas kegiatan sosial dan pria yang tidak memiliki kepedulian terhadap permasalahan ekonomi di masyarakat tersebut saling mencintai satu sama lain? Bagaimana apabila pasangan yang kedua juga saling mencintai satu sama lain? Realitasnya di masyarakat, mereka menikah kemudian saling menjajah satu sama lain, dan mematikan keleluasaan perkembangan masing-masing.

Cinta mengalahkan segalanya. (Dan) hal yang buruk dalam kisah ini adalah Cinta di sini membawa pada neraka dunia. *lebai*

Tentu saja tidak setiap pernikahan digagas oleh insan-insan visioner seperti yang penulis gambarkan di atas. Terdapat pula pernikahan yang dijalani oleh pasangan-pasangan yang ingin memadu cinta, hidup berbahagia, dan meneruskan keturunan saja. Penulis tidak akan teriritasi oleh pernikahan yang terakhir disebutkan apabila manusia yang terlibat di dalamnya secara pribadi memang hanya ingin memadu cinta, hidup berbahagia, dan meneruskan keturunan saja dalam hidupnya. Namun, ketika yang turut terlibat adalah manusia yang secara pribadi ingin meneruskan ambisi sejak masa lajang untuk memberi lingkungan yang fasilitatif untuk pertumbuhan masyarakat, penulis menjadi sangat teriritasi. Terlebih lagi, apabila penulis menjadi tempat melacur (melacur adalah abreviasi yang dipopulerkan oleh dr. Carla R. Machira, Sp.KJ untuk frase “melakukan curhat”) insan-tak-lagi-lajang yang tersiksa dalam kehidupan barunya karena tidak berpasangan dengan insan lain yang sevisi dan semisi.

Sekali lagi, tidak setiap pernikahan yang berdasar cinta semata berlanjut pada kisah tragis penjajahan. Sehingga pendapat penulis tidak cocok untuk digeneralisasi ke seluruh komunitas. Namun demikian, kisah tragis dan penjajahan dalam pernikahan tersebut eksis di sebagian komunitas. (Dan) hal tersebut adalah suatu permasalahan serius. *lebai lagi*

Terdapat pula sebagian orang di masyarakat yang memandang perjodohan sebagai bentuk penjajahan terkait pernikahan. Manusia-manusia yang akan menikah dijajah oleh pihak lain yang merasa ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka. Namun demikian, penulis mengenal bentuk perjodohan yang lain, yang populer di kalangan tidak luas yang gemar disambangi oleh penulis. Dalam prosesi pranikah yang tidak melibatkan perkenalan sebelumnya antara dua insan yang hendak menikah tersebut, persamaan visi serta misi serta chemistry antara karakter kedua orang yang akan menikah dijadikan pertimbangan utama. Selanjutnya, hal yang tidak pernah dilupakan juga adalah, kerelaan atau ketidakrelaan kedua belah pihak untuk berlanjut pada prosesi pernikahan senantiasa dihiraukan.

Dalam pandangan penulis, perjodohan seperti di atas lebih memiliki sedikit peluang untuk terjadinya penjajahan apabila dibandingkan dengan pernikahan atas dasar cinta semata, terlebih lagi bentuk perjodohan di masyarakat feodal dan tradisional yang tidak jarang akan membuat seseorang mengeluh, “Duh Ayah Ibu, ini bukan perkara punya suami dokter, pejabat, insinyur, pengacara, atau bahkan pemain bola. Ini adalah tentang lingkungan seperti apa yang bisa saya berikan untuk dia, lingkungan seperti apa yang bisa dia berikan untuk saya, dan lingkungan seperti apa yang bisa kami berikan berdua untuk masyarakat.”

Tulisan ini, sekali lagi, hanyalah pengejewantahan opini pribadi (dan barangkali kelompok), tetapi bukan opini keseluruhan publik. Catatan ini ingin mengabarkan tentang gejala umum yang dipersepsi oleh sebagian masyarakat. (Dan) tulisan ini bukan tentang gerakan feminisme. Hahahahaha... Terima kasih sudah membaca tulisan panjang ini, harus bermanfaat! =D

Elisa Dian Pramesti

Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Umum Fakultas Kedokteran UGM/ RSUP dr. Sardjito Yogjakarta

Membaca Pendahuluan Buku Adorno

2009-09-07T11:15:00.000-07:00

Cara menghadirkan pemikiran Adorno tentang industri budaya dalam konteks kontemporer merupakan hal yang paling menarik di dalam pengantar buku Adorno yang berjudul cultural industrial ini. Gagasan Adorno dihadirkan untuk menyambut kondisi posmodern. Hal ini menandakan kemungkinan gagasan Adorno masih relevan dipergunakan untuk memandang problem budaya dewasa ini.

Kritik Adorno pada budaya telah lama berlangsung semenjak abad ke-19. Jauh sebelum munculnya posmodern. Tetapi gagasan Adorno ini cukup jeli dalam menyingkap patologi dalam modernitas. Pada hal yang sama, teori kritis Adorno memiliki titik temu dengan cara kerja posmodern. Yakni kritik pedasnya pada modernitas.

Dalam pengantar inilah, J. M. Bernstein menemukan beberapa berbedaan teknis dan subtansial. Perbedaan teknis, misalnya pada orientasi masing-masing paham. Tradisi kritis lebih menyukai kritik pada modernitas, tetapi masih berharap peneruskan proyek modernisme dari pencerahan. Sedangkan bagi posmodern, ingin mengambil alih nahkoda modernisme pada rekonstruksi poshumanisme dan dehiperrealitas.

Perbedaan subtansial antara teori kritis dan posmodern yang berpeluang besar dihadapkan secara diametral adalah posisi posmodern yang disinyalir sebagai penganut paham neokonservatisme. Untuk menjelaskan pernyataan ini kita memulai dari kritik Adorno pada seni misalnya. Adorno masih memakai oposisi biner yang membedakan seni kualitas tinggi dan rendah. Dalam konteks inilah, Adorno bekerja, bahwa seni kelas rendah hanya diperuntuk bagi devisi buruh. Rakyat kecil tak mampu menikmati seni kelas tinggi. Mereka tak mampu membayar, hanya membeli barang tiruan. Bahkan hingga kenikmatan pada sebuah lagu. Lagu kelas tinggi selalu bertemakan kebahagiaan dan kebebasan yang itu sangat tidak terdapat dalam kategori rakyat miskin.

Dengan cukup puitis J. M. Bernstein menulis demikian: lagu yang baik menceritakan semua tentang kebahagiaan melalui sentuhan kasih sayang dan masa depan yang penuh arti [...].[1] Dan buruh pekerja itu, tak mampu menjangkau kebahagiaan berserta janji-janjinya. Kebahagiaan hanyalah milik seni kualitas tinggi yang dinikmati oleh kalangan borjuis.

Antagonisme kelas itu membuat konstruksi diotomis antara seni kelas tinggi dan seni kelas rendah. Oposisi biner inilah yang ditolah oleh tradisi posmodern. Posmodern lebih menyukai kontuinitas, pluralitas, heterogenitas, dan menegasikan oposisi biner.[2] Penegasian oposisi biner ini dalam pandangan J. M. Bernstein menjadikan posmodern menerima labelnya, yakni: kelompok neokonservatisme. Karena parameternya dalam melakukan penilain pada akhirnya tidak jelas. Oposisi biner menyediakan pilihan penilai: antara baik atau buruk, benar atau salah, tepat atau tidak tepat. Sedangkan, posmodern tidak jelas bagaimana cara kerja penilaiannya.

Hal ini semakin diperkokoh dengan karakteristik posmodern di dunia arsitek. Posmodern mengkritisi ragaan modernitas yang minimalis, berkenaan dengan kehematan, dan anti-ornamen. Posmodern berusaha menampilkan sketsa yang menampilkan kembali estetika tradisional. Dari sinilah, nampak terlihat keperpihakan posmodern pada romantisisme yang menggiring pada pelegitimasian keberadan kaum kapitalis-penguasa yang jauh dari proyek emansipatoris. Zaman klasik, penguasa tampil absolute, dan semuanya menumpuk di tangannya. Termasuk seni ornamen yang banyak kita jumpai di kerajaan-istana, bukan rumah warga biasa.

Melalui monistis, posmodern mudah ditumpangi oleh rejim kapitalisme lanjut yang bersembunyi dibalik keindahan, kebahagiaan, dan pesona manipulatif. Penyangkalan yang menjadi basis monistis posmodern malah justru menenggelamkan budaya massa dalam sebuah esktase.

Gaya hidup dalam terminologi industri budaya. Adalah tranformasi kategori estetis yang menuniverlisasikan ekspansi masyarakat konsumer [...].[3] Posmodern memang melihat ini dengan jernih, tetapi posmodern terjebak dalam skeptisisme total.[4] Ia membuat kehidupan kehilangan maknanya. Ia seolah-olah berpasrah diri.

Teori kritis, yang mencoba mengiris-iris paham liberalis-kapitalis tetapi masih mempercayai adanya masa depan yang lebih baik. Sedangkan posmodern, tidak. Semuanya bermasalah. Semuanya berisikan penipuan. Semuanya hasil simulasi.

Begitulah yang terjadi antara teori kritis dan posmodern, jalinan pertarungan dan perdamaian diantaranya masih dalam diskursus yang hanggat. Relevansi gagasan Adorno dengan posmodern menandakan masih layaknya gagasan Adorno ini dipakai dalam wacana kontemporer. Namun di dalam pendahuluan J. M. Bernstein tidak melihat gagasan Adorno yang mengkonstruksikan gaya filsafat kesadaran (Bewuβtseinsphilosophie) atau filsafat subjek (Subjektsphilosophie) ini dalam tradisi frankfurt sendiri.

Buku yang ditulis bersama Horkheimer Dialektik der Aufklärung melahirkan konsepsi yang luar biasa tentang rasio praktis yang dikembalikan otonomi individu yang kritis terhadap determinasi kehidupan sosial dan historisnya. Dan dari sanalah, mereka juga turut berinvestasi sehingga melahirkan filsof besar saat ini, Jürgen Habermas. Karya-karya Habermas muda semasa ia menulis buku Habilitationsschrift sampai Theorie des kommunikativen Handels, yang masih bercorak tradisi franfurt yang kental. Meskipun dalam perkembangannya, MoralBewuβtseins und kommunikativen Handels, Erläuterungan zut Diskursethik, dan Faktizität und Geltung, Habermas menggeser subjektivitas itu menuju intersubjektivitas melalui proseduralisme formasi diskursif.

Habermas sebgai filsof besar yang lahir dalam tradisi frankfurt luput dari bacaan J. M. Bernstein. Pengantar itu lebih banyak berbicara tentang diskripsi Adorno yang dibenturkan dalam wacana kotemporer dan posmodern. Sementara di dalam tradisi franfurt sendiri tak dilihat secara utuh. Namun, kita melihat usaha yang luar biasa, sebab mengusahakan teori sosial yang sudah lama untuk dihadirkan dalam problem saat ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Dan J. M. Bernstein telah melakukannya dengan baik.

Jika disederhanakan, Adorno dalam pengantar yang ditulis oleh J. M. Bernstein, sepertinya hendak mengatakan bahwa proyek emansipatoris Marx itu tak hanya bisa dijawab oleh wilayah ekonomi dan politik sebagaimana yang dipahami oleh Marxian klasik. Bahwa aksi revolusioner haruslah dioperasikan untuk menempatkan kelas buruh berkuasa.

Usaha Adorno yang menempatkan semangat antagonisme kelas ke ranah yang lebih luas inilah yang sering menghasilkan salah tafsir, bahwa Adorno seolah-olah hendak menegasikan kaum ploretariat. Padahal tidak. Adorno memang tidak menyukai aksi revolusioner yang berbasis aksi konfrontatif kaum buruh. Tetapi tidak kemudian Adorno meninggalkan perangkat Marxian berupa antagonisme kelas. Bagi Adorno antagonisme kelas itu beroperasi lebih luas, yakni di bidang ideologi, sejarah, pengetahuan, seni dan budaya.

Kita akan mengupas satu-persatu wilayah ideologi, sejarah, pengetahuan, seni dan budaya yang dipikirkan Adorno melalui pengantar Bernstein. Di balik jalan yang dilalui oleh liberalis-kalipalis lanjut, ternyata ideologi semacam facisme pun beroperasi dengan cara yang sama: yakni intregasi dan unifikasi.

…facism represented the realization of Western rationality […] work of domination through integration and unification […].[5] Industri budaya bersamaan dengan kejayaan facisme telah menciptakan budaya sebagai realisasi kebenaran untuk semuanya menuju gratifikasi yang penuh hasrat menyingkirkan realitas yang sesungguhnya disambungkan secara negatif melalui integrasi masyarakat. Artinya, bahwa realitas manipulatif berusaha dihadirkan kepada masyarakat untuk menggerakan masyarakat dan membentuk ideologisasi masyarakat. Secara langsung maupun tak langsung, industri budaya telah membuahkan integrasi berjalan secara efektif di dalam masyarakat yang ekuivalen dengan unifikasi represif dalam Negara demokrasi liberal.

Kalau kita ingin mengetahuai, bahwa sebenarnya ideologisasi juga tak lepas dari kontribusi buruknya tradisi rasio instrumental. Kontribusi dunia pengatahuan yang didominasi oleh rejim rasio instrumental. Rasio instrumental yang dipergunakan untuk mengontrol dan mengendalikan realitas sosial. Lihat saja, fenomena polling yang dewasa ini meramaikan wacana ilmu sosial saat pemilu berlangsung. Ilmu sosial hanya direduksi menjadi polling yang bisa mengkuantifikasikan politik agar realitas sosial mudah dikendarai.

Rasio instrumental dianggap oleh Adorno sebagai tukang atur yang kolot di ranah produksi pengetahuan. Meski kita kesulitan mencari titik bidik rasio instrumental di dalam pengantar buku tersebut, karena tidak disebut tokohnya yang bisa digunakan kunci eksplanasi. Maka kita menghadirkan nalar pikir Auguste Comte untuk mewakili rasio instrumental ini.

Bagi Adorno, pengetahuan saat itu tidak mengedepankan devisi buruh. Di dalam psikologi, sosiologi, sejarah dan filsafat. Devisi buruh harusnya dimasukan dalam pengetahuan bagi proyek emansipatoris, tetapi pengetahuan dewasa ini mencerabutkan devisi buruh dari materi pengetahuan. Pengetahuan, itu ”tidak netral” dan ”tidak bebas nilai”.

Pengetahuan yang dibangun oleh rasio instrumental juga menegasikan subjektivitas dan terlalu hanyut di dalam objektivitas (objective characteristics). Di balik Comte mengemukakan hirarkhis ilmu pengetahuan positif dimulai dari matematika menuju ilmu alam, baru kemudian merambah ke ilmu sosial. Comte dengan tegas, menyingkirkan psikologi dari ilmu pengetahuan. Karena tidak mungkin bagi ilmuwan menyilidiki dirinya sendiri.[6]

Hal inilah yang kemudian dikritik oleh Adorno bahwa subjektivitas tak bisa dilepaskan sama sekali dari ilmu pengetahuan. Bahkan ia sendiri mengembangkan psikoanalisis Freud dalam membangun teori kritisnya. Teori kritis yang banyak kita jumpai dalam diskursus ilmu sosial. Dan di ranah ilmu hukum melahirkan apa yang disebut critical legal studies. Tentang relevansi antara rasio instrumental yang dianggap sebagai teori konvensional, teori kritis, dan studi hukum kritis dapat dilihat di bawah ini.

Teori Konvensional, Teori Kritis, dan Teori Hukum Kritis

	Teori Konvensional	Teori Kritis	Critical Legal Study
Dasar	Diterima tanpa kritik	Kecurigaan	Hukum harus dicurigai
Subjek	Universal	Kelas kapital/ penguasa yang membentuk ilmu pengetahuan untuk menindas kelas ploretariat	Hukum sarana penindasan
Sifat	Netral	Menyingkap kedok kepentingan	Hukum dibersihkan dari kepentingan penguasa
Kebenaran	Objektif, kebenaran pada objek	Subjektif, kebenaran ada pada subjek	Kebenaran ada di luar praktek dan regulasi hukum negara
Bacaan	A Historis	Historis	Sejarah hukum berbasis materialisme historis
Penilaian	Bebas nilai	Nilai-nilai paksaan penguasa	Hukum tak bebas nilai

Hukum hanyalah sarana bagi kekuasaan bermain-main dengan tenangnya.[7] Teori kritislah yang menegaskan dikotomi hukum dan kekuasaan.[8] Kritik harus ditujukan pada bentuk formalisme dan objektivisme sebagai doktrin absolute dalam ilmu hukum.

Setelah pengetahuan, pandangan pada sejarah juga disinggung dalam pengantar Bernstein. Pada titik yang sama, pandangan Adorno dengan Walter Benyamin cukup serasi. Yakni kritiknya pada sejarah dan liberalisme. Kritik pada sejarah merupakan hal yang paling sentral di dalam tradisi kritis dan pikiran Walter Benyamin.

Adorno menawarkan cara membedah pengetahuan haruslah dikaitkan dengan konteksnya. Ketidak-mungkinan kritisisme budaya juga dilatar belakangi oleh ketidak-mampuan ilmuwan membaca sejarah. Ketidak mampuan ilmuwan membaca konteksnya, sehingga ia mengalami diskonten.[9] Ia tak mampu menggali kebenaran di dalam pengetahuan yang sudah mapan.

Hampir senada dengan Walter Benyamin yang berjuang melawan ”lupa”. Upaya penyelamatan pada ingatan masa lalu dan menyusunnya kembali fragmen-fragmen sejarah yang ditenggelamkan dan dibungkam agar utuh kembali. Sejarah merupakan optik yang tidak boleh ditinggalkan dalam pengetahuan.

Lalu, apa yang membedakan antara Adorno dengan Benyamin dalam hal ini. Benyamin masih tampil dengan mitologi Yahudi, dengan pengharapan pada messiah sebagai juru selamat atas sejarah. Sedangkan Adorno menegasikan total unsur mistisisme tersebut. Mistisisme dan teologi bagi Adorno telah selesai dikupas pada masa pencerahan. Atau mungkin pengaruh yang kuat tradisi materialisme Marx.

Ya, yang terpenting sekarang ini adalah kritik atas nama ”kemajuan (proggress)” yang dibawa oleh liberalis-kapitalisme lanjut harus dilancarkan. Dengan dalih ”kemajuan” liberalis-kapitalisme lanjut menuntut agar sejarah dilupakan, karena yang ada hanya pandangan menatap masa depan. Namun dibalik instruksi akan kemajuan itu, liberalis-kapitalis mengerjakan sejarahnya dengan homogenitas, dan narasi besar sejarah.

Setelah mengupas sejarah, tiba saatnya bagi membedah seni. Seni, seperti yang pernah dirumuskan oleh Adorno ternyata juga tak menjamin netralitas dan objektivitas. Seperti yang kita singgung di awal tadi, bahwa adanya dikotomi seni kualitas tinggi dan kualitas rendah yang menandakan diferensiasi kelas konsumer seni. Maka tak ubahnya seperti pandangannya Nietzsche[10] yang hendak mengganti paradigma sains dan filsafat yang dianggap sebagai hakim gadungan pengetahuan, untuk digantikannya dengan seni. Perhatian pada seni yang sama-sama membuat mereka mencari sesuatu di dalam seni tersebut. Dan, dua-duanya pada akhirnya menemukan patologi di balik rasionalitas dan keindahan seni itu biang kerok, yakni: kekuasaan.

Lebih lanjut, Adorno sensitif dengan perkembangan teknologi yang memuat seni, umpamanya televisi. Barangkali, di zaman Adorno belum ada televisi yang secanggih saat ini. Tapi kritisisme pada media transformasi seni ini yang membuat pemikirannya masih relevan untuk saat ini. Adalah skenario yang dibangun dengan sengaja untuk mengendalikan kaum pekerja di dalam pabrik-pabrik dan rumah-rumah sepulang buruh dari kerja. Yakni kenikmatan yang dikonstruksi untuk memanjakan dan membentuk benak buruh agar mematuhi sistem yang sudah ada. Masyarakat dibuat tidak bisa membedakan antara fakta dan fiksi.

Pandangannya ini mungkin hampir mirip dengan Baudrillard. Bagi Baudrillard dunia maya, dunia mesin teknologi informasi, telah menjadi kenyataan dan realitas yang telah mengkonstruksi budaya massa modern. Kenyataan itu ada di dalam sebuah televisi, internet, media, dst. The entry into a simulated, virtual or cybernetic world of existence. [11] Baudrillard juga mempercayai bahwa efek dari seni juga dipergunakan dalam teknik menyempurnakan makna dalam situasi hiperrealitas.[12]

Sekarang tiba saatnya bagi membaca karakter budaya menurut Adorno dalam pengantar Bernstein. Pertama, Adorno melihat patologi budaya yang menyembunyikan nalar instrumental di baliknya.[13] Ia menuntut unifikasi dan integrasi yang pada akhirnya berlabuh pada intervensi yang memaksa universalitas dan objektivitas.

Kedua, budaya sudah masuk dalam logika industri. Budaya sudah merangkai skema alur produksi, reproduksi, dan sensitif pada kehidupan konsumsi massa. Dan, logika itu masih di bawah bayang-bayang kebebasan integral a la kapitalisme lanjut. Ketiga, produksi budaya adalah sebuah komponen integrasi dari ekonomi kapitalis sebagai sebuah keastuan. Cultural production is an integrated component of the capitalist economy as a whole.[14] Produksi budaya tak bisa dilepaskan dalam cengkeraman ekonomi kapitalis.

Keempat, budaya konsumeris merupakan degradasi budaya. Berbagai budaya berbagi kesalahan dalam membentuk masyarakat. Yang berasal dari ketidak-adilan telah dimanfaatkan untuk melancarkan upaya yang saling ekspansif.

Oleh : Awaludin Marwan

Disampaikan pada close reading, bab introduction buku ”the culture industry” di depok. Terima kasih diucapkan pada Toufiq, Edi Subkhan, Elin, dan Ikhsan dalam mengapreasi dan menginspirasi tulisan ini.

[1] Theodor W Adorno. The Culture Industry. Yang diedit dan diterjemahkan dalam bahasa inggris oleh J. M. Bernstein. Routledge. London-New York. 1991. p. 6

[2] Wayne Gabardi. 2001. Negotiating Postmodernism. University of Minnesota Press. London p. 45

[3] Theodor W Adorno. The Culture Industry ….p. 23

[4] …..Criticizing the nihilism of capitalism; questioning the social management of ordinary experience; generating utopian visions in which art is integrated with the social fabric of modern life. Stuart Sim. 1998. The Routlegde Companion to Postmodernism. London-New York. p. 91

[5] According to Adorno the division of labour between disciplines such as sociology, philosophy, history and psychology is not contained in or dictated by their material, but has been forced on them from the outside. p. 4. the telos of instrumental rationality, the rationality first licensed by the drive for self-preservation, is the silencing of reflection in the name of the illusory universality pervaded by the culture industry. Instrumental rationality in the form of the culture industry thus turns against reason and the reasoning subject. This silencing of reflection is the substantial irrationality of enlightened reason. Theodor W Adorno. The Culture Industry ……p. 10

[6] Auguste Comte. The Positive Philosophy. Batoche Books, Diterjemahkan dalam bahasa inggris oleh Kitchener (2000, London). p. 27

[7] Allan C. Hutchinson. 1989. Critical Legal Studies. Rowman&Littlefield Publisers, Inc. New Jersey. P. 303

[8] Richard D. Schewartz. Law, Violence, and Civil Right. Dalam Richard D. Schewartz&Jerome H. Skolnick. 1970. Society and the Legal Order: Cases and Materials in the Sociology of Law. Basic Books Inc Publiser. New York

[9] In general, the position of a critic of culture is a dubious one; as critic he reveals a discontent with the very civilization to which he owes his discontent. Theodor W Adorno. The Culture Industry …..p. 16

[10] Theodor W Adorno. The Culture Industry …..p. 8

[11] David Banash. 2003. Review: Reading Baudrillard. Sf-th inc. P. 5

[12] Technical perfection can be part of meaning, […] it is an effect of art. Jean Baudrillard. Simulacra and Simlation. Translated by Sheila Faria Glaser. Michigan. 33

[13] Theodor W Adorno. The Culture Industry …..p. 2-12

[14] Theodor W Adorno. The Culture Industry …..p. 9

Bahaya Kekosongan: Radikalitas Filosofis dan Politis Alain Badiou

2009-09-03T00:22:00.000-07:00

Subjek telah mati. Ia dibunuh oleh modernitas sendiri yang melahirkannya. Ia pun dibantai, dimutilasi, dan bangkainya dibuang jauh-jauh oleh posmodern. Lalu, bisakah subjek ini dibangkitkan dari kuburnya. Apa jadinya kehidupan tanpa subjek?

Jika kerusuhan, kerusakan, kehancuran, kebiadaban dan semua peristiwa buruk terjadi siapa yang bertanggung jawab. Subjek telah mati. Objek, tubuh politik, ruang publik, simulasi, kuasa, tak mau bertanggung jawab. Karena memang tidak bisa dimintai pertanggung-jawaban. Situasi kosong, tanpa subjek itu, mengerikan.

Situasi kosong itu dengan mudah dimainkan oleh kekuasaan. Situasi kosong itu mudah dimanipulasi dan direkayasa. Kehancuran dalam kekosongan itu tak ada yang menyelesaikannya.

Para kerumunan pemikiran kontemporer, posmarxis, mencoba menghidupkan kembali subjek. Dengan pintu gerbang Jacques Lacan, Slavoj Žižek dan Alain Badiou mencoba merekonstruksikan filsafat subjek yang diberangus oleh filsafat analitik, dan filsafat kontinental.

Filsafat subjek ini bukanlah subjek yang teralienasi seperti yang dikatakan Descartes, cogito ergo sum, melainkan subjek yang juga mengacu pada orang lain, cogito ergo es. Es, dimaknai cogitan sebagai sesuatu yang mengacu pada yang lain (the other). Subjek itu memiliki tahap pembentukan dari tahapan imaginer (the imaginary), tahap simbolik (the symbolic), dan tahap real (the real). Sifat subjek yang terpecahkan (split subject), subjek selalu berusaha mencari kepastian diri, yang acapkali mengacu pada Yang Lain. Subjek itu memiliki kuasa dalam menentukan konstruksi realitas.

Wilayah subjek bukanlah ruang tanpa tuan, kosong, dan sempit. Tetapi wilayah subjek itu cukup luas. Ia berisikan kebutuhan (need), tuntutan (demand), dan hasrat (desire) yang bertalian dengan struktur bahasa antara penanda (signifier) dengan petanda (signifid). Badioulah yang memecahkan persoalan ditengah pesimisme dan ketiadaan subjek dalam persimpangan konstruksi kapitalisme lanjut.

Badiou meyakini bahwa diskursus tentang kebenaran patut ditampilkan kembali dalam filsafat. Sebab, diskursus tentang kebenaran ini nyatanya banyak dilupakan dalam situasi kapitalisme lanjut ini. Para pemikir berikut aliran-aliran intelektualnya, terjebak dalam metodologi, mekanisme prosedural, perspektif, paradigma, dst. Diskursus kebenaran oleh Badiou diulas kembali dengan semangat kembalinya subjek ditengah rekonstruksi teoritisnya.

Inilah yang disebut, radikalisme dalam terminologi Badiou. Yakni mengembalikan problem filsafat pada persoalan yang mendalam: kebenaran. Kebenaran itu sendiri yang pada dewasa ini hampir dilupakan.

Kebenaran (vérité) tak bisa dilepaskan dari subjektivisasi. Kebenaran dan eksistensi subjek hadir secara bersama-sama. Eksistensi subjek memiliki peran strategis karena mengandalkan keyakinan, kepercayaan, atau kemantapan. Umpamanya kedapatan pemahaman intersubjektif itu mungkin terjadi, tetapi tidak akan menjadikannya sebuah objektivitas. Keputusan intersubjektif itu bersifat deterministik pada masing-masing subjek itu sendiri. Tafsir yang beragam, sikap yang berbeda, pilihan bahasa dalam suatu situasi menunjukan pengaruh besar subjek dalam menentukan sesuatu.

Lebih lanjut, Badiou menyatakan kebenaran itu berdimensi ruang. Kebenaran bersifat material. Ruang hampir bisa dikategorikan suatu yang nyata, sementara waktu berbentuk abstrak. Dari sini nampak terlihat tradisi Marxian dialektika materiil punya andil dalam kategori kebenaran versi Badiou.

Selanjutnya, kebenaran selalu muncul dengan singularitas. Badiou menyatakan ”singular truth has its origin in an event”. Kebenaran tunggal memperlihatkan keasliannya dalam sebuah kejadian. Tawaran multiplisitas juga tak akan mungkin menggantikan bentuk singular tersebut. Sebab, pada umumnya, yang singular itu mempunyai bentuknya yang hegemonik. Dari sinilah pandangan terhadap yang politis Slavoj Žižek cukup bermanfaat, yakni: intervensi terhadap yang tak-mungkin (risking the impossible). Sedangkan Badiau sendiri menawarkan radikalisme, berupa revolusi total melalui agen perubahan berupa ”aktivitas politik” sebagai lawan dari politisi. ”Sesuatu” itu haruslah diusahakan untuk diubah menjadi ”sesuatu yang baru”. Badiou menawarkan keterlibatan radikal yang mempengaruhi ”kejadian” secara militan.

Hal ini terlihat dalam upaya Badiou dalam mengusahakan dekolonialisasi yang mensaratkan adanya radikalisasi aktivitas politik melawan bentuk poskolonialisasi. Pasca kolonialisme konvensional yang berbentuk agresi, imperialisasi, dan penjajahan sebagaimana pendudukan Prancis ke Al-jazair dulu, kolonialisasi lanjut bergerak melalui infiltrasi ekonomi, kultural, politik internasional, dst.

Kritik pedas Badiou ditujukan pada Heidegger juga sangat subtansial. Di awal sub bab filsafat dan kebenaran dalam bukunya Infinite Thought: Truth and Return to Philosophy, mengatakan demikian:

Mempertanyakan bangunan kebenaran Heideggerian yang tak meninggalkan solusi, selain hanya problem puitik […] Asumsi sinis patut disematkan pada tradisi filsafat analitik yang menekankan pada proposisi keputusan […] Kebenaran sebenarnya dalam bentuk konstruktif dan berkelindan dalam kejadian dan seperti potensi generic yang ditranformasikan dalam pengetahuan […] Seluruh kategori yang menyebutkan esensi kebenaran masuk dalam pemikiran pada bentuk negatif.[1]

Ketika menyebutkan proposisi yang dianggap efektif dalam menyingkap fenomena linguitik, hanya akan mengestimasikan sesuatu, yang sangat jauh seperti yang seharusnya dipersiapkan. Konsekuensinya, de-naturalisasi atas esensi kebenaran [...] Intrepretasi hanya menempatkan kebenaran dalam semangat intelektual prakmatis [...] Terjebak pada persoalan puitik yang jauh dengan ilmu, logika dan matematika [...].[2] Badiou meneruskan di halaman-halaman berikutnya atas problem klaim kebenaran pada ranah filsafat ini.

Kebenaran tidak memiliki batasan dalam bentuk keputusan. Hegel melihat kebenaran sebagai sebuah ”aliran”[...]. Membedakan kebenaran dari pengetahuan merupakan problem esensial [...] Antara nalar (reason) dengan pemahaman (understanding) [...] Kebenaran haruslah dimasukan dalam pemikiran, bukan dalam keputusan, tapi seperti sebuah proses dalam tatanan the real [...] Pemikiran membuka ulang nalar ketak-berhinggaan sebagai prosedur verifikasi kebenaran [...] Prosedur ini adalah hasil akhir bersama situasi, konsekuensi aksioma dalam kejadian.[3]

Kemudian, kebenaran diterjemahkan oleh Badiou sebagai produksi lokal yang hendak membebaskan relasi, sebuah kondisi produksi radikal yang otonom, dan determinasi itu sendiri (self determination). Badiou percaya bahwa tidak ada kebenaran dalam geeralisasi. Hanya kebenaran kebenaran partikular yang ada dalam situasi yang partikular pula. Sebagaimana yang ditulis oleh Peter Hallward:

Badiou believes that there is no truth in general; there are only particular truths in particular situations. But precisely as the truth of its situation, each truth, in its essential inconsistency, is an exposure of the “Sameness“ of being. A situation counts its elements, and its state counts groups of these elements as one: only a generic procedure, by contrast, exposes the truth of what is counted in a situation, that is, its inconsistent being. Generic procedures reveal that which is counted, or presented, “in the indifferent and anonymous equality of its presentation.[4]

Tepatnya kebenaran situasional juga mengandaikan kebenaran lain, yang merupakan bagian paling esensial meski inkonsisten dan mengharapkan unifikasi. Situasi merupakan elemen penting dalam konstruksi kebenaran. Karena hanya dalam situasilah kebenaran bisa mungkin (possible). Prosedur umumlah yang paling potensial untuk menyamakan pandangan dalam presentasi. Karena presentasi adalah pada sisi keadaan, sementara representasi pada sisi dari bagian keadaan.

Yang paling menarik berikutnya adalah ini. Badiou menyatakan ”kebenaran itu bukan ditemukan, melainkan dibuat”. Kebenaran itu dideklarasikan (declared), disusun (composed) dan ditegakan (upheld). Kebenaran adalah kreasi imaginatif subjek. Proses abstraksi melampui struktur bahasa membuat individu maupun kolektif bergerak tidak hanya untuk membentuk kebenaran, melainkan hingga memiliki kehendak untuk merealisasikan kebenaran.

Realisasi kebenaran didasarkan pada capaian putusan (for judging (or interpreting)), didedikasikan bagi ketepatan (the validity (or profundity)). Badiou memilih matematika sebagai ontologi dalam menjawab problem validitas. Dan realisasi kebenaran memutuskan untuk membangun pernyataan atas pemahaman (of opinions (or understandings)). Kebenaran itu persoalan pilihan. Kebenaran itu problem validitas yang menyatu dengan kesadaran akan keadaan yang mendalam. Dan, kebenaran itu menuntut aksi demonstratif.

Terakhir, Badiou mencoba untuk memberikan daftar empat mode tentang kebenaran, yakni: revolusi (revolution), hasrat (passion), penemuan (invention), dan kreasi (creation). Di samping itu Badiou juga menyediakan empat domainnya, yakni: politik (politics), cinta (love), ilmu pengetahuan (science), dan seni (art). Lalu, bagaimana Badiou mengoperasikan empat mode dan domain itu. Yaitu dengan cara menggabungkan antara filsafat dengan empat mode dan domain itu. Filsafat tidak bisa bekerja sendirian untuk membangun kebenaran, melainkan harus bekerja-sama dengan revolusi politik, hasrat cinta, penemuan ilmu pengetahuan, dan kreasi seni.

Diskursus Badiou tentang kebenaran juga tak terlepas dari bahasan tentang metastruktur. Ketika menempatkan bahwa semua bentuk multiplisitas presentasi dianggap sebagai fenomena kekosongan yang berbahaya. Umpamanya negara yang dipahami oleh Badiou telah tercerabut dari tujuan dan makna terhadap ”yang politis”. Ia menempatkan struktur sebagai poin absolute sebagaimana kaum strukturalis yang memandang dunia layaknya rangkaian struktur terbuka yang matematis.

Metastruktur berusaha menempatkan persoalan kebenaran ke dalam ruang yang mencapai kedalaman dan melepaskan diri dari disorieantasi filosofis. Sehingga persoalan institusi bukanlah problem intrumental, melainkan juga problem teorema ontologis. Salah satu perdebatan ontologis adalah perbedaan ”ada”. Metastruktur merupakan pilihan yang ideal diantara metastruktur itu sendiri dengan negara ditengah tipologi ”ada”. Tipologi tentang ada (the Typology of Being) terdiri dari normalitas (normality), singularitas (singularity), dan kesatuan (excrescence).

Badiou menyebutkan bahwa normalitas sebuah bentuk yang berada dalam dua jalan: presentasi dan representasi. Sementara singular dan kesatuan bersifat presentasi tapi tidak representasi.[5] Presentasi berkaitan dengan ”pada sisi dari situasi”, sedangkan representasi berkenaan dengan ”pada sisi dari bagian atas situasi”. Presentasi muncul secara langsung, sedangkan metastruktur berada dalam representasi yang tak lepas dari setingan yang disentuh filsafat dan matematika yang menghitung dari hitungan (count of the count).

Pandangan radikalisme Badiou ini juga berpengaruh pada pemikirannya tentang Yang politik. Politik sebagai prosedur pencapaian kebenaran. Jadi politik itu bukan hanya yang dipahami secara umum seperti sekarang ini. Politik telah menjauh dari ranah teoritis, apalagi filosofis. Politik sudah menjadi arena pembantaian, keburukan, dan ajang dusta.

Politik bagi Badiou adalah sebuah pemikiran. Pemikiran yang berorientasi pada pencapaian kebenaran. Dimulai dari dua pertanyaan subtansial bahwa apa kondisi yang dapat disebut politik? Dan apa yang bisa dilakukan dalam politik? Badiou mengerjakan proyek intelektualnya di ranah pemikiran politik.

Hendaknya pemeliharaan bahwa kejadian adalah politik, dan bahwa prosedur itu melibatkan suatu bagian kebenaran politik, hanya dibawah kondisi yang pasti. Kondisi yang menyinggung menuju materi atas kejadian, sampai ketak-berhinggaan, atau relasi menuju bagian dari situasi numerikalitas prosedur.[6]

Tesis Badiou pada ketak-berhinggaan (infinity) memiliki dimensi yang menarik. Hal ini bisa dipahami sebagai berikut. Sebuah kejadian adalah politik jika material adalah kolektif, atau jika kejadian hanya dapat menjadi rujukan sebuah multiplisitas kolektif. Kolektif adalah bukan konsep numerikal disini. Kejadian adalah ontologi kolektif menuju eksistensi yang menyediakan perangkat untuk membangun virtualitas semuanya.[7] Dengan ”pemikiran”, kebenaran dalam politik dapat diproseduralisasi yang dipertimbangkan secara subjektif. Pemikiran adalah nama dari subjek yang membentuk prosedur kebenaran. Penggunaan term kolektif dapat diketahui bahwa pemikiran adalah politik, dan politik adalah pemikiran.[8]

Ketak-berhinggaan (infinity) dalam optik Badiou juga dipahami melalui tiga mekanisme. Pertama, ketak-berhinggan keadaan, yakni panggilan pada peralihan menuju dimensi kolektif dari kejadian politik. Pemikiran yang diperuntukan bagi ”semua”. Kedua, ketak-berhinggaan dari status keadaan, yakni, panggilan untuk bertujuan represi dan alienasi karena hal ini mengandung pemikiran kontrol dari semua yang kolektif atau sub-bentukan dari situasi. Terakhir, kepastian preskripsi politik, di bawah kondisi kolektif yang bisa mengukur tiap bagian kekuasaan.[9]

Badiou menekankan operasi fundamental yang preskriptif yang diberikan dalam membangun kebenaran. Yang tidak lain adalah membangun kebenaran. Tetapi membangun yang tidak memakai paradigma instan yang menyandu dalam struktur negara modern. Kembalinya pemikiran politik, membangun kekuatan untuk menandingi kekuasaan negara dan mengambil alihnya bukan didasarkan unsur emosi dan uforia semata, melainkan pertautan filosofis dengan kekuasaan simpel representasi kolektif.

Oleh: Awaludin Marwan (Luluk)

[1] Alain Badiou. 2004. Infinite Thought: Truth and Return to Philosophy. Diterjemahkan dalam bahasa inggris oleh Oliver Feltham and Justin Clemens. Continuum. New York. p. 58

[2] Alain Badiou. 2004. Infinite Thought: Truth and Return to Philosophy. p. 59-60

[3] Alain Badiou. 2004. Infinite Thought: Truth and Return to Philosophy. p. 61-63

[4] Peter Hallward. 2003. Badiou: A Subject to Truth. University of Minnesota Press. London. p. 154

[5] Alain Badiou. 2005. Being and Event. Diterjemahkan dalam bahasa inggris oleh Oliver Feltham. Continuum. New York. p. 93-101

[6] Alain Badiou. 2004. Theoritical Writings. Di terjemahkan dalam bahasa inggris oleh Ray Brassier and Alberto Toscano. Continuum. New York. p.153

[7] Alain Badiou. 2004. Theoritical Writings. p. 154

[8] Alain Badiou. 2004. Theoritical Writings. p. 155

[9] Alain Badiou. 2004. Theoritical Writings. p. 158

Hukum Progresif Deliberatif

2009-08-27T03:17:00.000-07:00

Sebuah judul yang sebenarnya menandakan tema besar untuk dikaji. Namun, di dalam tulisan ini hanya ingin membuka cerita tentang dua narasi, yakni: progresif dan deliberatif.

Saya harus jujur mengakui, tulisan ini banyak dipengaruhi oleh dua pemikir besar bangsa ini: Prof Satjipto Rahardjo dan pemikir generasi terakhir Mahzab Frankfut Jürgen Habermas. Dua pemikir besar ini memang tidak bisa dibandingkan, karena dua-duanya memiliki intensitas konsentrasi yang berbeda. Tetapi keduanya memiliki pertautan yang signifikan.

Satjipto memecah kebuntuan pemikiran hukum yang mekanistik dan metodis. Sehingga posisi modernitas hukum yang mapan ini menjadikan produksi mitos yang singular. Ia diterima apa adanya, tanpa dekonstruksionis atau semacam usaha kritis padanya. Modernitas hukum telah membangun sebuah narasi besar yang homogen. Fiksi-fiksi tradisionalis yang berbasis pada kearifan lokal, adat-istiadat, rasa keadilan parsial, dan phenomenon klasik ditinggalkan begitu sadis oleh masyarakat dengan hukum modern.

Meskipun Satjipto tidak banyak mengira, bahwa fiksi-fiksi tersebut sifatnya produktif. Memiliki kontingensi untuk menghegemoni praktek universalitas peradaban dan pengetahuan. Dan menenggelamkan narasi besar. Fiksi yang terlupakan, suatu saat menjadi simbol neokolonialisme yang memproduksi objektivikasi dan normalisasi baru.

Timbul-tenggelamnya peradaban dunia tak lepas dari pertarungan fiksi yang luput dari perhatian Satjipto. Para kreator di era modernitas ini justru melakukan produksi budaya massa dengan fiksinya yang lebih mistis dan irasioalis. Tetapi lebih merepresentasikan hasrat dan libidinal masyarakat. Lihat saja, Lara Croft, World Disney, McDonald, dst.

Kendatipun demikian, Satjipto merupakan seorang ilmuwan hukum yang jenius dan kritis. Hukum progresif, salah satu produk intelektualnya yang tak boleh dipandang remeh—meskipun hukum progresif memiliki kekosongan generasi atau lebih tepatnya jatuh pada tangan orang-orang yang salah—, merupakan dekonstruksionis atas metanarasi positivisme dunia hukum.

Sehingga proyek hukum progresif hendaknya terus didialektikakan oleh beragam konsepsi filosofis, sebagai narasi yang tak boleh berhenti, melainkan harus menjadi cerita yang terus bersambung, menuju kebenaran intertekstualitas. Berlari-lari dari satu teks ke teks yang lain tak berkesudahan. Dalam rangka pelarian inilah, diskursus tentang hukum progresif dipersambungkan dengan wacana deliberatif a la Habermas.

Sebagai pewaris teori kritis Habermas tak luput dari pergeseran pemikiran sekaligus penguatan konsistensi dalam pemikirannya. Filsafat kesadaran (Bewuβtseinphilophie) yang dikemukakan oleh Habermas, yang berbasis pada eksistensi subjek, sehingga pengetahuan pun mungkin (possible) menjadi ilmu pengetahuan, ke-tidakmungkin-nan dominasi ilmu pengetahuan semula hanya dimiliki oleh cara saintifik yang memiliki ukuran tertentu yang kaku.

Perlakuan subjek dan pengetahuannya di atas ini telah ditampik oleh Habermas sendiri, dengan rasio dan tindakan proseduralis. Rasio praktis yang direka-reka sebagai produk rasio akal budi murni manusia yang bersifat apriori tidak bisa lagi dipertahankan sampai di sana saja. Rasio itu harus diikuti dengan tindakan komunikatif, yang melampaui perilaku strategis pada ruang publik. Sehingga etika diskursus, pola komunikasi yang bertujuan untuk tranformasi gagasan secara emansipatoris menuju ke-saling pengertian intersubjektif harus dioperasikan pada masyarakat dewasa ini.

Dari sinilah nampak sebuah benang merah yang menarik dua pemikiran yang berkelindan. Satjipto yang mengkonstatasikan hukum tidak berhenti pada bentuk modernitas yang formalis. Dan Habermas yang tidak ingin berhenti pada pelandasan rasio praktis pada ilmu-ilmu alam yang patut diberikan sentuhan subjektivitas.

Satjipto menawarkan intervensi ketidak-mungkinan pada bidang ilmu hukum melalui konsep progresif-nya, sementara Habermas menawarkan demokrasi deliberatif yang berbasis pada komunikasi diskursif. Dua pemikir itupun sama-sama sensitif pada ekspansi kapitalis yang berusaha mengobjektivikasi pengetahuan dan sejarah manusia. Satjipto menyatakan watak individualis-liberalis pada konstruksi hukum modern, sementara Habermas sinis pada universalitas pengetahuan yang sebenarnya sarat kepentingan.

Habermas memang memecahkan dilema intelektualisme dunia hukum yang sebelumnya sepi yang hanya dihuni oleh dokrin, dogma, asas, dan mahzab aliran pemikiran hukum yang terkurikulum kaku. Perdebatan di dunia pemikiran hukum tidak banyak berkembang apalagi sampai sepanas di bidang politik, filsafat, dan budaya. Persinggahan Habermas di ranah hukum membuka banyak cerita-cerita yang potensial teraktivasi lagi.

Pembangkitan cerita kecil hasil kegelisahan intelektual para pemberontak pemikiran mapan di dunia hukum patut didorong dengan wacana-wacana sentral dalam ruang pulik ini. Memang bukan pekerjaan mudah, mengelaborasi dua pandangan progresif dan deliberatif ini. Namun sederhanya, hukum progresif deliberatif ini bertujuan untuk pemikiran hukum tidak berhenti pada titik formal dan legal, tetapi haruslah diikuti dengan formasi diskursif hingga membuka keran-keran diskusi selebar-lebarnya bagi berbagai kemungkinan dalam konstruksi dan operasionalisasi hukum itu sendiri.

Hukum progresif deliberatif adalah pemikiran hukum yang memecah kebuntuan sistemik dalam pemikiran hukum, berusaha membebaskan diri dari keterbelengguan teoritis yang telah bermetamorfosis menjadi mitologi-mitologi yang seharusnya dikritisi. Mengangkat tema-tema diskursif tanpa pretensi hegemoni yang hanya akan menciptakan keseragaman pemahaman sebagai bentuk imperialisme pengetahuan.

Hukum progresif deliberatif adalah gagasan di dunia hukum yang mencoba menarik diri dari dominasi kekuatan kapital yang berupa nilai-nilai universal yang harus dipatuhi tanpa upaya komunikatif. Mencoba mempertanyakan kekuatan-kekuatan dominan yang biasanya berbentuk individualis, liberalis, objektivis, dan formalis. Mengajak dialog dengan kekuatan-kekuatan minoritas, marjinal, kecil, dan yang tersisihkan.

Hukum progresif deliberatif adalah pola proseduralis yang memanusiakan manusia. Komunikasi emansipatoris yang mengandaikan ketiadaan ploretariat. Menuju sebuah kehidupan sosio-politik yang lebih baik tanpa intervensi, paksaan, dan tekanan dari pihak manapun.

Dengan demikian, berbagai tema sentral yang nampak secara metafisis dapat dimungkinkan dengan hukum progresif deliberatif. Sebab hukum yang pasang-surut di bawah bayang-bayang ”keadilan” itu terkadang sulit diselesaikan. Formasi diskursif tentang ”keadilan” akan mungkin, dengan paradigma hukum progresif deliberatif, hukum yang untuk manusia dan komunikatif sifatnya.

Tetaplah, hukum progresif delibearatif akan mengandung implikasi sebagai konsekuansi logis yang harus dijalankannya. Pertama, legitimitas hukum yang komunikatif. Persoalan hukum acapkali berkutat dalam soal legitimasi, keabsahan, kesahihan, fakta hukum, dst. Budihardiman (2009) menafsirkan pola dikursus di bidang institusionalisasi yang tidak hanya sebatas diskursus pendasaran. Tetapi juga disusul dengan diskursus pragmatis dan diskursus penerapan. Hukum dimengerti sebagai hasil deliberasi, argumantasi implementatif program kolektif, dan artikulasi konflik.

Hukum tidak berhenti hanya sebatas pelegalan akhir bentuk yuridisnya. Hukum sudah seharusnya terus-menerus dikomunikasikan, diperdebatkan, dan diperbincangkan. Obrolan tidak hanya dibuka saat hukum itu hendak dibuat. Sehingga program legislasi itu tidak sebatas mendengar opini publik, melainkan mengajak publik untuk berdiskusi menentukan bentuk dan formula hukum yang dipilihnya. Dan, memberikan masukan, kritik, saran pada institusi hukum yang sudah diundang-undangkan secara terbuka. Tidak ada pemaksaan, anarkisme, dan intervensi yang mempengaruhi pendapat dan pengkaburan pengetahuan khalayak di dalam ruang diskusi.

Memang, cukup ideal dan menjanjikan. Tetapi mungkin tidak cukup realistis, jika dibenturkan dengan konteks kondisi Indonesia saat ini. Benturan teknis yang berupa diferensiasi tingkat intelektualisme dan pendidikan yang antagonis sebagai problem akut di dalam palaksanaan gagasan ini. Jerman, sebagai negara yang melahirkan gagasan demokrasi deliberatif mengandaikan masyarakat yang sudah mapan, berpendidikan, memiliki intelektualisme yang mudah dikomunikasikan. Berbeda jauh dengan nusantara ini, yang musti membangun sumber daya dulu. Dan tahap-demi-setahap, saya yakin dapat dilalui. Bukannya kita dulu sudah melaksanakan demokrasi a la ”musyarawah” sebagai replikasi demokrasi deliberatif yang mungkin bisa ditingkatkan kualitasnya.

Kedua, hukum tanpa ruang. Pengandaian pola pembagian atau pemisahan kekuasaan administrasi banyak kita jumpai dalam teori politik atau teori negara modern. Meskipun Habermas dan Satjipto juga berpijak pada pola ini, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Gagasan yang ditengarai oleh John Locke atau Montisquieu ini tetap saja dibuat terbuka dengan berbagai ide alternatif. Habermas dan Satjipto tak ingin melepaskan ketiga imperium kekuasaan itu, tetapi juga tak ingin terjebak buta di dalamnya. Dengan usaha melampaui batas-batas institusional, dan menggelandang ke ruang publik yang lebih luas. Dimungkinkan kinerja kekuasaan institusional tersebut lebih demokratis dan posbirokratik yang berorientasi pada tujuan.

Pembukaan tirai-tirai besi kelembagaan kepada ruang publik yang lebih luas untuk formasi diskursif sangatlah dkehendaki dalam hal ini. Kontribusi teori sistem Nihklas Luhmann cukup menggambarkan bahwa publik sosial tidaklah terdiri dari metanarasi bak sistem organ vital mahluk hidup, melainkan organisme yang hidupnya merekonstruksi dirinya sendiri. Sistem autopoeisis inilah menandakan tipikal masyarakat dalam varian ruang publik yang tak terbatas dan tak terbilang. Ia luas, beragam, plural, heterogen, terkotak-kotak, hidup sendiri-sendiri, segmentatif, tetapi masih memiliki potensi diskursif praktis guna membangun kebersamaan.

Terakhir, ketiga, kekosongan subjek. Modern, sebuah proyek yang belum tuntas. Tapi penuntasannya tidak boleh dengan paksaan dan ekspasivitas yang buta. Berbekal filsafat politik Rousseaou dan filsafat pengetahuan Immanuel Kant, Habermas mengidentifikasi kehendak umum yang terejawantahkan menjadi tubuh politik dengan formasi diskursif praktis. Apapun bentuk tubuh politik itu, haruslah memiliki landasan kehendak umum. Jika tidak, maka totalitarianisme yang akan melanda sebuah negara. Tubuh politik inilah yang mengandaikan pengosongan subjek. Sehingga tidak ada relasi pemimpin dan yang dipimpinnya, sebab rakyatlah yang memimpin dirinya sendiri. Hal yang senada diambil oleh Satjipto Rahardjo, yakni dengan pernyataan permasalahan hukum bukanlah dalam aparat penegak hukum, melainkan perilaku manusianya. Nampak paradoks, satu sisi eksistensi kuasa subjek eksis dan sisi lain adalah subjek yang kehilangan. Tetapi, pengandaian perilaku manusia ini justru juga menegasikan subjek, bahwa kemudian Satjipto percaya bahwa perilaku baik mungkin bisa mengkonstruksikan hukum yang baik. Perilaku yang baik sebuah utopia dan potensi universalitas.

Awaludin Marwan, SH

Kaum Tjip-ian

aku rindu padamu

2009-08-07T19:36:00.000-07:00

: mengenang mas Willy

duh kanjeng nabi,
bagaimana bisa kutatap cahaya wajahmu
jika menatap wajahnya hatiku sudah gentar, air mata meminta muncrat

duh kanjeng nabi,
demikianlah tiba-tiba aku teringat padamu
sore tadi saat kupanggul tubuhnya menuju cinta

duh kanjeng nabi,
rinduku padanya teramat panjang
rinduku padamu tak putus-putus

duh kanjeng nabi,
betapa cahayanya hanya seciprat cahayamu

depok, tujuh juli dua ribu sembilan

muhammad taufiqurrohman

Soft Power itu Berwujud Manga

2009-08-04T23:13:00.000-07:00

Oleh Chabib Duta Hapsoro

Sejak tahun 1990-an komik Jepang atau yang biasa dikenal dengan sebutan manga masuk ke Indonesia. Judul-judul komik seperti Doraemon, Kungfu Boy, Akira mulai mendapat tempat. Serbuan manga juga dibarengi oleh penayangan film kartunnya di televisi swasta. Doraemon adalah film kartun Jepang pertama yang tayang di Indonesia. Doraemon pun mencatat prestasi yang mengagumkan. Waktu tayangnya pada hari Minggu jam 8 pagi tak pernah diusik-usik oleh stasiun penayangnya, RCTI sampai sekarang. Hal ini membuktikan bahwa Doraemon senantiasa disukai banyak orang bukan cuma anak-anak dan kontekstual dengan perkembangan zaman. Doraemon tercatat sebagai film kartun paling awet tayang di televisi yaitu lebih dari 18 tahun.

Sampai sekarang manga memang menyandu para pembaca komik Indonesia. Sebut saja judul-judul seperti One Piece, Naruto, Bleach dan Death Note menjadi best seller komik setiap bulannya saat ini. Tahun 2004 ada sekitar 70 judul komik dari Jepang diterjemahkan setiap bulan. Saat ini sekitar 90 persen komik terjemahan yang beredar di Indonesia berasal dari sana. Tema-tema cerita manga hampir tak terbatas mulai dari superhero, olahraga, cerita cinta remaja, hingga yang berbau pornografi. Dari popularitas manga itu muncul turunan-turunan produk budaya lain yang juga digemari anak-anak dan remaja. Seperti Doraemon, komik-komik Jepang yang sukses di Indonesia besar kemungkinan akan ditayangkan film kartunnya yang disebut anime.

Dari manga menurun juga ke Costume Player (Cosplay). Cosplay adalah sebutan untuk orang-orang yang gemar mengenakan kostum karakter manga. Komunitas cosplay tersebar di banyak tempat di Indonesia. Gaya pakaian ini merembes ke gaya pakaian sehari-hari. Biasa disebut Harajuku. Harajuku adalah sebuah kawasan di Tokyo di mana anak-anak mudanya gemar mengenakan pakaian-pakaian yang mirip dipakai oleh tokoh-tokoh manga. Lihat saja Maia Estiyanti, Mulan Jameela, Agnes Monica yang doyan mengaplikasi gaya ini sebagai ciri mereka.

Melalui anime anak-anak muda mulai mengenal musik Jepang yang menjadi soundtrack-nya. Musik-musik Jepang ini juga disukai anak-anak muda kendati masih terbatas pasarnya seperti musik dalam negeri dan barat. Dari anime kita mengenal biduan Jepang seperti Ayumi Hamasaki. Atau grup band macam L'Arc-en-Ciel dan Asian Kung-Fu Generation yang kerap mengisi soundtrack anime yang tayang di Indonesia.

Manga di Amerika

Tak cuma di Indonesia, manga juga menjadi perhatian di Amerika yang notabene memiliki tradisi komik yang kuat. Tokoh manga seperti Atom Boy, Pokemon dan Sailormoon mampu bersaing dengan Spiderman, Batman dan Superman. Publik Amerika telah lama mengenal produk budaya pop impor Jepang seperti film monster Godzilla di tahun 1950an, serial kartun TV Speed Racer di tahun 1960an, videogame seperti Pac-Man dan Space Invaders di tahun 1970an. Kemudian mainan Voltron dan Transformers di 1980an. Lalu, Super Sentai di tahun 90an. Dari beberapa produk tersebut bahkan ada yang “dibajak” menjadi produk budaya Amerika sendiri seperti Godzilla, Speed Racer, Transformers dan Mighty Morphin Power Rangers.

Menilik sejarahnya, manga mulai populer di Jepang di tahun 1940an. Kala itu setelah Perang Dunia II, perkembangan televisi sangat lambat di Jepang. Dan manga menjadi hiburan paling populer di sana. Osamu Tezuka, pencipta Tetsuwan Atom (Atom Boy) menjadi tokoh sentral dalam kepopuleran manga dengan memberikan cerita yang dinamis dan gaya gambar yang terpengaruh oleh tokoh-tokoh Walt Disney. Sejak saat itu, orang-orang asing yang tinggal di Jepang terkesima dengan kombinasi kultur antara kultur manga dan kultur baca di Jepang yang kuat. Jamak ditemukan orang-orang dewasa tenggelam membaca manga yang seharusnya menjadi konsumsi anak-anak di tempat-tempat umum seperti kereta api, trotoar dan taman kota.

Cerita manga biasanya ditampilkan berseri di dalam majalah yang biasanya dicetak hitam-putih untuk menghemat biaya. Setelah muncul di majalah, banyak judul-judul manga yang populer dicetak ulang di buku yang bersampul tipis yang disebut Tankobon.

Pada akhir tahun 1980an edisi cetak manga mulai muncul di Amerika tapi nyaris tak terlihat untuk kalangan umum dan hanya muncul di toko buku komik. Blockbuster manga yang pertama di Amerika adalah Lone Wolf and Cub pada tahun 1987 yang terjual 100.000 kopi per bulan. Dan itu bersamaan dengan keluarnya komik Amerika yang berjudul X-Men yang terjual 400.000 kopi per bulan. Mulai saat itu manga bisa bersaing dengan komik Amerika. Muncul berurutan kemudian adalah manga-manga populer seperti Sailormoon, Dragon Ball Z dan Pokemon. Mereka menjadi bagian dari perkembangan budaya pop Amerika seperti menjadi kostum helloween dan menjadi semacam jalan pembuka bagi invasi budaya Jepang lainnya seperti Nintendo, Sega dan Sony Playstation.

Pada awalnya manga dianggap terlalu eksklusif karena kultur Jepang yang sangat mewarnainya dan berciri khusus. Namun mungkin justru karena itu manga banyak disukai. Pertama manga harus dibaca dari kanan ke kiri. Kedua, manga juga memiliki sistem ikonisasi visual yang berbeda seperti mata yang besar, gelembung ingus, mimisan dan tetesan keringat yang besar. Kekhasan lain dari manga adalah adanya arsir garis untuk memberikan efek dramatis dalam menggambarkan perasaan tokoh. Belum lagi kedinamisan mimik muka tokoh-tokohnya. Seorang tokoh awalnya digambarkan gagah, tampan dan serius tapi tiba-tiba karena suatu hal ditampilkan dengan ekspresi yang konyol. Hingga tahun 2006 manga meraup hampir dua pertiga dari total penjualan novel grafis dan komik di Amerika yang mencapai angka 330 juta dollar. Itu juga termasuk manga yang dibuat oleh komikus Amerika, Eropa dan Korea Selatan.

Manga dan Komik Indonesia

Lalu bagaimana komik Indonesia menahan gempuran manga? Untuk diketahui komik Indonesia pernah menjadi tuan rumah di negeri sendiri setidaknya tahun pada tahun 1970an. Tokoh-tokoh seperti Gundala, Godam, Panji Tengkorak mampu bersaing dengan tokoh-tokoh Marvel. Hasmi, Wid NS, Hans Jaladara adalah beberapa komikus terkemuka saat itu. Belum lagi karya-karya seperti Mahabarata, Ramayana bikinan RA Kosasih. Awal tahun 1990an komik Indonesia tenggelam. Praktis nyaris tak ada judul komik dalam artian dalam format buku Indonesia yang muncul pada dekade ini. Paling banter hanya komik-komik strip yang ditampilkan di koran seperti Panji Koming ciptaan Dwi Koendoro BR yang dimuat di Harian Kompas.

Pertengahan 1990an diwarnai dengan munculnya komik indie. Komik indie eksis dengan sistem self create-produce-distribute-promote yang dilakukan sendiri. Beberapa judul seperti Fight Me bikinan Eko Nugroho dan Old Skull ciptaan Athonk. Kendati memperkaya khasanah perkomikan, komik-komik ini memiliki standar estetika yang berbeda. Komik jenis ini biasanya dibuat dengan idealisme tertentu sebagai karya seni bukan sebagai karya populer sehingga sulit dikonsumsi untuk segala umur.

Tahun 2000an ditandai dengan penerbitan kembali beberapa judul komik yang pernah terkenal seperti Si Buta dari Gua Hantu, Gundala Putera Petir dan Godam. Namun prestasi komik-komik ini tak sehebat dulu. Komik-komik ini hanya memiliki pasar terbatas dan besar kemungkinan adalah penggemar-penggemar lamanya yang berusia di atas 30. Wajar saja, generasi muda sekarang memiliki standar nilai yang berbeda. Konteks lokal komik Indonesia dianggap tak keren.

Sebenarnya komikus-komikus Indonesia sudah mulai produktif kembali. Banyak komik-komik Indonesia yang hingga kini sudah diterbitkan. Seperti Lagak Jakarta dan Benny & Mice ciptaan duet Benny Rachmadi dan Muhammad Misrad. Serta novel grafis Selamat Pagi Urbaz karya Beng Rahadian, Tita’s Palyground karya Dwinita Larasati, Tekyan karya M. Arief Budiman dan Yudhi Sulistya.

Pada masa ini juga ditemukan komik-komik hasil kolaborasi antara cerpenis dan komikus. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan narasi yang lebih baik untuk komik. Antara lain, serial Mat Jagung di Koran Tempo hasil kolaborasi Radhar Panca Dahana sebagai penulis skenario dan Diyan Bijac sebagai ilustrator. Juga komik Sukab Intel Melayu hasil kolaborasi antara Seno Gumira Ajidarma dan Zacky.

Setidaknya ada beberapa sebab mengapa komik Indonesia sangat sulit untuk bangkit. Komik Indonesia kurang bisa berkembang karena kurangnya dukungan dari penerbit. Penerbit dan distributor komik sekarang lebih silau dengan menerbitkan manga atau komik Amerika ketimbang memberi kesempatan kepada komikus-komikus lokal untuk berkembang. Bila ada penerbit yang mau umumnya tidak bertahan lama. Bila tidak laku di pasaran serta merta penerbit langsung menyetop peredarannya.

Di sisi lain komikus-komikus kita memang aktif berkarya tapi dalam artian menjadi “tukang” komik. Mereka tidak memiliki ide cerita sendiri lantaran mendapat pesanan untuk menggambar komik yang sudah dilengkapi dengan ide cerita dan skenarionya. Menurut Donny Anggoro dalam artikelnya yang dipublikasikan di Koran Sinar Harapan, 18 November 2006 ramainya komikus Indonesia menjadi tukang komik dari penerbit luar negeri juga karena upah tenaga kerja yang murah di Indonesia. Namun juga tak bisa dipungkiri jika komik-komik Indonesia memang kurang bermutu dengan narasi dan karakter yang lemah sehingga belum berhasil merebut pasar pembaca lokal.

“Ini mungkin juga karena missing link, tahun 50an hingga 70an komik kita lagi jaya-jayanya tahun 1990an hampir tak ada komik lokal yang terbit. Kekosongan ini diisi manga. Jadi untuk mengembalikan tempat komik lokal susah banget karena yang di kepala anak-anak muda sekarang cuma manga,” Alfa Robbi pendiri Papillon Studio, sebuah komunitas komik di Semarang berpendapat saat diwawancari pada November 2008. Fajar Buana rekan Alfa di Papillon menanggapi fenomena ini dengan optimistis. “Kita jangan merasa terjajah, kita harusnya lebih melihat ini sebagai tantangan. Manga-manga itu kan bisa dijadikan referensi untuk komik kita juga,” tuturnya.

Komik Indonesia sendiri belum diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia. Di Indonesia komik masih sering dianggap sebagai hasil kebudayaan kelas dua yang kurang bernilai bagi para pembaca. Komik sering menjadi kambing hitam atas jebloknya nilai-nilai mata pelajaran anak-anak di sekolah. Padahal komik juga merupakan produk budaya yang serius. Komik yang bermutu adalah menggabungkan antara narasi yang kuat dan kualitas gambar yang mumpuni. Belum lagi riset untuk membentuk konteks situasi dalam komik. Sebagai contoh adalah komik Tintin karya Herge yang menggabungkan antara riset lintas ilmu sains dan budaya yang mendalam serta alur cerita yang sarat dengan konteks politik. Ini berarti komik juga memperkaya pengetahuan pembaca plus nilai moral yang dibawanya. Manga sendiri sudah dianggap sebagai identitas budaya Jepang. Bahkan perdana menteri Jepang Taro Aso mengaku bahwa ia adalah penggemar manga.

Manga adalah salah satu bukti bagaimana globalisasi selalu menyebabkan sebuah kebingungan. Apakah manga memperkaya khasanah budaya kita atau malah merusaknya?

Bahan Bacaan

1. “Doraemon di Sekitar Kita” Kompas Minggu 27 Juli 2007 hal.17
2. “Manga Conquers America” Wired Magazine edisi November 2007 hal.216
3. Situs www.komikindonesia.com

Tentang Penulis

Mahasiswa di Jurusan Bahasa Inggris, Universitas Negeri Semarang. Pernah mengelola Express dan Kompas Mahasiswa, dua pers mahasiswa di Universitas Negeri Semarang. Saat ini tergabung dalam Divisi Penelitian dan Pengembangan dalam pengkajian senirupa dan budaya massa di Byar Creative Industry.

Tentang Byar Creative Industry

Didirikan di Semarang pada 24 Desember 2006. Sebagai organisasi yang fokus dalam mengembangkan serta mengkaji ilmu seni melalui pendekatan terhadap anak muda. Faktor mendirikan BYAR Creative Industry adalah sebuah reaksi akan lemahnya infrastruktur/ sarana seni di Indonesia, khususnya di kota Semarang. Dalam kegiatannya organisasi ini mencoba menciptakan fungsi infrastuktur/ sarana alternatif bagi seniman. Diantaranya ruang pamer, perpustakaan, media publikasi, manajemen seni, eksperimen karya, serta pendokumentasian dengan tujuan mampu meningkatkan kemampuan seniman untuk bertahan serta mencari peluang bagi dirinya.

Dengan visinya aktif dalam mengumpulkan data, mengadakan proyek seni, dan membangun jaringan kerja dengan organisasi sejenis guna perkembangan bidang seni. Sedangkan misinya adalah mengkaji ilmu seni untuk membuka lebar kesempatan/ peluang bagi seniman dalam lingkup nasional dan internasional.

Akhir 2006 hingga 2009 telah mengadakan dan mengikuti beberapa kegiatan pameran yang berskala lokal maupun nasional. Seperti KtoK Project, Festival Tanda Kota dan Biennale Jogja IX 2007 Neo-Nation, Hertz Subsonic Sonar.

Gambar: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Moe-Manga-eye-pic.GIF

Perkembangan Hukum Progresif; Dari Ilmu Pengetahuan Leonardo Menurut Fritjof Capra

2009-08-03T00:14:00.002-07:00

Perkembangan terakhir hukum progresif diarahkan oleh Prof Tjip hingga menembus studi biasa ilmu hukum. Ilmu hukum tidak hanya sekadar mempelajari norma-legisme (rule or regulation). Bukan juga hanya sampai pada pembahasan dikotomi hukum dan masyarakat (sosiology of law, sosiology jurisprudence, sosio-legal). Akan tetapi, hukum juga hendaknya sampai pada intervensi ketidak-mungkinan (intervention on the impossibility), hukum menyebar ke segala penjuru (spread to all corners of the discourse), yang terakhir ini disebut oleh Prof Tjip sebagai deep ecology.
Apa dan bagaimana deep ecology itu? Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa tranformasi eksistensi manusia yang semula berada pada sentral pengetahuan menuju ke “yang holisme”. Manusia menjadi bagian dari alam, ekosistem, lingkungan yang tak dapat dipisahkan dalam memproduksi kekuatan pengetahuan manusia. Sehingga hukum pun tak sebatas pada ekistensi manusia, melainkan merambah keluar menuju eksistensi alam.
Barangkali, pergeseran pemikiran Prof Tjip ini (mungkin bisa diperdebatkan kata “pergeseran” ini) mempengaruhi diktum “hukum untuk manusia”. Hukum untuk manusia adalah filosofi tertinggi hukum progresif, sehingga ada kalanya refleksi hendaknya dilakukan secara intensif pada diktum tersebut. Ada beberapa kemungkinan tentang “perubahan” diktum. Misalnya kemungkinan yang logis adalah hukum untuk alam, hukum untuk manusia dan alam, hukum untuk keseimbangan manusia dan alam, hukum untuk manusia bagi keutuhan alam, dst.
Pandangan Prog Tjip tentang deep ecology ini bukanlah asumsi spekulatif tanpa dasar. Akan tetapi hasil gorengan beliau terhadap 4 (empat) buku fisikawan dan filsof termasyur Fritjof Capra. The tao of physics, the turning point, the web of life, the hidden connections dikombinasikan oleh Prof Tjip dengan cukup baik, hingga mendistribusikannya dalam terminologi ilmu hukum. Tetapi nampak terdapat kelemahan, jika hanya 4 (empat) karya tersebut yang dijadikan rujukan. Sebab, Capra seorang yang produktif menulis buku-bukunya.Uncommon Wisdom, Green Politics , Belonging to the Universe,EcoManagement, dan Steering Business Toward Sustainability. Dan yang paling terpenting dan terbaru pun ketinggalam, yakni: The Science of Leonardo.
Tulisan ini hendak memberi ulasan akan arti pentingnya buku The Science of Leonardo untuk penguatan teoritis deep ecology hukum progresif. Perlu beratus-ratus halaman untuk mengkombinasikan antara deep ecology dengan pemikiran Capra terbaru itu. Mahlum pemikiran Capra yang relatif masih segar keluar pada tahun 2007-an itu memilih menggunakan perspektif ilmuwan Renaissance, yakni: Leonardo da Vinci.
Berbeda dengan gagasan-gagasan Capra sebelumnya yang memandang sinis ilmuwan barat. Kali ini Capra tak hanya menyatukan antara gaya pemikiran Amerika yang empiris-prakmatis dengan metafisika mistikus timur, tetapi juga metode eksperimen yang juga melanda sebagian ilmuwan barat.
Leonardo merupakan tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam dunia sains. Tapi sinarnya tak seterang Newtonian-Cartesian. Yang terakhir ini merupakan raja-raja di dunia sains modern. Tapi Capra memilih Leonardo sebagai sebuah perspektif dan meramu ide besarnya untuk memecahkan problem sains kontemporer. Satu hal yang sebenarnya cukup mengherankan. Di tengah-tengah sinisnya Capra pada ilmuwan barat, ia menggunakan Leonardo sebagai paradigma. Ini menandakan (signified), bahwa Capra ingin “tak hanya memandang orangnya, tetapi apa yang dikatakannya”. Keterbukaan pada semua aliran pemikiran harus dilancarkan dalam rangka memperkokoh paradigma sains secara individual-pribadi seorang ilmuwan.
Sekurang-kurangnya dua hal yang bisa dibicarakan di sini, bagaimana Capra menilai Leonardo. Pertama, pandangan estetika Leonardo yang cukup mempengaruhi cara pandangnya terhadap objek. Pandangan akan arti pentingnya seni dalam kehidupan manunsia, menyadarkan kita bahwa intuisi ini sangatlah penting. Di kalangan seniman, Leonardo mempunyai pengaruh pada karakter kepribadian yang misterius memiliki rasa keindahan dalam lukisan. Sehingga, “rasa” merupakan sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan nalar atau rasio. Dalam menikmati lukisan indra manusia semua bekerja menemukan makna berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dimilikinya.
Kedua, Leonardo tak seperti newtonian-cartesian dalam memandang alam dan objeknya. Newtonian-cartesian cederung mekanistis, cogito haruslah di ikuti dengan keragu-raguan dan metode yang absah. Namun, Leonardo adalah seorang ilmuwan yang memandang secara sistemik, holisme dan kompleks. Bahwa pengetahuan didapat dengan penjelajahan pola yang terhubung satu sama lain di berbagai bidang (persistent exploration of patterns, interconnecting phenomena from a vast range of fields). Leonardo memang dikenal sebagai pemikir sistemtik (systemic thinker), pandangan ekologis (ecologist), dan teoritikus yang kompleks (complexity theorist).
Sederhananya, jika dua bacaan simpel atas perrpektif Leonardo a la Capra yang di kaitkan dengan konsep hukum progresif, maka hukum hendaknya menggunakan perangkat intuitif, meluangkan ruang bagi hal mistis, metafisis, estetis, bukan sekadar rasionalis. Hukum juga hendaknya memiliki metode multidisipliner yang berbasis pada holismisitas. Masalah kehidupan berupa problem yang tersambung dari satu dengan yang lain. Jadi perlu menyingkap pertautan problem tersebut untuk mendapatkan pemecahan masalah melalui hukum.

Awaludin Marwan (Luluk)

Perkembangan Hukum Progresif; Dari Ilmu Pengetahuan Leonardo Menurut Fritjof Capra

2009-08-03T00:14:00.000-07:00

Media Cetak Digital

2009-07-15T09:26:00.000-07:00

Lebih kurang satu minggu yang lalu, ada dua media massa cetak nasional yang merayakan ulang tahunnya : lebih tepatnya merayakan peringatan hari terbit pertama, karena sulit mendefinisi hari “lahir” sebuah koran. Salah satu media massa tersebut, yaitu Kompas yang sedang “berulang tahun” ke empat puluh empat, menurunkan satu artikel menarik tentang prospek media massa di masa datang, selain sebuah artikel mengenai komentar beberapa pembaca Kompas yang mewakili berbagai golongan dan generasi.

Pada artikel mengenai prospek media massa (khususnya cetak) di masa datang, digambarkan pola perubahan pola pembaca koran di Amerika Serikat sebagai contoh. Masyarakat negara itu sedikit demi sedikit mulai merubah cara membaca surat kabar dari versi cetak menjadi versi digital. Sampai saat ini ada beberapa media besar Amerika Serikat yang menyediakan layanan koran digital sebagai pilihan pembaca, seperti The Washington Post, New York Times dan USA Today. Ini belum termasuk surat kabar kecil dan lokal yang juga sudah mulai melakukan inovasi ini. Dengan bentuk digital ini, masyarakat Amerika Serikat lebih mempunya kelonggaran dalam mendapatkan berita. Mereka yang tidak bisa mengakses surat kabar pada pagi hari, bisa meluangkan waktu dengan cara membukanya di komputer kantor. Bahkan dengan kemajuan teknologi saat ini, mereka bisa mengaksesnya melalui smartphone yang juga mempunya beragam pilihan. Hal lain yang menjadi nilai lebih adalah segi kepraktisan dalam membaca, disamping segi kemudahan dan fleksibilitas. Pada awalnya, cara baru ini tidak menimbulkan masalah, bahkan bisa mengangkat prestise surat kabar bersangkutan karena mempunya jaringan online.

Tetapi ternyata lambat laun, seiring dengan semakin mudahnya pengaksesan internet, laju pertumbuhan pembaca surat kabar online ini tumbuh dengan pesat sehingga menimbulkan kekhawatiran memerapa pihak. Dikhawatirkan, suatu saat koran dan majalah tidak perlu lagi dicetak seperti sekarang ini, tapi cukup direlease secara digital saja, sehingga tidak perlu mesin cetak, tak prlu lagi bahan baku kertas dan tinta, tidak perlu lagi tenaga kerja pencetakan dan distribusi serta pemasaran yang selama hampir satu abad ini menjadi mata rantai perjalanan surat kabar ke tangan pembaca. Amerika Serikat, yang sedang lumayan mumet mengenai gejolak ekonomi dan tingginya tingkat pengangguran, semakin ngeper dengan fenomena ini. Bisa dibayangkan berapa jumlah tenaga kerja yang akan kehilangan tugasnya jika betul-betul hal ini terjadi.

Namun, beberapa pengamat juga memberikan pendapat lain. Mereka mengatakan bahwa perubahan ini tak perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Pertama, karena mungkin ini akan memerlukan waktu yang masih cukup lama sehingga masih ada jeda untuk antisipasi. Kedua, tidak akan mudah begitu saja mengubah budaya format baca dari kertas menuju layar optik. Ketiga, jika benar-benar hal ini terjadi, maka itu berarti masyarakat bisa mengakses internet dengan sangat mudah dan mampu membeli perangkatnya, yang artinya finansial sebagian warga Amerika Serikat sudah pulih seperti sediakala.

Begitu setidaknya di Amerika Serikat. Lalu, bagaimana di Indonesia?

Tentu saja keadaannya berbeda. Pertama, jelas, internet bukan hal mudah dan murah di Indonesia. Pula gadget untuk mendapat edisi digital bukan pula dalam jangkauan masyarakat secara umum. Kedua, televisi masih menjadi musuh utama media cetak. Kecenderungan melihat dan mendengarkan lewat media elektronik masih lebih disukai ketimbang membaca. Dan ketiga, hahah..., minat untuk membaca memang masih rendah karena faktor ekonomi, mindset dan budaya. Membaca belum menjadi budaya, apalagi untuk menjadi kebutuhan. Slogan dan kampanye untuk itu sih sudah, tapi greng-nya masih terlihat samar-samar. Beberapa hal tersebut paling tidak menjadi alasan mengapa media cetak di Indonesia tak (belum) perlu khawatir tentang maraknya media dalam bentuk online. Justru, mungkin kini saat yang tepat bagi media cetak untuk menggiatkan format baru dalam bentuk online yang telah dirintis oleh beberapa media besar. Masyarakat kota besar yang sudah tak awam dengan internet, mahasiswa dan pelajar akan menjadi aksesor format ini. Sedangkan untuk masyarakat umum, pasar untuk media cetak dalam format cetakan masih suangat-suangat luas.

Tantangan media cetak Indonesia masa ini dan masa depan adalah bagaimana menggeser hegemoni televisi yang masih menjadi raja dalam sebaran informasi dan menyajikan berita yang akurat, objektif dan dapat di percaya publik. Maka peran media (cetak dan elektronik) saat ini yang masih menjadi tumpuan sumber opini masyarakat bisa menjadi lebih baik di masa datang.

Yog.

Lunch with Daoed Joesoef

2009-07-07T06:49:00.000-07:00

Setelah orasi budaya dan dilanjutkan diskusi dengan para peserta diskusi, saya diajak ikut makan siang oleh Pak Darmaningtyas dengan Pak Daoed Joesoef bersama dua kawan lainnya. Hari ini (Selasa, 7/7/09) saya dibuat terkagum-kagum oleh orasi budaya Prof. Daoed Joesoef, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Seoharto. Betul juga apa kata Prof. H.A.R. Tilaar yang turut hadir dalam perhelatan tersebut, bahwa setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, hanya ada dua menteri pendidikan yang memiliki visi pendidikan yang jelas, yaitu Ki Hadjar Dewantara dan Daoed Joesoef. Dengan usia 83 tahun tapi masih fit untuk naik lantai 11 gedung Kodel, Kuningan, suaranya pun masih lantang, memorinya masih tajam, hingga membuat kami –terutama saya yang baru kali ini bertemu beliau- merasa sungkan untuk tidak mencermati kata demi kata yang meluncur fasih darinya. Dengan sesekali berbahasa Prancis –maklum ia lulusan Sorbonne, Prancis- diuraikannya secara gamblang mengenai perlunya nilai dan kebudayaan dalam pendidikan. Daoed Joesoef yang secara akademik berlatar ekonomi, di Sorbonne pun mengambil ekonomi, namun dari seluruh karirnya ia menyatakan tidak pernah bekerja di luar bidang pendidikan. Pengetahuan kebudayaan yang diperolehnya dari Sorbonne –karena ditanya Rektor Sorbonne apakah ia hanya akan belajar ekonomi, Pak Daoed menjawab tidak, tapi ingin belajar kebudayaan. Beliau menyatakan kalau ingin belajar budaya, maka belajarlah ke Prancis, kalau belajar kebudayaan di Prancis datanglah ke Paris, kalau belajar kebudayan di Paris, belajarlah di Sorbonne- agaknya memang telah menjadikan pemahamannya mengenai pendidikan dan kebudayaan sangat luas dan dalam.

“Education is a part of culture”, katanya, “..and culture is about value”. Dengan begitu secara institusional, kebudayaan mesti disandingkan kembali dalam satu departemen, yakni departemen pendidikan dan kebudayaan. Sekarang dilepasnya kebudayaan dari pendidikan pada level institusi telah menimbulkan hilangnya pegangan apa yang diberikan kepada siswa. Daoed Joesoef menyatakan bahwa memang siswa diberikan pelajaran, tapi untuk apa tidak jelas, dalam konteks dan fondasi apa tidak jelas. Sedangkan menurutnya, pendidikan mesti diarahkan pada konteks sosial, yang dalam bahasanya Ki Hadjar adalah proses pembudayaan. Beliau juga mengkritik nama Departemen Pendidikan Nasional –kata “nasional”- namun ternyata kebijakan yang dikeluarkan tidak menjunjung tinggi nasionalisme. Tamansiswa pun tak luput dari kritik, karena ia yang pada mula berdirinya sangat revolusioner, ternyata sekarang ini menjadi sangat konservatif. Sekadar bangga pada romantisme masa lalu, namun kehilangan kemampuan membaca konteks kekinian, yang tentu tantangannya sudah berbeda dibandingkan dengan apa yang dihadapi oleh Ki Hadjar dulu. Setelah memaparkan karut marut dunia pendidikan, beliau menariknya pada level yang lebih filosofis dengan mempertanyakan: apa yang disebut/namakan sebagai orang yang terdidik? Atau bagaimanakah orang terdidik itu? Bagaimana menjadikan orang terdidik? Apaka pendidikan itu? Apakah makna mencerdaskan kehidupan bangsa itu –yang menurut beliau banyak dimaknai sebagai sekadar mencerdaskan bangsa (tanpa “kehidupan”)? Tidak cukup itu, beliau menguraikan visi pendidikan Indonesia dalam 8 point –kali lain kalau ada kesempatan saya akan uraikan. Setelah itu tidak ketinggalan Prof. Tilaar turut menguraikan beberapa prasyarat yang mesti dipenuhi oleh menteri pendidikan mendatang.

Pukul 13.20 WIB, saya mengikuti dua pemikir pendidikan tersebut makan siang di lantai bawah Kodel. Pak Darmaningtyas pesan sop iga, dua kawan lagi pesan sop iga dan salad, Pak Daoed Joesoef pesan nasi goreng wings (dengan sayap ayam)…yang sayapun akhirnya ikut pesan nasi goreng wings hehe… (plus juice sirsak). Sebagai pendengar setia saya peroleh public lecture langka pada hari ini. Dengan Daoed Joesoef sebagai satu-satunya menteri pada masa Soeharto yang berani memperingatkan bisnis anak-anak Soeharto, berani pula mengkritik utang negara pada IMF, hingga menjadikannya tidak menjabat lagi sebagai menteri periode selanjutnya. Obrolan hangat pun mengalir. Pak Daoed bercerita dulu ketika hari pertama beliau menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ketika masuk kantor dinas menteri P & K beliau menlihat meja menteri luas dan bersih, ketika ditanya oleh staf:

“Apa yang Bapak perlukan?”.
Pak Daoed menjawab, “Saya butuh mesin ketik (manual)”.
“Buat apa Pak?” tanya staf lagi.
Pak Daoed jadi heran, “…ya buat ngetik dong”.
“Khan sudah ada sekretaris Pak..” kata staf.
Pak Daoed menjawab, “Sekretaris untuk bagian ngurus administrasi saja, saya mau ngetik naskah pidato dan yang lainnya”.
“Lho kan sudah ada staf yang membuatkan naskah pidato Pak. Jadi tinggal membacakan naskah saja kalau pidato”, ujar staf lagi.

Pak Daoed jadi heran dan mangkel di hati, jadi saya harus membaca naskah pidato yang dibuat oleh staf. Lalu melalui apa visi pendidikan yang sudah saya gagas saya paparkan kalau bukan lewat pidato yang saya tulis sendiri. Masak visi pendidikan yang buat tukang ketik naskah pidato? Hehehee… Mendengar cerita Pak Daoed itu saya jadi geli sendiri karena juga punya kawan yang tugasnya menjadi pembuat naskah pidato, namun bukan menteri, melainkan rektor, yang konon menurut pengakuannya sendiri sering bertentangan dengan hati nuraninya. Jadi, kalau Menteri Pendidikan –atau bahkan mungkin semua menteri- seperti itu (naskah pidato dibuatkan oleh orang lain) termasuk rektor-rektor juga seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa mereka –yang dibuatkan pidatonya itu- tidak memiliki visi pendidikan apa-apa. Saya mendadak terbersit kecurigaan, jangan-jangan semua visi pendidikan menteri pendidikan –selain Ki Hadjar dan Daoed Joesoef- dan para rektor itu, sebagaimana tertuang dalam pidato-pidato mereka, yang membuat adalah tukang ketik naskah pidato!!! Hwahahahaaa…

Tanpa terasa nasi goreng wings di depan saya udah habis, juga sop iga dan salad di sebelah, akhirnya kami hantarkan Prof. Daoed Joesoef bersama menuju mobilnya. Rasanya masih haus tenggorokan ini karena juice sirsak ternyata tak mampu menandingi es teh di warteg dekat kost saya, masih jauh juga saya dari level keilmuan guru-guru pendidikan saya, Prof. Daoed Joesoef, Prof. H.A.R. Tilaar, Prof. Soedijarto, Pak Darmaningtyas, Pak Jimmy Paat dll…… Dan saya masih terlalu sedikit membaca buku, terlalu sedikit menulis dengan tekun, dan terlalu banyak facebook-an hehehe…..

Salam,

Edi Subkhan, tukang kebun….

Jacques Lacan: Meraba Konsep Dasar Psikoanalisis Baru

2009-07-05T20:36:00.000-07:00

Jacques Lacan lahir pada tanggal 13 April 1901 dan meninggal dunia 9 September 1981 adalah seorang psikoanalis dan psikiatris Prancis yang memiliki kontribusi besar dalam bagunan pemikiran filsafat, psikoanalisis dan kepustakaan teoritis. Lacan secara rutin memberikan seminar di Prancis dari tahun 1953 hingga 1981, hingga memiliki pengaruh yang begitu besar di kalangan intelektual Prancis saat itu, terutama bagi pemikiran filsafat aliran post-strukturalis. Lacan membaca Freud dengan baik, diktum kembali ke Freud (return of Freud) di kumandangkannya. Berpegang pada silsilah pemikiran psikoanalisis yang menekankan pada alam bawah sadar (unconscious mind), sampai mengakui ego ideal. Lacan membenturkan dengan korelasivitas studi bahasa, menggambarkannya juga dengan pemikiran kritis. Bagaimana fungsi bahasa dapat dilihat tidak hanya berbentuk instrumen komunikasi saja, melainkan memiliki relasi signifikan dengan ”aku (I)”. Ataupun sebaliknya, konsep ”aku (I)” tidak sekadar selesai pada tahap individual, tetapi juga mengakui (to recofnize) yang lain (the other) sebagai bagian yang ada (being).

Jacques Lacan lahir di Paris, anak sulung dari Emilie dan Alfred Lacan yang memiliki tiga anak. Ayahnya seorang saudagar perusahaan minyak dan sabun yang cukup sukses. Ibunya seorang penganut Katolik yang teguh. Pada mulanya acan sering menghadiri pertemuan politik organisasi sayap kanan Action Francaise yang di pimpin oleh Charles Maurras. Pertengahan 1920-an, Lacan merasa tidak tahan dengan tradisi keagamaan dan memiliki pendirian yang berseberangan dengan keluarganya.

Pada tahun 1920 itu juga ia gagal masuk akademi militer, dan dia langsung masuk sekolah medis. Akhirnya dia menjadi psiatris yang bertugas di rumah sakit Sainte-Anne di Paris. Ia mulai tertarik dengan filsafat Karl Jaspers dan Martin Heidegger, dan menghadiri seminar yang membahas Hegel yang hadir sebagai pembicara saat itu adaah Alexandre Kojeve. Beberapa waktu setelah itu, di tahun 1938, Lacan belajar serius psikoanalisis dengan Rudolf Loewenstein.

Perkenalan Lacan dengan psikoanalisis membuahkan sebuah tradisi intelektual yang menarik sepanjang zaman. Menekankan pada satu perhatian terhadap teks-teks orisinal Freud dan kritik radikal terhadap ego psikologis, Lacan berpikir bahwa Freud ada relasi yang kuat antara gagasan keseleo lidah, misalnya, dengan tradisi pemikiran Prancis kala itu, strukturalis. Bahwa bahasa itu menunjukan alam bawah (unconsciuus mind) seseorang. Dengan kata lain, kata-kata yang di ucapkan seseorang saat mengigau, lupa, keceplosan, semuanya itu merupakan ”tanda (signfied)” yang mencerminkan kondisi alam bawah sadar (unconsciuus mind). Lacan percaya bahwa susunan alam bawah sadar (unconsciuus mind) itu menyerupai struktur bahasa. Hla ini bukan menunjukan ruang arketipal dalam pikiran atau kepribadian yang terpisah dengan alam sadar (conscious). Ini masuk ego linguistik, meski komposisinya cukup komplek seperti alam bawah (unconscious) itu sendiri. Kendatipun demikian, jika benar klaim Lacan bahwa alam bawah sadar ((unconsciuus) memiliki struktur yang sama dengan bahasa, bagaimana dengan kondisi seseorang yang mengalami krisis identitas, trauma, dan sakit jiwa. Bagi mereka bahasa sudah tidak lagi bermakna, bahkan mungkin sebaliknya, satu kata bahasa bisa membuat kambuh.

Freud menyembuhkan Anna O dengan metode dialog. Bahasa yang di keluarkan oleh pasien di pahami sebagai simbol-simbol yang hendak ditangkap sebagai bahan penyembuhan. Simbol-simbol itu tidak berdiri sendiri, melainkan menyatu dengan pengalaman (experience of live man).

Setiap manusia memiliki pengalaman yang bervariasi. Yang membedakan orang satu dengan yang lain. Kontribusi Lacan menghubungkan psikoanalisis dengan logika linguistik cukup berharga. Pengalaman perkembangan manusia yang pada tahap-tahap tertentu pun di baca oleh Lacan. Misalnya saja, pengalaman saat seseorang masih dalam posisi bocah, yang hendak mengenali dirinya sendiri.

Pengalaman pada tahap ini disebut tahap cermin (le stade du miroir dalam bahasa Prancis jika bahasa Inggris the mirror stage) di jelaskan bahwa tahap di mana perkembangan dari fungsi ”Aku (I)” dalam tubuh manusia bekerja secara alamiah jika di potret melalui psikoanalisis (as formative of the function of the I as revealed in psychoanalytic experience). Umpamanya, pengujian yang di lakukan oleh sampel: seorang bocah manusia dan bayi simpanse. Keduanya di beri cermin atau kaca. Seorang bocah mengenali dirinya, mengidentifikasi, meneliti secara fisik, kemudian mengimajinasikan bentuk-bentuk dalam cermin itu, yan tidak lain adalah dirinya sendiri. Ia bisa berdandan, melihat dan mempelajari dirinya dan lingkungan sekitarnya. Sementara bayi simpanze hanya membuat kaca untuk bahan permainan. Ia tidak mengenali dirinya di dalam cermin. Berbeda dengan si bocah manusia. Tahap cermin setidaknya menandakan: pertama, eksistensi nilai historis sebagai trajektori titik balik dalam pembangunan mental anak. Dan, kedua, melambangkan sebuah hal penting tentang hubungan libidinal dengan citra-tubuh (the body-image).

Dalam La relation d'objet seminar ke empat. Lacan menegaskan bahwa tahap cermin ini berjauhan dengan fenomena utuh yang terjadi pada pembangunan mental anak. Hal ini mengilustrasikan konflik alamiah di antara dua hubungan: antara nilai historis (historical value) dan logika simbolik (structural value).

Tahap cermin ini mendeskripsikan komposisi Ego dalam proses objektifikasi. Ego merupakan hasil akhir dari perselisihan rasa antara suatu rasa penampilan (one's perceived visual appearance) dan rasa emosional atas realitas (one's perceived emotional reality). Lacan menyebutnya bagian ini sebagai alienasi atau pengasingan (alienation). Di enam bulan bertama bayi kekurangan keseimbangan fisik. Setelah itu ia dapat mengenali dirinya sendiri dalam tahap cermin dengan mngontrol dan mengkoordinasi gerakan tubuhnya. Cermin dalam kategori Lacan dapat di pahami secara metafor maupun empiris. Ketika seorang bocah dihadapkan dengan cermin, penampilan yang kontras di dalam cermin yang menggambarkan anak, mulanya, di pandang sebagai sebuah persaingan/ lawan/ musuh (rivalry). Tahap cermin memberikan tegangan agresif (aggressive tension) antara subjek dengan citra (image). Untuk memecahkan tegangan agresif ini, subjek mengidentifikasi citra: identifikasi primer ini yang kemudian membentuk Ego. Identifikasi ini juga melibatkan ego ideal yang memiliki fungsi sebagai bentuk-bentuk keinginan berikut antisipasi Ego atas kepentingan yang akan datang. Ego ideal menjanjikan seorang subjek mencapai keinginannya melalui proses imitasi, peniruan, dan penjiplakan bapak/ ibu-nya atau tokoh idaman.

Itulah paparan singkat konsepsi tahap cermin Lacan. Memang, psikoanalisis yang di rekonstruksikan oleh Lacan memang berbeda dengan Freud. Kalaupun Lacan mengambil perangkat keras dalam pemikirannya. Lacan masih berada dalam Freudian ketimbang pada ranah aliran filsafat yang lain. Keberadaan pemikiran Lacan menyempurnakan psikoanalisis Freud. Misalnya saja, tentang konsep tentang ”yang lain (the other)” yang juga di bangun oleh Lacan yang mengklasifikasikan kedalam dua term: ”yang lain kecil (the little other atau juga sering disebut saja dengan the other)” dan ”yang lain besar” (the Big other).

Yang lain kecil (the little other) pada umumnya di pahami sebagai perlakuan terhadap eksistensi orang lain selain subjek sendiri. Namun, ada juga yang memahami bahwa yang lain kecil (the little other) ini sebagai “yang lain yang tidak terlalu lain” (the other who is not really other). Yang lain kecil (the little other) ini merupakan sebuah refleksi dan proyeksi atas Ego. Ia seolah-olah mencerminkan orang lain yang sebenarnya merupakan hasil dari konstruksi nilai subjektif “Aku (I)”.

Sedangkan, yang lain besar (the Big other) adalah semua yang berada di dunia nyata yang memiliki kekuatan-kekuatan yang bisa mengendalikan tubuh secara fisik. Ia bisa berbentuk bahasa dan jauh lebih kongkret, seperti halnya “hukum” atau pun institusi ”Negara”. The Big other ini-lah yang memediasi di antara subjek melalui simbol-simbol-nya (mediates the relationship with that other subject).

Begitulah psikoanalisis secara sederhana di lihat dalam konteks pemikiran Lacan. Kendatipun demikian, kita tetap menghadapkan secara diametral, kritik terhadap pemikiran Lacan yang juga banyak di sematkan oleh kalangan feminis. Karena Oedipus Complex Lacan satu sisi menjadi inspirasi bagi gerakan feminis, di sisi lain, sebuah pernyataan yang memojokan dan mematikan pengarus utamaan gender. Kritik lain, misalnya, Lacan tidak membicarakan tentang konsep “kuasa” atau power sehingga dari Lacanian-lah kita mendapatkan pemikiran Lacan yang di benturkan dengan politik atau hukum. Lacanian, seperti Jacques Miller, Slavoj Zizek, Yannis Stavrakakis, dst, sangat di harapkan menyempurnakan gagasan Lacan ini.

Awaludin Marwan alias Luluk seorangLacanian

Suaramu adalah Nasib Baikku

2009-07-05T20:33:00.000-07:00

Cinta tidak akan tumbuh dengan sendirinya jika kita tidak membuatnya melalui pancaran indra yang kita punyai. Begitu juga dengan perjalanan semua orang yang hidup di alam dunia yang fana ini. Jika hati seseorang tidak bersih maka dipastikan dunia ini bagai neraka karena banyaknya coba’an dan rintangan, tetapi jika seseorang tersebut menjalani kehidupan dengan meresapi dan menikmati apa arti kehidupan, maka sungguh terasa damai.

Ketika mahluk tuhan berupa manusia hidup dengan berlandaskan kepentingan pribadi maka tidak akan terjadi kehidupan yang tentram dan saling mencintai, karena semua mahluk yang berada disekelilingnya akan dianggap musuh yang bisa menjadi duri dalam pencapain cita-citanya. Hidup yang seperti itu adalah sia-sia belaka, seperti yang telah diungkapkan oleh Bentham” bahwa alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan dan kesia-siaan.”

Kebanyakan orang hanya memikirkan diri dan keluarganya dari pada mementingkan kepentingan masyarakat, jadi belum ada pergeseran paradigma tentang hidup adalah untuk kepentingan umum. Hal seperti itulah yang menimbulkan ketidak harmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan terjadilah penggolongan dalam masyarakat antara kaum proletar dan Borjuis

Padahal dalam ajaran Islam setahu penulis tidak boleh ada penggolongan, karena sesama muslim adalah bersaudara. Jadi setiap manusia diwajibkan untuk saling membantu sesama manusia, kehidupan yang seperti itu juga diamini oleh filosuf yunani Aristoleses yang mengajarkan bahwa pada dasarnya manusia adalah zoon politcon(mahluk sosial).

Perlu dicermati pula jika setiap orang masih menggunakan prinsip kehidupan sebagai kesenangan pribadi maka yang terjadi adalah kerusakan. Bisa kita contohkan jika seorang pejabat legeslatif demi meraih kebahagiaan dirinya saja maka dia akan membuat kebijakan yang tidak memihak kepada masyarakatnya. dan munculla para koruptor-koruptor baru, baik korupsi yang dilakukan karena kebutuhan(coruption by need) atau korupsi karena keserakahan(coruption by Greet).

Sungguh pemandangan yang menjijikan, oleh karena itu untuk bisa merubahnya maka kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Dengan cara memanfaatkan momen pesta demokrasi yang sebentar lagi akan kita rayakan bersama(9 April 2009-pemilihan legeslatif-).

Dalam pemilihan umum kita bisa merubah anggota dewan dengan memilih salah satu wakil yang kita anggap sehat jasmani maupun rohani sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal untuk kepentingan rakyat. Dan jika anggota dewan dihuni oleh orang-orang yang berhati bersih maka akan tercipta kebijakan-kebjakan yang baik pula. Karena disana akan tumbuh budaya yang lebih mementingkan kebahagian umat dari pada diri sendiri. Jika semua itu terlaksana maka akan berimbas pada kemajuan negara, karena menurut Friedman syarat untuk menjadi good governant adalah perbaikan budaya (legal culture), struktur ( legal struture) dan isi kebijakan(legal subtantie). Dan dari tiga kategori tersebut yang diutamakan adalah perubahan dalam budaya dulu, jika budaya yang tertanam dalam jiwa para birokrat adalah jiwa yang penuh cinta dan kasih sayang, maka akan berimbas pada setruktur kelembagaan negara. Kumudian bisa berimabas pada suatau kebijakan yang baik yaitu untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Maka dari itu perlu direnungi, demokrasi di negara Indonesia tercinta ini memposisikan sura dari pemilih sangat penting untuk perubahan nasib semua warga Indonesia. Bagi kaum yang apatis terhadap pemilu dan bersikap masa ”bodoh” dengan pemilu(Golput),Dengan tidak menghilangkan rasa hormat saya bahwa prinsip golpu akan menjadikan ganjalan bagi calon wakil rakyat yang baik -menurut masyarakat- tidak bisa melaju mulus karena tidak ada yang memilih.

Dan aliran golput sangat bertentangan dengan prinsip hidup bermasyarakat, kerena lebih mementingkan diri pribadi dari pada kepentingan masyarakat. Selain bertentangan dengan prinsip hidup bermasyarakat, juga melecehkan sistem demokrasi yang telah kita sepakati bersama, karena esensi demokrasi itu terletak pada banyaknya partisipasi masyarakat dalam hal keikutsertaan untuk mensukseskan pemilu. Indikasi belum idealnya demokrasi di Indonesia ditandai dengan banyaknya angka golput.

Sangat disesalkan jika kita golput, karena proses demokrasi telah menelan biaya mahal. Pilkada jatim saja menelan 700 miliar lebih, apalagi demokrasi yang akan kita lalui ini -bertarap nasional- tentunya akan menelan biaya lebih dari satu 700 miliar. Maka sungguh sia-sia jika kita tidak ikut serta dalam menikmati demokrasi ini.

Oleh karena itu Saya ucapkan selamat bagi yang sudah bisa mengunakan hak pilih, karena secara langsung ikut serta dalam mensejahterakan dan membangun bangsa ini. Suaramu adalah nasib baikku.

Muhtar Said

Aktivis PMII Unnes yang terpentalkan oleh sistem

Tradisi Pesta “Gawai Dayak”

2009-07-05T20:29:00.000-07:00

Suara nyanyian sangat merdu dengan alunan musik dayak kandayan terdengar keras. Iramnaya mirip alunan dangdut bercampur pop sehingga terbentuk perpaduan suara khas.

Laki-laki, perempuan, tua, muda berjoget di sudut-sudut keramaian yang menandakan bahwa mereka sangat gembira pada waktu itu.

Tak terlewatkan puluhan kerdus bahkan ratusan kardus botol “bir” dan ratusan liter “tuak” yang terdapat dalam drum dan ken-ken lima literan menjadi minuman wajib yang di hidangkan menambah suasana happy bagi mereka.

Kejadian aneh yang dianggap asusila bagi masyarakat jawa juga tak luput dari pandangan yang menandakan “bukan sebuah asusila” bagi mereka.

Ketika ku tanyakan pada tokoh masyarakat ternyata bulan mei telah tiba, sudah menjadi tradisi perayaan kebudayaan yang dianggap akbar digelar setiap tahun oleh suku dayak.

Hari itu tepatnya tanggal 28 Juni 2009, di dusun Sekedau I Desa Tu’a Abaang Kecamatan Semitau kabupaten Kapuas Hulu telah di gelar acara pesta yang dinamakan gawai dayak. Pada hari itu pula banyak dusun-dusun yang merayakan hal serupa. Akan tetapi bagi dusun yang bersebelahan para pemuka masyarakat adat sepakat untuk melaksanakan pesta gawai dayak dengan tanggal berbeda sehingga satu bulan penuh masyarakat dayak merayakan pesta keriangan tersebut dengan tempat yang berbeda.

Pesta ini rutin diadakan sebagai acara pesta hiburan (menghibur diri). Konon dulu karenan masyarakat dayak ini adalah masyarakat pedalaman sebagaimana namanya “dayak = hulu = jauh dari kota = pedalaman”. Acara dalam pesta ini sangat liar apabila dipandang dari sudut masyarakat jawa karena isinya adalah dari rumah-kerumah disediakan hiburan musik, joget-jogetan, muda-mudi saling colek dan yang pasti ada dan tidak boleh tidak adalah minuman yang disebut “tuak”. Bahkan konon dulu ada acara “sex bebas”.

Acara tersebut benar-benar ramai, dan digelar dalam 3 hari 3 malam berturut-turut. Tidak sedikit rumah yang menyediakann “tuak” hingga satu drum (250 liter) yang disediakan khusus untuk menjamu tamu yang datang dan singgah dirumahnya.

Jadi jangan berani-berani singgah di rumah warga ketika acara tersebut digelar apabila kita tidak suka dengan minuman keras, karena sudah tradisi acara itu untuk para tamu di jamu dengan “tuak”. Dan kadang-kadang dipaksa. Apalagi di masyarakat dayak, ada kepercayaan yang disebut “kempunan”, yaitu kepercayaan yang menyakini apabila bertamu, berkunjung kerumah orang dan tuan rumah menyediakan sesuatu “suguhan/jamuan” baik berupa makanan, minuman maka yang bersangkutan harus mencicipi. Kalau tidak akan mendapatkan karma dan sial.

Begitulah kiranya cerita singkat pengalaman tentang tradisi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sikap kita terhadap tradisi tersebut, apakah perlu dilestarikan atau di hapuskan?

Salam,

M. Azil Maskur

Orang biasa tanpa jabatan

Ketika Slavoj Žižek Bicara Perang

2009-07-04T09:13:00.000-07:00

Slavoj Žižek

Slavoj Žižek yang lahir pada 21 Maret 1949 di kota Ljubljana Slovenia adalah seorang Lacanian, Sosiologi Marxis, Psikoanalis, dan kritikus budaya. Ia mendapat doktor seni di bidang filsafat dari Universitas Ljubljana dan studi psikoanalisis di Universitas Paris VIII dengan bimbingan Jacques Miller dan Francois Regnault. Semenjak 2005, Slavoj Žižek menjadi anggota Slovenian Academy of Sciences and Arts. Žižek mengetahui dengan baik dalam menggunakan pemikiran psikoanalis abad 20 Prancis Jacques Lacan dalam membaca perkembangan kebudayaan kontemporer. Žižek juga menulis banyak topik budaya populer yang di bahas, beberapa di antaranya perang irak, fundamentalisme, kapitalisme, toleransi, koreksi politik, globalisasi, post-Marxisme, Lenin, human right, subjektivitas, dunia cyber, postmodernisme, multikulturalisme, dst. Žižek mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai seorang Marxis dan komunis.

Slavoj Žižek inilah yang berusaha menghidupkan kembali optimisme di tengah-tengah kematian subjek semenjak era sains dan postmodern. Ketika positivistik menggiring pengetahuan manusia harus eksakuantitatif dan posmodern menempatkan manusia dalam dunia simulakrum. Maka Žižek yang berusaha merajut kemanusiaan manusia dengan mengembalikan subjek.

Berpegang pada subjek a la Cartesian yang di hajar habis oleh rumpun pemikiran postrulturalis dan atau posmodern. Cogito ergo sum, di susun kembali dengan menggunakan terminologi Lacan. Perangkat peralatan pemikiran Lacan mulai dari tahan cermin (the mirror stage), yang simbol (the symbolic), yang imajiner (the imaginary), dan yang real (the real), di rakit oleh Žižek dengan cukup baik.

Setelah mengantarkan secara biografis singkat Žižek. Mari kita bertamasya di pemikiran Žižek sekarang! Kita akan mempelajari bagaimana Žižek melihat ”perang” sebagai sebuah topik budaya populer.

Ketika Donald Rumsfeld menjebloskan pejuang Taliban ke dalam penjara (sebagai pelaku tindak pidana perang), dia tidak hanya memaksudkan bahwa tindakan kriminal yang berbentuk aktivitas teroris itu bertentangan dengan hukum mereka: ketika seorang berkewarganegaraan Amerika melakukan tindakan kriminal, peristiwa serius berupa pembunuhan berat, dia masih tidak di anggap melawan hukum. Perbedaan antara tindakan kriminal dan tindakan yang tidak kriminal tidak memiliki relasi seperti antara penegakan hukum warga dan masyarakat di Prancis dalam the Sans Papiers. Barangkali kategori homo sacer menggunakan pemikiran Giorgio Agamben dalam Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life (1998) sangat berguna di sini.

Hukum yang tidak netral dan bebas nilai ini mengalami penguatan oleh pemikiran Žižek. Hukum ternyata memihak kebangsaan dan kewarganegaraan. Hukum memiliki tendensi kepentingan tertentu. Pelaku teroris barangkali lebih bermartabat dari sekadar pembunuh bayaran ataupun psikopat sekalipun. Mereka memiliki pengorbanan dan ideologisasi yang terpatron dalam benak mereka sendiri. Meraka menjalankan misinya bukan atas kepentingan praktis dan komersil, melainkan menjalankan pandangan subjektif yang mendalam, meski nyawa taruhannya. Meski tindakan pengrusakan dan pembunuhan teroris juga tidak bisa dibenarkan. Tetapi ada sisi positif yang bisa kita lihat. Hal ini juga membuktikan bahwa hukum selalu memihak kubu, kelompok, dan kepentingan tertentu.

Pemikiran ini di angkat dari hukum Romawi masa lalu (the ancient Roman law) seseorang yang dapat dibunuh tanpa mendapat hukuman dan siapa yang diharuskan mati, untuk alasan yang sama, tidak dilihat nilai pengorbanannya sama sekali. Hari ini, sebagai keterpurukan penandaan masa, hal ini dapat nampak dalam menerapkan hukum tidak hanya pada teroris, tapi juga berada di atas dahan gelap akhir sebuah humanisme, Rwandans, afghans), mungkin seperi halnya the Ans Papiers di Prancis dan masyarakat setempat di favelas Brazil atau keturunan Amerika-Afrika di Amerika.

Dalam penegakan hukum internasional nampak kelihatan, supremasi hukum (rule of law) sudah runtuh total. Hukum internasional sudah tidak ada lagi. Ia hanya medium imperialisme bagi kepentingan negara-negara maju untuk melakukan imperialisasi, agresi dan ekspansi-nya. Hal ini nampak ketika Jerman kalah perang. Salah satu jenderal Jerman yang di adili dalam mahkamah internasional (criminal court) melakukan protes. Ia berkata ”benar, kali ini saja di adili sebagai penjahat perang, ya, karena kami (Jerman) kalah perang. Coba kalau saja kalian (sekutu) kalah perang, pasti kalian (sekutu) yang akan kami adili dalam mahkamah ini sebagai penjahat perang”.

Perkemahan konsentrasi militer dan perkemahan pengungsi atas nama kemanusiaan sebenarnya, sebuah paradoksal, dua wajah, inhumanis dan humanis, dalam sebuah matrik sosiologis. Berbicara tentang zaman perang dunia kedua di mana perkemahan militer Jerman yang ada saat menduduki Polandia, sebuah artikel Erhardt berjudul ”Concentration Camp” (dalam Lubitsch’s To Be or Not to Be) mengataka kembali: kami mengkosentrasikan dan menjaga daerah pendudukan dengan perkemahan ini. Satu pembedaan serupa berlaku bagi kebangkrutan Enron, di mana dapat dilihat sebagai argumentasi yang ironis berbasis pemikiran ”resiko atau ketakutan” dalam masyarakat.

Ribuan pekerja kehilangan perkerjaannya dan menyelamatkan dari kepastian resiko kehilangan harta, tapi tanpa memiliki pilihan yang sesungguhnya (without having any real choice): apakah resiko nasib itu diketahui secara buta oleh mereka. Semua merasakan resiko itu, apalagi pemimpin tertinggi mereka, ikut terlibat dalam mengitervensi dalam situasi ini, tapi pilihan pengganti untuk meminimalisasi resiko untuk diri mereka sediri dengan penyediaan kebutuhan mereka tidak diikuti dengan pilihan yang bersal dari hak suara mereka sendiri sebelum kehancuran akibat perang terjadi—resiko yang nyata dan pilihan tetap harus didistribusikan. Di dalam masyarakat yang ketakutan, dengan kata lain, pemimpin tetap memiliki pilihan, sementara yang lain tetap membawa bahaya.

Logika homo sacer dengan jelas dapat mengidentifikasi jalan media barat melaporkan pendudukan Negara Barat: ketika angkatan perang israel, di tubuh bangsa Israel itu sendiri melaksanakan operasi militer, untuk menyerang polisi Palestina dan menyusun penghancuran sistematis infrastruktur Palestina, propaganda yang di jalankan saat itu adalah perang melawan teroris. Paradoksal ini adalah alasan besar yang di goreskan atas ”perang melawan terorisme—sebuah pertarungan dalam medan perang yang mana musuh di katakan jahat karena melindungi dirinya sendiri dan kembali mengobarkan semangat api (returns fire with fire). Membaca kembali pejuang yang melawan hukum (unlawful combatant) siapa yang bukanlah serdadu musuh, yang tidak juga pelaku tindak pidana biasa. Jaringan teroris Al-Qaeda bukanlah serdadu musuh, tidak juga pelaku tindak pidana biasa—Amerika mengklaim biang kerok di balik serangan WTC. Singkatnya, apa yang muncul pada Terorisme samaran, kepada siapa peperangan di umumkan, semuanya adalah strategi untuk memunculkan musuh bersama dalam arena politik internasional (the political Enemy excluded from the political arena).

Hal ini adalah aspek lain dari kepentingan global baru. Kita tidak melihat perang dengan mekanisme lama yang bermula dari sebuah konflik diantara kedaulatan negara di mana kententuan hukum berlaku—.peraturan perundang-undangan dapat menjaga ketertiban atas nama negara, negara dapat memenjarakan narapidana dan memaksa dengan menggunakan senjata. Dua tipe konflik yang tersisa adalah pertama, pertarungan antara kelompok homo sacer —etnik—konflik keagamaan, pelanggaran hak asasi manusia universal, tak terhitung korban sesudah perang, dan memanggil diri ”polisi kemanusiaan” yang mengitervensi melalui kekuatan barat—dan mengarahkan kewenangan gempuran atau agresi langsung dari Amerika dan kekuatan lain dari kepentingan global baru. Di mana kasus, lagi, kita tidak mempunyai kekuatan peperangan yang seimbang, tapi sekadar perjuangan melawan hukum (unlawful combatans) terhadap kekuatan kepentingan universal ini. Kedua, sesuatu tidak dapat bahkan membayangkan satu organisasi berperikemanusiaan netral seperti Palang Merah menengahi di antara peperangan berbagai pihak, mengorganisir satu pertukaran narapidana dan seterusnya, karena satu realitas dalam peperangan atau konflik dunia, Amerika memiliki dominasi kekuatan global (dominated global force) yang telah di asumsikan berperan besar dalam organisasi Palang Merah, satu sisi ikut melancarkan aksi imperialisme dalam peperangan, tapi juga sebagai juru mediasi mengatas-namakan agen perdamaian dan kepentingan dunia, menghancurkan pemberontakan dan secara bersamaan meyediakan bantuan kemanusiaan ke masyarakat lokal.
Organisasi kemanusiaan sekalipun, seperti Palang Merah, patut dikritisi sebagai sebuah institusi yang rawan pengaruh. Netralitas di dunia ini tidak mungkin. Keberpihakan selalu muncul. Entah itu Palang Merah yang menolong korban yang diprioritaskan kubu tertentu atau bahkan menjadi spionase pihak-pihak bersengketa. Spionase bagi Palang Merah ini sangat mungkin terjadi, mengingat, keberadaan relawan Palang Merah berasa di mana-mana saat perang terjadi. Ia mungkin saja mengeruk informasi dan mendistribusikannya, serta menyalah gunakan informasi itu.

Tragedi kemanusiaan paling berat terjadi dalam peperangan. Pihak-pihak yang berlawanan yang berhadap-hadapan tak mungkin saling memikirkan rasa sakit yang di derita oleh lawan jika terkena hantaman peluru. Apalagi sampai memikirkan bila terjadi apa-apa dengan lawan, bagaimana keluarga yang bersangkutan. Sialnya, perang saat ini telah terbungkus dengan kain media dan politik internasional yang halus. Amerika menginginkan perang dan kolonialisasi terlebih dahulu ”membuat” terorisme.

Anehnya dalam hal ini “kebetulan kebalikan (coincidence of opposites)” pada capaian puncak, Harald Nesvik, satu anggota fraksi sayap kanan dari Dewan Perwakilan Rakyat Norwegia, mengajukan George W. Bush dan Tony Blair sebagai kandidat peraih nobel perdamaian agung (the nobel peace prize), menghargai peran besar mereka dalam perang melawan teroris (war on terror). Dengan demikian kata mutiara Orwellian ”Peperangan adalah damai” (War is Peace) akhirnya menjadi realitas, dan aksi militer semakin menggila pejuang Taliban dapat dijadikan sebagai satu cara untuk pengiriman bantuan keselamatan atas nama kemanusiaan (yang tentunya sangat tendensius). Kita tidak lagi memiliki perlawanan antara perang dan humanisme: intervensi yang sama dapat berfungsi di keduanya taraf secara serempak. Runtuhnya rejim Taliban disajikan seolah-olah sebagai lahan strategi untuk menolong masyarakat Afghanistan dari tekanan Taliban; seperti yang di katakan Tony Blair, kita mungkin harus mem-bom bardir Taliban agar mengamankan angkutan makanan dan distribusi. Barangkali ultimatum ini dapat dibayangkan oleh masyarakat lokal sebagai homo sacer bahwa peperangan oleh pesawat terbang Amerika di atas Afghanistan: sesuatu yang tidak pernah dipastikan apakah akan menjatuhkan bom atau parsel makanan.

Konsep homo sacer ini menyediakan kita untuk mengetahui banyaknya somasi guna memikirkan ulang dasar dugaan terkini dari derajat manusia dan “kebebasan” yang telah di keluarkan semenjak 11 September. Patut diperlihatkan di sini adalah Jonathan menulis dalam Newsweek artikel dengan judul “Waktu untuk Memikirkan Penyiksaan (Time to Think about Torture)” (5 November 2001), dengan subjudul tidak menyenangkan “It’s a new world, and survival may well require old techniques that seemed out of the question”. Setelah tergoda dengan ide Israil memberikan legitimasi penyiksaan fisik dan psikologis yang di anggap sebagai urgensi yang ekstrem (ketika kita mengetahui satu narapidana teroris menguasai keterangan yang mungkin bisa menyelamatkan ratusan kehidupan), dan pendapat yang “netral” seperti “Beberapa Penyiksaan yang Jelas Bekerja (Some torture clearly works)” yang menyebutkan : kita tidak dapat melegitimasi penyiksaan, ini bukan nilai-nilai filosofis Amerika. Bahkan kita berada dalam jalan berlawanan dengan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia, kita perlu mempertahankan satu pemikiran yang terbuka untuk memperangi terorisme, seperti sanksi pidana yang menghukum dan menginterograsi secara psikis (court-sanctioned psychological interrogation). Dan kita harus mengirim beberapa tersangka untuk Amerika mengurangi musuh, sekalipun bermuka dua.

Bersambung…………….

Awaludin Marwan, biasa di panggil Luluk, pegiat Embun Pagi

Hikayat Jalan Positivisme sebuah Timun

2009-06-15T07:38:00.000-07:00

Di sebuah daerah berhawa panas di ujung timur propinsi Jawa Tengah, hiduplah seorang petani Timun (Ind : Buah Mentimun). Dengan rajin dan bangga, dia menjalani profesinya sebagai petani timun yang memang sudah dia jalani sejak puluhan tahun silam. Dia merawat ladang Timunnya dengan tulus dan ikhlas karena dia merasa timun adalah komoditi penting untuk daerahnya : konon dua puluh persen konsentrasi keuangan di daerahnya sekarang sudah disepakati untuk pertanian khusus pertimunan. Walaupun daerah itu panas dan kering, sesuai iklim geografisnya, tetapi dengan telaten sang petani merawat, menyiangi, memupuk dan memelihara timun-timunnya agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Dia jaga pula timun tersebut agar tidak mati muda di mulut kambing atau sapi ternak, atau dipanen muda karena diunduh paksa oleh penggembala yang kehausan di tengah ladang yang kering nian kerontang.

Sang petani juga terlihat bangga dengan timun hasil ladangnya. timun-timun itu, secara khusus akan didedikasikan untuk rujak uleg. Ya, rujak uleg saja, bukan Rujak Hukum, Rujak Teknik, ataupun Rujak Kedokteran apalagi Rujak Ekonomi. Timunnya adalah spesial timun rujag uleg : membutuhkan timun yang tidak besar juga tidak terlalu kecil, tidak kering tetapi juga tidak terlalu banyak air, tidak terlalu manis tapi juga tidak terlalu pahit, dan yang penting tidak berduri. Syarat terakhir itu mutlak wajib karena tidak bisa dibayangkan nasib bibir penikmat rujak jika pembuatannya memakai timun duri. Sebagai petani yang profesional dan berpengalaman, dia tahu bagaimana dan proses apasaja yang harus dia lakukan untuk mendapatkan timun spesialis rujak uleg kualitas prima, termasuk melakukan Praktek Pertimunan Lapangan pada timun-timun tersebut agar bisa bersikap professional jika kelak dia terjun di per-rujak ulegan, merekrut tenaga pengolah dan perawat yang mahir dan handal dari petani seberang yang dikenal lebih tinggi ilmu dan keahliannya. Singkatnya, semua cara demi menjadikan produknya sebagai Timun rujag uleg professional sudah dia penuhi.

Hingga suatu hari, acara yang ditunggu-tunggupun tiba. Panen raya setahun dua kali periode-nan sudah ada di depan mata. Dengan suka cita pula, sang petani dan para timunnya mengikuti acara panen itu dengan hikmad dan berwibawa, disisipi rasa haru karena akan berpisah dan diakhiri dengan semangat suka cita dan tawa ria karena berakhirlah masa penanaman. Kini saatnya para timun bergerak mencari bursa penawaran, bersama timun-timun jenis lainnya. Sang Timun rujag uleg, dengan bangga oleh pengetahuan dan keprofesionalan sebagai timun rujag uleg, menempuh jalan untuk menjadi seporsi rujag uleg yang sungguh menggoda selera.

Setibanya ditempat pengolahan, sang Timun agak kaget campur senang –sedikit. Dia melihat sang petani yang dulu menanam dan merawatnya, ternyata ada pula di sana. Ternyata sang Petani bertindak sebagai seorang quality controler, memimpin Lembaga Penjamin Mutu untuk memastikan hanya timun berkualitas saja yang akan diolah. Tiba giliran sang Timun diseleksi, gentarlah dia. Dia merasa ada hawa lain dari sang petani ini. Wajah yang dilihatnya kini bukanlah wajah petani ladang yang dulu merawatnya –dan mendidik- nya. Dia berubah menjadi kejam, bengis dan arogan. Petani ini menganggap seolah Timun yang kini ada dihadapannya bukanlah timun hasil didikannya. Dimintanya sang Timun menunjukkan bukti tumbuh di ladang timun khusus rujag uleg, disuruhnya dia mengikuti serangkaian tes ujian, seolah sang petani –dan didukung Dinas Pemilik Warung- tidak percaya bahwa timun ini adalah timun spesialis rujag uleg yang dulu ditanam diladangnya. Diharuskannya sang timun membuktikan diri bahwa dia adalah benar-benar timun baik bebas kriminal dan narkoba, seoalah memprasangkai sang timun bukan timun ‘baik-baik’. Diwajibkannya sang timun mengerjakan ujian per-rujak ulegan, seolah-olah lagi, selama diladang dulu sang timun tidak diajar dengan baik dan petaninya tidak kredibel dalam pertimunan. Ditambah, segepok arsip-arsip administrasi lain yang maha sulit untuk mengurusnya bagi hanya se”orang” timun belaka. Masih pula, jika kelak sang Timun memang diterima menjadi bahan rujak uleg, maka dia harus menjalani lagi serangkain tes dan pendidikan profesi, agar benar-benar professional menjadi timun rujag uleg bersertifikasi. Seakan, dulu semasa di ladang sang timun tidak pernah diajar dan belajar bagaimana menjadi timun rujak uleg sejati.

Sang timun sedih, lelah dan agak kecewa. Tetapi, apapun harus dilakukannya demi cita-cita menjadi timun rujag uleg profesional. Apapun dilakukan, walau dengan cucuran keringat dan air mata dan agak sedikit melupakan logika dan ah… harga diri. Apalah artinya.

Hari ini, di tengah kerumunan reuni para timun, saya mendengar cerita dan curhat diantara mereka. Mereka yang masih menanti diterima menjadi bahan rujak uleg berbanderol negeri, dan mereka yang sudah ada di warung rujak, tapi entah kapan akan diangkat betul-betul menjadi rujak uleg. Sambil bercengkerama kami melepas keluh dan tawa getir campur bahagia. Dan di sudut pojok ruangan sambil menghirup sebotol teh dingin yang disediakan, saya termenung tentang diri saya sendiri. Sebagai timun, akan bagaimanakah saya? Terngiang kata-kata seorang tenaga pertanian yang juga “seorang” timun ketika saya masih berupa kecambah : Timun wungkuk jogo imbuh, Le.

Yog, ....

Jiplak-Menjiplak Dalam Sepotong Kreativitas

2009-06-06T03:27:00.000-07:00

Oleh: Chabib Duta Hapsoro

Tatkala penulis menonton Kidz Choice Award 2008 November lalu di sebuah stasiun televisi swasta, saat Nidji tampil, Giring sang vokalis mengenakan jas yang amat mirip jas yang dikenakan personil band Inggris, Coldplay.

Jas itu juga ia pakai saat Nidji menjadi bintang iklan sebuah merk sepeda motor. Jas biru tua yang sedikit lusuh dengan tempelan kain-kain perca warna cerah itu dipakai Chris untuk konsep album Coldplay, Viva la Vida or Death and All His Friend. Ada kejadian unik saat perhelatan Grammy Award ke 51 lalu. Coldplay menyabet beberapa penghargaan di situ. Saat penyerahan piala Chris Martin sang vokalis, memimpin rekan-rekannya mengucapkan terima kasih kepada Paul McCartney yang duduk di depan mereka. Mereka berterimakasih karena konsep jas mereka terinspirasi oleh konsep album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, album mognum opus The Beatles yang bernuansa psikedelik. Jika kita menonton video klip lagu Wonder Woman milik Mulan Jameela kita pasti langsung teringat dengan video klip Kyle Minogue dalam lagu Can't Get Out Of My Head.

Jiplak menjiplak banyak dijumpai di industri hiburan Indonesia baik dengan kadar sedikit; terinspirasi maupun yang parah alias murni menjiplak. Tak hanya di musik juga di sinetron. Untuk sinetron, nampaknya para produser menyadari kekuatan cerita melodrama-melodrama Asia. Pertengahan ’90-an, di masa awal mengudaranya, stasiun televisi Indosiar menayangkan melodrama Jepang seperti Tokyo Love Story, The Return of the Condor Heroes, dan Long Vacation. Lalu, muncullah Meteor Garden (MG). MG pernah menjadi sebuah fenomena budaya di Indonesia kala itu. Melodrama Taiwan ini tak hanya memiliki rating tinggi namun booming-nya juga sempat berimbas pada pergeseran kriteria nilai di kalangan anak muda. Kriteria ketampanan dan kecantikan bergeser dari “barat ke timur”. Wajah-wajah oriental mulai mendapat tempat.

Di saat euforia MG masih tinggi, stasiun televisi SCTV menayangkan Siapa Takut Jatuh Cinta. Sinetron ini dibintangi oleh artis Leony, Indra L Bruggman, dan Roger Danuarta. Dari sisi cerita dan penokohan sinetron ini sangat mirip dengan MG. Formula yang diambil produser adalah mengadaptasi melodrama yang sudah populer atau mencoba peruntungan dengan mencomot melodrama-melodrama Asia yang belum sempat ditayangkan oleh stasiun-stasiun televisi di Indonesia. Seperti Ichi Ritoru No Namida atau One Litre of Tears yang berasal dari Jepang. Melodrama ini menceritakan kehidupan seorang siswi SMU di Jepang yang mempunyai kelainan saraf otak yang menyebabkan kelumpuhan. Tak berapa lama ada satu stasiun televisi menyiarkan sebuah sinetron dengan judul Buku Harian Nayla dengan pemain Chelsea Olivia dan Glen Alinskie. Ternyata benar, sinetron ini menjiplak Bisa dilihat dari cerita dan karakter tiap tokohnya. Yang membedakan hanya bahasa dan kulturnya yang agak disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Tak hanya Buku Harian Nayla yang menjiplak, masih ada sederetan daftar judul-judul sinetron yang menjiplak melodrama Asia.

Untuk musik rata-rata para musisi penjiplak, mereka menjiplak dari karya-karya musisi luar negeri yang kurang bisa dijangkau masyarakat kebanyakan. Tentu saja para musisi penjiplak memiliki referensi musik yang lebih banyak dan beragam daripada audien. Mereka berpikir bahwa musik jiplakan mereka tidak banyak diketahui oleh audien. Untuk menikmati bahkan mengenal Led Zeppelin, Queen, The Beatles hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki akses informasi seperti internet dan televisi kabel. Padahal kebanyakan masyarakat Indonesia hanya mengandalkan televisi yang jarang menayangkan grup-grup band luar negeri tersebut. Sebenarnya radio lebih luas dan variatif dalam porsi pemutaran lagu luar negeri tapi tetap saja lebih berpatokan pada unsur tren dan kekinian dalam pemilihan lagu-lagu yang diputar.

Gejala Posmodern
Sebenarnya hal itu wajar dengan “menjiplak” istilah “tidak ada yang baru di dunia ini”. Ternyata hasil karya kreatif para seniman banyak dipengaruhi secara inspirational maupun total dari karya yang tercipta sebelumnya. Motifnya pun macam-macam. Dari penghormatan hingga hanya mengejar keuntungan semata. Grup band Zappa Plays Zappa dibentuk Dweezil Zappa untuk menghormati mendiang ayahnya, Frank Zappa. Tapi kapitalisme selalu menemukan jalannya. Segala niatan baik akhirnya sengaja atau tidak berujung pada kapitalisme juga. Terbukti Zappa Plays Zappa laris dengan melakoni tur di AS mulai Juni 2008. Di sisi mengejar keuntungan, seperti contoh di atas tadi. Sangat disayangkan jika para seniman atau produser itu dengan seenaknya menjiplak cerita sinetron asing tanpa memberi credit title ataupun mengaku bahwa karya mereka hasil saduran, inspirasi bahkan jiplakan.

“Sebenarnya sudah kuno kalau bicara mana asli mana yang tiruan, semua wacana yang kita diskusikan kan, pinjaman dari luar juga,” ujar budayawan Seno Gumira Ajidarma. Ia melanjutkan bahwa jangan bicara lagi “hak cipta” melainkan “hak kerja”. Hak kerja seseorang yang telah melahirkan karya harus tetap dihargai kendati menjiplak. Satu indikasi dari zaman posmodern adalah tampilan permukaan dan gaya menjadi lebih penting. Kita semakin sering mengonsumsi citra maupun tanda itu sendiri dan bukan “manfaat”nya atau nilai-nilai lebih dalam yang mungkin disimbolisasikan. Sebagai akibatnya, sifat-sifat seperti kelebihan artistik, integritas, keseriusan, autenstisitas, realisme, kedalaman intelektual dan narasi yang kuat cenderung diabaikan.

Medio 90-an, anak-anak muda saat itu begitu antusias ketika untuk pertama kalinya MTV mengudara di Indonesia. Beragam acara musik seperti MTV Alternative Nation, MTV Asia Hitilist, MTV Triple Three dan MTV Most Wanted hadir tak hanya menghibur melainkan juga memberi tambahan referensi musik luar negeri bagi mereka. Ironisnya, sekarang MTV terlihat mengalami disorientasi dengan hanya sedikit memberi jam tayang pada penayangan artis-artis musik luar negeri dan justru memberi porsi yang lebih banyak untuk acara non-musik. Seharusnya para pemilik media tak hanya menuruti kemauan pasar melainkan memberikan referensi karya hiburan kepada audien. Jadi, apresiasi audien kepada karya hiburan dalam negeri menjadi lebih kritis bukan hanya melulu pada komentar “enak didengar” atau “artisnya enak dilihat”.

Tentang Penulis
Mahasiswa Jurusan Bahasa Inggris, Universitas Negeri Semarang. Pernah mengelola Express dan Kompas Mahasiswa, dua pers mahasiswa di Universitas Negeri Semarang. Saat ini tergabung dalam Byar Creative Industry sebagai Koordinator Penelitian dan Pengembangan.

Tentang Byar Creative Industry
Didirikan di Semarang pada 24 Desember 2006. Sebagai organisasi yang fokus dalam mengembangkan serta mengkaji ilmu seni melalui pendekatan terhadap anak muda. Faktor mendirikan BYAR Creative Industry adalah sebuah reaksi akan lemahnya infrastruktur/ sarana seni di Indonesia, khususnya di kota Semarang. Dalam kegiatannya organisasi ini mencoba menciptakan fungsi infrastuktur/ sarana alternatif bagi seniman. Diantaranya ruang pamer, perpustakaan, media publikasi, manajemen seni, eksperimen karya, serta pendokumentasian dan penelitian dengan tujuan mampu meningkatkan kemampuan seniman untuk bertahan serta mencari peluang bagi dirinya.

Dengan visinya yang aktif dalam mengkaji ilmu seni untuk membuka lebar kesempatan dan peluang bagi seniman dalam lingkup nasional dan internasional. Sedangkan misinya adalah mengumpulkan data, mengadakan proyek seni, dan membangun jaringan kerja dengan organisasi sejenis guna perkembangan bidang seni.

Akhir 2006 hingga 2007 telah mengadakan beberapa kegiatan pameran yang berskala lokal maupun nasional. Seperti KtoK Project, Festival Tanda Kota Biennale Jogja IX 2007 Neo-Nation dan Hertz Subsonic Sonar 2009.

gambar diungguh dari: http://cms.let.uu.nl/lws/images/stories/postmodernism1.jpg

UPAYA PEMBODOHAN RAKYAT: SEBUAH CURHAT

2009-06-03T06:11:00.000-07:00

oleh: Eko Setyo Atmodjo*

mungkin terbuai,tidak tahu atau memang dikondisikan agar tidak mau tahu sebetulnya kita sebagai rakyat bangsa indonesia yang merupakan bangsa besar memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah namun ironis di dalamnya ada upaya pembodohan yang celakanya itu dilakukan oleh pemimipin negeri kita, banyak hal yang dapat diangkat sebagai bukti dalam konteks ini namun hanya satu catatan saya yang mungkin saya mengajak teman-teman semua juga untuk mengkritisi hal ini adalah masalah perpajakn di negeri kita tercinta ini.

slogan-slogan perpajakan yang terpasang menjulang tinggi yang hampir memenuhi setiap sudut jalan yang banyak berisikan seruan rakyat untuk membayar pajak yang salah satunya yang saya ingat PAJAK LUNAS TIDUR PULAS seakan mengganggu pikiran saya, banyak ungkapan yang harus saya ungkapkan disini mulai dari sedih, kasian, jengkel dan bingung.

fakta ini menunjukan bahwa para pemimpin negeri ini tidak memahami rakyatnya ditengah himpitan kehidupan, bukan anti bayar pajak dan bukan menjadikan negara tanpa pajak namun sangat ironis ketika semua yang menjadi kebutuhan khususnya kebutuhan primer dibebani pajak yang dalam hal ini nominalnya juga tidak sedikit.

hal yang sangat aneh ketika rakyat rajin membayar pajak namun semuanya itu kembali lagi untuk kehidupan rakyat,anehnya disini seakan-akan negara hanya event organizer yang hanya memfasilitasi penyetoran uang rakyat saja, tanpa memikirkan bagaimana caranya negara ini bisa memakmurkan rakyatnya tanpa pajak yang membumbung tinggi. dan memang tidak ada di dunia ini negara tanpa pajak karena pajak memang salah satu faktor untuk mengukur sehat atau tidaknya sebuah negara.

contoh saja banyak kekayaan alam negeri kita ini yang tidak kita manfaatkan sendiri seakan negara ini merupakan penyuplai kekayaan kepada negara-negara lain tanpa dapat imbalan apapun atau imbalan pada kelompok tertentu saja tanpa melihat kepentingan rakyat, banyak hal yang dapat diangkat disini free port misalnya negeri kita tercinta ini hanya dapat menonton kekayaan alamnya dikuras habis oleh bangsa lain.

ironis memang ketika itu tidak dimanfaatkan kita sendiri dengan dampak nantinya adalah kemakmuran rakyat, dengan pemanfaatan sumber-sumber daya alam ini tidak mustahil kehidupan rakyat akan lebih sejahtera tanpa harus di pusingkan dengan membayar pajak yang cukup tinggi dan membebani.

moment pilpres ini harusnya menjadi tonggak untuk memasuki babak baru dalam upaya pembenahan negeri ini kita harus benar-benar tahu sosok seorang pemimpin yang memang mengerti kesulitan rakyat indonesia saat ini.

*alumni Fakultas Hukum Unnes
gambar dari:
http://2.bp.blogspot.com/__PJBf-hxiqI/SNueXrdKrWI/AAAAAAAAAEw/C-GLbtZ4XkY/s400/a.jpg

FACEBOOK: MELAMPAUI PANOPTIKON (1)

2009-06-02T02:20:00.000-07:00

oleh:
Muhammad Taufiqurrohman*

"…he (the prisoner) is the object of information, but never a subject in communication"

(Michel Foucault, Discipline and Punish)

"Ia sadar ada sebuah "kekuasaan tak terlihat" yang dapat "mencabut" dirinya dari dunia perFacebookan kapanpun kekuasaan itu mau. Seperti Alicia Istanbul, tanpa ampunan, pemberitahuan dan permohonan penundaan pencabutan."

Foucault menghubungkan konsep pengetahuan dan kekuasaan. Ia percaya bahwa segala pengetahuan (baik itu tentang kegilaan, seksualitas, hukuman, dsb) bersifat kontingen. Artinya, semua pengetahun tersebut ditentukan oleh konstruksi sosial masyarakat yang ada. Oleh karena itu, pengetahuan pada dirinya sendiri sebenarnya tidaklah pernah netral seperti yang selalu diumumkan oleh modernisme dengan paradigma positivismenya. Pengetahuan merupakan hasil konstruksi masyarakat yang tidak pernah terlepas dari kepentingan dan oleh karenanya tidak pernah bebas nilai.

Dari sinilah Foucault dalam Discipline and Punish mengemukakan tentang penjara Panoptikon yang berfungsi sebagai sistem pengawasan yang efektif. Foucault menganggap penjara Panoptikon merupakan sebuah konsep yang memadukan antara pengetahuan dan kekuasaan. Sederhananya, Panoptikon adalah mekanisme produksi kekuasaan melalui internalisasi pengawasan. Kita tahu bahwa pengawasan selalu mensyaratkan pengetahuan. Seorang bapak yang mengawasai anaknya pasti juga mengetahui dan menguasai anaknya. Soalnya adalah jika ternyata si bapak hanya sekali mengawasi dan memergoki anaknya pacaran tetapi ternyata si anak selalu merasa terus diawasi oleh bapaknya dimanapun dia berada saat pacaran. Inilah panoptikon. Lalu bagaimanakah sebenarnya Panoptikon tersebut? Ada baiknya kita menengok sejarah terbentuknya konsep penjara Panoptikon.

Sebenarnya, Foucault belajar dari proposal Jeremy Bentham, seorang filsuf utilitarian Inggris yang juga seorang kriminologi klasik. Bentham lahir di Houndsditch, London pada tahun 1750 dan meninggal pada tahun 1832. Panoptikon sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti ”semua terlihat” (all-seing). Ide awal konsep Panoptikon ini bermula dari kunjungan Bentham kepada adiknya yang seorang insinyur, Samuel. Dalam mengerjakan reservasi kapal yang sangat besar, Samual membangun semacam tower yang tinggi di tengah-tengah kapal untuk mengawasi para pekerja. Dari tower ini, semua pekerja terlihat dengan jelas oleh para pengawas. Pada tahun 1785, Bentham kemudian memulai proyek proposal penjara Panoptikon ini.

Panoptikon, dalam proposal Bentham, merupakan penjara yang dibangun bertingkat dan melingkar. Ditengah-tengah penjara kamar-kamar sel yang mengeliling tersebut dibangunlah sebuah menara tower. Dari dalam menara tersebut penjaga dapat melihat seluruh gerak-gerik tawanan. Namun, tahanan yang berada di dalam sel tidak pernah bisa melihat penjaga dalam menara. Hal ini dikarenakan cahaya yang masuk dari atap penjara bisa masuk sampai ke seluruh sel tetapi tidak masuk dalam menara. Akibatnya tahanan selalu merasa diawasi oleh penjaga walaupun pengawasan sudah tidak berlangsung (Munday:1994). Inilah inti dari konsep penjara Panoptikon, yaitu mekanisme produksi kekuasaan melalui internalisasi pengawasan.

Kata kunci untuk memahami ungkapan Foucault di atas terletak pada kata subyek, obyek, informasi dan komunikasi. Dalam sistem Panoptikon tawanan hanya menjadi obyek informasi dan tidak pernah menjadi subyek dalam komunikasi. Subyek diandaikan hanya berupa penguasa sistem, dalam hal ini disimbolkan penjaga. Tawanan tidak bisa melakukan komunikasi yang memungkinkannya untuk berbicara dengan penjaga ataupun dengan sesama tawanan. Hal ini dikarenakan internalisasi pengawasan yang sudah melekat dalam kesadaran tawanan.

Dengan perumpamaan sistem Panoptikon yang demikian kita bisa mengganti kata ”tawanan” dengan berbagai macam istilah; siswa, pasien, tawanan, warga, mahasiswa, dosen, aktivis, buruh, dll dan dalam tingkat tertentu adalah instansi-instansi misalnya instansi Fakultas X di bawah pengawasan Universitas Y atau negara Indonesia dibawah imperialisme Amerika dan PBB, dan lain-lainl). Lalu kita bisa menggantikan kata ”Panoptikon” dengan berbagai macam sistem produk modernitas; sekolah, rumah sakit, penjara, negara, perusahaan, organisasi multinasioanal, dan lain-lain. Dalam beberapa hal, pembicaraan mengenai sistem tersebut dalam konteks masyarakat kita sekarang tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan mengenai sistem kapitalisme sebagai sebuah sistem Panoptikon.

Yang bisa kita lihat dari gambaran di atas adalah posisi subyek-obyek yang tidak seimbang. Foucault mensinyalir bahwa melalui internalisasi pengawasan semua sistem produk modernisme telah mencengkeramkan kekuasaannya kepada para manusia-manusia di bawah sistem tersebut dengan memperlakukannya hanya menjadi sekadar obyek informasi. Kekuasaan berdasarkan internalisasi pengawasan tersebut pasti menimbulkan efek negatif. Salah satunya berupa kekerasan atau semacam penindasan (meskipun dalam tataran simbolik). Visker (2008:13) mengutip Foucault yang menyatakan dengan teramat jelas potensi kekuasaan tersebut;

”We must cease once and for all to describe the effects of power in negative terms: it ‘excludes’, it ‘represses’, it ‘censors’, it ‘abstracts’, it ‘masks’, it ‘conceals’,. In fact, power produces; it produces reality; it produces domains of objects and rituals of truth. The individual and the knowledge that may be gained of him belong to this production”

Demikianlah sistem panoptikon yang menghasilkan kekuasaan dapat mengakibatkan represi, eksklusi, sensor dan lain sebagainya yang bernada penindasan simbolik kepada manusia-manusia yang dibawah sistem tersebut. Manusia-manusia dibawah semua sistem Panoptikon (sekolah, penjara, perusahaan, dll) direduksi menjadi hanya sekadar obyek dan bukan diberikan posisinya yang semula yakni obyek. Oleh karena itu, sebenarnya istilah yang tepat menurut penulis bagi mereka yang dibawah kendali sistem-sistem Panoptikon adalah “subyek yang diobyekkan”.

Dari sekilas gambaran mengenai teori panoptikon Foucault. Dengan kacamata teori itulah penulis akan membedah fenomena Facebook di Indonesia. Bagiamanakah internalisasi Panoptic facebook (pengawasan) berlangsung, sensor, keberpihakan, dan kekuasaan atas informasi dalam Facebook tersebut. Juga, bagaimanakah posisi Facebook dalam arena kontestasi ideologi yang berlangsung di dunia dan di Indonesia pada ksususnya. Terakhir, berkaitan dengan polemik Facebook terkait dengan “fatwa haram” Facebook oleh sekelompok Ulama (bagian 2).

FACEBOOK: SEJARAH KECIL
Facebook adalah situs web jejaring sosial yang diluncurkan pada 4 Februari 2004 dan didirikan oleh Mark Zuckerberg, seorang lulusan Harvard dan mantan murid Ardsley High School. Keanggotaannya pada awalnya dibatasi untuk siswa dari Harvard College. Dalam dua bulan selanjutnya, keanggotaannya diperluas ke sekolah lain di wilayah Boston (Boston College, Boston University, MIT, Tufts), Rochester, Stanford, NYU, Northwestern, dan semua sekolah yang termasuk dalam Ivy League. Banyak perguruan tinggi lain yang selanjutnya ditambahkan berturut-turut dalam kurun waktu satu tahun setelah peluncurannya. Akhirnya, orang-orang yang memiliki alamat surat-e suatu universitas (seperti: .edu, .ac, .uk, dll) dari seluruh dunia dapat juga bergabung dengan situs jejaring sosial ini.

Selanjutnya dikembangkan pula jaringan untuk sekolah-sekolah tingkat atas dan beberapa perusahaan besar. Sejak 11 September 2006, orang dengan alamat surat-e apa pun dapat mendaftar di Facebook. Pengguna dapat memilih untuk bergabung dengan satu atau lebih jaringan yang tersedia, seperti berdasarkan sekolah, tempat kerja, atau wilayah geografis.

Hingga Juli 2007, situs ini memiliki jumlah pengguna terdaftar paling besar di antara situs-situs yang berfokus pada sekolah dengan lebih dari 34 juta anggota aktif yang dimilikinya dari seluruh dunia. Dari September 2006 hingga September 2007, peringkatnya naik dari posisi ke-60 ke posisi ke-7 situs paling banyak dikunjungi, dan merupakan situs nomor satu untuk foto di Amerika Serikat, mengungguli situs publik lain seperti Flickr, dengan 8,5 juta foto dimuat setiap harinya. (http://id.wikipedia.org/wiki/Facebook)

FACEBOOK: MELAMPAUI PANOPTIKON
Tulisan sederhana ini hanya ingin menunjukkan beberapa hal yang menunjukkan Facebook dan sistem panoptikon yang dijalankannya. Sepeti yang sudah dijelaskan di bagian terdahulu, bahwa inti dari konsep Panoptikon adalah kuasa atas informasi oleh satu pihak. Di dalam penjara Panoptikon, penguasa seluruh informasi adalah sang penjaga sedangkan tawanan tidak pernah mengetahui informasi. Oleh karena itu, tawanan tidak pernah menjadi subyek komunikasi.

Perumpamaan penjaga dan tawanan dapat kita perlebar ke ranah sosial yang lebih luas, khususnya dalam fenomena Facebook. Dalam Facebook dapat kita bagi menjadi dua pihak, yaitu pihak pemilik Facebook sebagai penjaga dan pihak pengguna Facebook sebagai tawanan. Sebagai penjaga Pemilik facebook memiliki kekuasaan yang tak terkontrol untuk mengawasi para pengguna. Bagaimanakah semua sistem panoptikon itu dimungkinkan terjadi dalam Facebook?

Kuasa atas alamat E-mail dan Password User
Seperti kita ketahui bahwa syarat pertama untuk dapat mengakses Facebook adalah melakukan pendaftaran dengan menyertakan alamat E-mail sekaligus password calon pengguna. Dari proses awal ini saja kita dapat mengetahui bahwa Facebook sangat berpotensi menguasai pengawasan atas segala informasi para penggunanya. Dengan memegang semua alamat email dan password para penggunanya, Faecbook dapat mengontrol seluruh informasi yang berkaitan dengan penggunanya. Facebook tidak hanya dapat memblokir tapi juga dapat mengetahui pesan-pesan (yang bisa jadi rahasia) antar anggotanya.

Dalam perumpamaan panoptikon, Facebook sebagai penjaga mengendalikan seluruh informasi dengan menguasai email dan password. Sedangkan pengguna sebagai tawanan tidak mengetahui atau tidak dapat mengontrol apa yang dilakukan Facebook terhadap mereka. Kekuasaan dalam bentuk kontrol tersebut dipegang secara bulat oleh Facebook, sedangkan pengguna sama sekali tidak punya kekuasaan apapun untuk mengontrol gerak-geraik Facebook terhadap dirinya, misalnya jika ada pemblokiran. Beberapa contoh kasus di bawah ini adalah contoh tentang kekuasaan Panoptik Facebook atas penggunanya.

Kasus Sebuah Nama yang ”Aneh”: Blokir Facebook atas Alicia Istanbul
Facebook mempunyai peraturan yang mengatakan bahwa seseorang yang mendaftar Facebook harus mencantumkan nama asli dan lengkap. Nama yang terlihat tidak asli dan tidak lengkap tidak akan diterima sebagai anggota. Namun seiring berkembangnya Facebook hal tersebut menjadi saedikit problematik. Apalagi setelah sekarang Facebook telah menjangkau hampir ke seluruh wilayah dunia. Nama yang semakin beragam semakin sulit untuk ”didisiplinkan”. Definisi sebagai ”aneh” dan ”lengkap” semakin sulit untuk diputuskan. Salah satu kasus yang cukup heboh adalah kasus nama ”Alicia Istanbul” yangs empat dilansir oleh media massa Amerika.

Alicia Istanbul, begitulah nama yang diberikan oelh kedua orang tuanya. Pada sebuah Rabu pagi hari Alicia mendapati bahwa dia telah terputus dari jaringan Fcebook yang sudah dia gunakan sejak tahu 2007. Ibu rumah tangga ini tidak hanya kehilangan kotak ats 330 teman-temannya, tetapi juga kehilangan lembar-lembar halaman bisnis desain permata yang dia pasarkan diseitar daerahnya di Atlanta.

Meskipun dia sadar bahwa keputusan untuk mengahpus atau tidak dari keanggotaan Facebook berdasarkan nama adalah hak sepenuhnya Facebook tetapi dia menyayangkan mengapa tidak ada konfirmasi lebih dahulu sebelum pemblokiran tersebut.

"They should at least give you a warning, or at least give you the benefit of the doubt," begitulah pernyataan Barry Schnitt, juru bicara Facebook. "I was on it all day. I had built my entire social network around it. That's what Facebook wants you todo."(http://www.sfgate.com/cgibin/article.cgi?f=/c/a/2009/05/25/BUSQ17MUBG.DTL&feed=rss.business)

Penghapusan Alicia tersebut dikarenakan oleh nama “aneh” yang dimilikinya, yaitu Istanbul. Istanbul merupakan nama kota dan terdengar aneh jika digunakan sebagai nama orang. Namun, Alicia membantah bahwa memang nam tersebut adalah nama resminya dari kecil pemberian orang tuanya.

Kasus nama ”aneh” semakin lama semakin tidak dapat dikendalikan oleh Facebook. Di Indonesia misalnya banyak sekali pengguna Facebok yang mengganti nama mereka dengan berbagai macam nama. Namun, kasus ”Istanbul” ini setidaknya memberikan sebuah pelajaran tentang betapa kekuasaan berupa kontrol yang dimilki Facebook sangat besaar sekali, bahkan karena sebuah nama.

Blokir Akun Pengingkar Holocaust
Facebook diberitakan telah memblokir dua akun Pengingkar Holocaust. Sebelum mendapatkan kecaman dan permintaan dari berbagai pihak, Facebook mengijinkan dua akun tersebut untuk menggunakan Facebook. Namun, karena mendapatkan tekanan dari beberapa pihak akhirnya terjadilah pemblokiran tersebut.

Menanggapi berita tersebut pihak Facebook mengatkan bahwa Facebook sebagai situs jejaring sosial hanya akan melakukan intervensi yang berkaitan dengan kasus-kasus yang mengancam kekerasan, isu-isu sensitif rasial dan penyebaran kebencian di kalangan masyarakat.

Isu pemblokira tersebut dimulai ketika Brian Cuban, seoarang pengacara Dallas dan saudara pengusaha bisnis teknologi Mark Cuban, menulis sebuah tulisan diblog yang beriri tentang kritiknya terhadap Facebok yang telah mengijinkan dua akun Pengingkar Holocaust mwnggunakan Facebook.

"Facebook certainly has the right to allow diverse points of view on politically and historically sensitive issues, [but] Facebook also has Terms of Service (TOS) in place that dictates the limitations on such content," demikian tulis Cuban.( http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2346610,00.asp)

Pihak Facebook sendiri jga mengtakan bahwa pihaknya kan menyeimbangkan antara tuntutan terhadap toleransi dan sensorship.

"We are sensitive to groups that threaten violence towards people and these groups are taken down," seperti yang diungkapkan oleh juru bicara Facebook. "We also remove groups that express hatred towards individuals and groups that are sponsored by recognized terrorist organizations. We do not, however, take down groups that speak out against countries, political entities, or ideas."

Di Amerika Serikat sendiri, PengingkaR Holocaust bukanlah organisasi illegal. Oleh karena diberi kebebasan oleh Negara untuk berpendapat, mengekpresikan pikirannya dan lain sebagainya. Namun, demikian Cuban berpendapat, di beberapa Negara, Pengingkar Holocaust adalah sebuah tindakan criminal. Cuban menyebutkan beberapa Negara yaitu Austria, Belgia, Czech Republic, Prancis, Jerman, Lithuania, Polandia, Rumania, Israel, Slovakia and Swiss. Karena di beberapa Negara tersebut Pengingkar Holocaust adalah kriminalitas maka Facebook yang juga sudah hadir di Negara-negaratersebut harus memblokir akun pengingkar Holocaust tersebut.

"We have recently begun to block content by IP in countries where that content is illegal, including Nazi-related and Holocaust denial content in certain European countries," juru bicara Facebook menyampaikan. "The groups in question have been blocked in the appropriate countries."

Isu mengenai penghapusan akun Pengingkar Holocaust dapat menjadi suatu p[intu masuk bagi melihat hubungan antara Facebook dan isu-isu sensitive di sebuah Negara atau masyarakat. Misalnya juga terkat semacam isu Homoseksualitas, isu Aborsi, isu nikah Beda Agama, isu Ahmadiyan dalam konteks Indonesia, dan beratus isu-isu sensitive yang dapat kita lokalisir di berbagai negara. Bagiamanakah Facebook menunjukkan keberpihakannya dengan kebijakan-kebijakan (policy) yang diambilnya?

Beberapa pengalaman di lapangan juga menunjukkan bahwa beberapa pengguna Facebook tanpa tahu sebabnya terblokir dari Facebook dengan sebuah peringatan berbunyi “Anda telah melakukan penyebaran kebencian dan isu-isu rasial” dan sebaigainya. Hal ini disinyalir karena pengaduan-pengaduan ke pihak Facebook oleh pihak-pihak tertentu. Motif dari pengaduan tersebut bisa bermacam-macam, bisa karena iseng, serius ingin melaporkan, atau karena ada motif politik dan sebagainya. Yang jelas dari kasus pemblokitan tersebut adalah bagaiaman verifikasi atas kebenaran p[engaduan oleh pengguna Facebook sehingga tidak merugikan pengguna Facebook. Dari titik inilah kita dapat melihat bahwa Facebook tidak hanya megandung harapan akan relasi sosial yang lebih baik, tetapi sekaligus juga mengandung ancaman terkait dengan keberpihakan atas isu-isu sensitif di sebuah neghara yang menggubakannya.

Oleh karena itu, kita dapat mengajukan sebuah pertanyaan dari kasus tersebut tentang netralitas Facebook. Apakah Facebook merupakan sesuatu yang netral? Kalau kita mengikuti kepercayaan bahwa tidak ada sesuatu yang netral, maka Facebook oleh karenanya juga bukanlah sesuatu yang netral atau dengan kata lain dia merupakan sesuatu yang mengandung ideologi di dalamya.

Melampaui Panoptikon
Dengan beberapa contoh di atas dan dengan kesadaran akan keterbatasan data, penulis sampai pada kesimpulan sementara bahwa Facebook tidak hanya mengandung unsur Panoptikon di dalam dirinya melainkan ia telah melampaui Panoptikon. Kenapa? Karena dua unsur utama dalam "penjara" Panoptikon Facebook, yaitu Facebook(owner) sebagai penajga dan pengguna (user) sebagai tawanan sama-sama tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri alias kehilangan kuasa untuk mengontrol kesadarannya sendiri meskipun tidak berarti pengawasan hialng sama sekali.

Di dalam penjara Panoptikon Foucault, penjaga benar-benar bisa mengontrol tawanan. Namun, yang terjadi di dalam Facebook adalah penjaga (staf Facebook) tidak benar-benar bisa menguasai tawanan, misalnya dalam kasus penggantian nama Asli yang semakin sulit dikontrol seiring berkembangnya Facebook ke seantero dunia. Di pihak tawanan juga begitu. Tawanan (pengguna Facebook) seperti kehilangan kesadaran sama sekali bahwa dirinya sedang diawasi. Kesadaran tentang adanya pengawasan (kontrol) Facebook hampir tidak ada. Berbeda dengan tawanan dalam penjara Panoptikon Foucault yang meskipun tidak dapat melihat siapa yang mengawasi tetapi ia sadar ada sesuatu (seseorang) yang mengawasi dirinya.

Ia sadar ada sebuah "kekuasaan tak terlihat" yang dapat "mencabut" dirinya dari dunia perFacebookan kapanpun kekuasaan itu mau. Seperti Alicia Istanbul, tanpa ampunan, pemberitahuan dan permohonan penundaan pencabutan. he he....

*Pegiat Komunitas Embun Pagi Semarang
Gambar diambil dari http://lonewolflibrarian.files.wordpress.com/2009/05/facebook.jpg

2009-06-01T10:55:00.000-07:00

Menggali Pancasila dari Dalam Kalbu Kita

Menggali Pancasila dari Dalam Kalbu Kita

Oleh : Awaludin Marwan, SH

Judul ini di inspirasi dari satu kalimat yang cukup intuitif dalam buku Panca Sila yang di tulis oleh Prof Sudiman. Pokok-pokok pikiran yang di bahas dalam esai beliau cukup komprehensensif dan dialektis dalam membaca Pancasila secara tekstual maupun kontekstual. Maka dengan esai singkat ini, penulis hendak mengurai kembali sari-sari pemikiran Prof Sudiman dan mengkorelasikan dengan pemahaman penulis terhadap subtansi yang di diskursuskan oleh beliau.

Dari Keraguan ke Pendekatan Holistis

Banyak yang meragukan bangunan teoritis Pancasila. Bahkan kredo, bahwa pancasila semacam ideologi “gado-gado” yang tak jelas orientasi dan dasarnya, telah di jadikan opini kuat yang terseret arus reformasi. Uforia reformasi tak hanya berdampak positif pada perkembangan demokratisasi, hak asasi manusia, dan desentralisasi. Tetapi memiliki aspek negativa, di mana nilai-nilai globalisasi dan kosmopolitanisme terbawa tanpa saringan yang memadai untuk di konsumsi khalayak masyarakat Indonesia.

Pada persoalan, kegamangan Pancasila secara epistemologi, di ketahui bahwa berbagai macam ideologi bangsa-negara di ketengahkan pandangan yang memiliki naskah akademik. Naskah akademik yang di tulis secara serius oleh filsof-filsof yang berpengaruh. Umpamanya, paham sosialisme-komunis yang di konstruksikan secara ilmiah oleh Das Capital-nya si-Jenius Karl Marx. Kemudian kapitalis klasik yang disuarakan oleh filsof moral The Weath of Nation-nya Adam Smith. Terakhir, liberalisme dikemukakan melalui Essay Concerning Human Understansding. Sedangkan Pancasila, lahir dari rahim siapa? Soekarno-kah yang bersamaan dengan penerimaan doctor honoris causa dari UGM menolak disebut pembuat Pancasila. Lalu, bangunan teoritisnya, dari buku apa saja?

Inilah kenapa, Pancasila kemudian banyak kritik. Sila pertama ketuhanan di pandang menyerupai ideologi teokrasi, mirip dengan sistem abad pertengahan di dunia barat, saat raja-gereja menjadi satu, ataupun sistem khilafah di Timur Tengah, di mana para sahabat menjadi pemerintah sekaligus badan peradilan. Sila kemanusiaan Pancasilan mencerminkan bahasa dari paham liberalisme, yang mengagung-agungkan hak asasi manusia individual ketimbang hak kolektif. Terakhir, kritik pedas pada sila terahir, keadilan sosial yang mirip konsepsi Marxisme-Leninisme yang hendak menghancurkan antagonisme kelas. Melihat semuanya, ingin di sama-ratakan.

Kritik pedas ini, telah terjawab sudah oleh Prof Sudiman. Bahwa Pancasila bukanlah, sebuah paham asal-asalan, melainkan paham yang sudah lama terpendam dalam sanubari dan akar kultur masyarakat indonesia sejak 350 tahun lamanya. Pancasila adalah ”sistem filsafat”. Pancasila memiliki metode holistik, komprehensif, intregal, dan sistemik. Bukannya, filsafat berisikan nilai-nilai universal yang terdapat dari Sabang hingga Merouke saja, melainkan memiliki basis epistemik yang bisa di perdebatkan. Pancasila merupakan kristalisasi Indonesia. Pancasila memandang Indonesia secara luas, dalam, filosofis, dan menyeluruh. Singkat kata, Pancasila memandang Indonesia secara keseluruhan, bahkan memandang kepentingan dunia internasional sekaligus.

Metode holistis yang di gunakan Pancasilan ternyata sejalan dengan perkembangan sains modern. Di mana pendekatan keilmuan yang dipakai di dalam sains pascamodern telah mengalami banyak perubahan. Diferensiasi tekno-sains yang telah terfragmentasi begitu banyaknya luluh lantah dewasa ini. Pendekatan holistis, yang mengedepankan penyelidikan interdisipliner dalam menanggulangi permasalahan kehidupan manusia telah berlangsung lama. Persoalan kehidupan manusia tidak bisa diselesaikan dengan satu disiplin ilmu saja, melainkan dari berbagai ilmu yang terpadu, eksakuantitaif-sosiologis, filosofis, dan teknologis. Sebagaimana yang dimaksud dengan kesatuan pengetahuan (the unity of knowledge) oleh Wilson.^¹ Ataupun pendekatan holistik dan sistemik yang diungkapkan oleh Fritjof Capra.^²

Pancasila menyediakan pendekatan keilmuan melampui modern dan positivisme. Bahkan boleh di katakan, pendekatan holitis lebih dulu terkandung oleh Pancasila ketimbang di kampanyekan oleh ilmuwan sains terbaru saat ini. Kita patut bersyukur, bahwa kita sebenarnya memiliki paham kerangka epistemologi (pancasila) yang melampaui modern dan positivisme itu.

Kita tak perlu meragukan unsur holistisisme di dalam Pancasila. Meskipun demikian, dalam tulisan ini hal ini perlu dibuktikan melalui hasil penyelidikan nalar. Pertama, Pancasila di konstruksikan oleh Bung Karno, dimana ia merupakan menggagas keseluruhan sila yang di kontekstualisasikan dari keindonesiaan. Tidak berjuang secara parsial, misalnya Ki Hajar Dewantara yang mengkonsepsikan tipikal pendidikan nasional Indonesia saja, meskipun kita harus mengakui perjuangan Ki Hajar Dewantara begitu besar untuk Indonesia. Walaupun secara proporsional kita bisa mengatakan bahwa pergerakan beliau hanya sebatas di wilayah pendidikan.

Tetapi, Pancasila. Melepaskan sekat-sekat perjuangan, ras, agama, disiplin ilmu, hingga menuju Bhineka tunggal Ika-nya. Menuju ke kekesatuan yang utuh. Pancasila sebagai paham yang tak termakan oleh zaman, melainkan ia selalu hadir sebagai perspektif kontemporer yang cocok bagi bangsa Indonesia.

Pada akhirnya, semuanya itu dapat kita sadari bahwa, ketidak-sudian warga negara Indonesia menggunakan paham Pancasila di karenakan dua hal besar. Pertama, ketidak-pahaman konsepsi pancasila secara subtansional. Dan, kedua, stigmatisasi Pancasila yang dulu cenderung di gunakan oleh rejim Orde Baru untuk memberikan legitimasi politis pada pertahanan status quo-nya. Sehingga semenjak reformasi bergulir, P4 (pedoman, penghayatan, pengamalan pancasila) di duga produk orde baru di hapuskan. Bahkan sekarang mata pelajaran Pancasila pun di hapus dari dunia sains pendidikan nasional.

Selanjutnya, bagaimana dengan orang yang masih tetap bersikukuh pada padangan bahwa Pancasila merupakan ideologi ”gado-gado” itu?. Prof Sudiman, mengandaikan ini sebagai kesalahan ”cara melihat” saja. Beliau salut dengan Prof Mr Cornelis van Vollenhoven—lepas dari ketidak-senangan kita pada kolonialisme Belanda—, merupakan salah satu pemikir yang dapat membaca hukum Indonesia melalui perspektif Indonesia. Hukum adat yang di tulis van Vollenhoven cukup bercorak keindonesiaan. Beliau tidak memandang Hukum Indonesia dengan cara pandang barat.

Begitulah kira-kira yang terjadi dengan Pancasila. Jangan lagi melihat Pancasila dalam perspektif barat. Tentang relasi ideologis dengan metarialisme historis, imperialisme, antagonisme kelas Marx, atau laizzes faire, invisible hand, pasar bebas Smith. Tapi bagaimana memahami Pancasila dalam perpektif ke-Indonesiaan. Sehingga, yang satu ini penulis yakini, mampu melihat Pancasila dengan kacamata cukup jernih.

Kesadaran

Pemikiran Pancasila tak sebatas yang tertulis dalam teks tanpa makna. Tetapi Pancasila jelas lima pilar kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pernah menjadi sebuah perdebatan yang menarik, khususnya yang di motori oleh Prof. Driyarkara yang memandang belum tepatnya jika Pancasila itu masuk ke ranah filsafat. Masih perlu falsifikasi, verifikasi, dan apalah namanya, yang intinya adalah skema pendukung Pancasila sebagai sebuah filsafat. Pancasila lebih tepatnya, sebagai jiwa bangsa.

Tetapi penulis di sini ingin menekankan sebuah hal, yakni: Pancasila melampaui filsafat yang selama ini di dominasi oleh pemikiran barat. Pemikiran barat yang terlalu mempercayai rasionalitas. Rasionalitas di anggap sebagai senjata ampuh untuk menyiram api mitos. Meskipun demikian, sebaliknya, keyakinan pada rasionalitas yang berlebih-lebihan merupakan justru menciptakan mitos baru. Seolah-olah semuanya dapat diselesaikan dengan akal budi manusia yang terbatas kapasitanya.

Pemikiran barat yang mengedepankan rasionalitas, melembagakan budaya berpikir logosentrisme. Paham yang mementingkan unsur logis saja. Tipikal pemikiran seperti ini pada umumnya identik dengan pola berpikir para filsof modern. Filsof modern yang di mulai semenjak renaissance, mengunggul-unggulkan rasionalitas di atas segala-galanya. Entah itu aliran pemikiran rasionalisme Prancis—Rene Descates, Spninoza, Pascal, dst,— maupun empirisme Inggris — Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, Berkeley. Hingga pencerahan (aufklarung) di Jerman yang menciptakan aliran besar filsafat idealisme Immanuel Kant, Hegel, Ficthe, Scelling. Semuanya itu lebih mengedepankan rasionalitas.

Namun, pada akhirnya pemikiran modern pun banyak di gugat oleh rumpun pemikiran post-modern. Logosentrisme di nilai gagal menjalankan misinya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan manusia yang sesuai dengan kebutuhan manusia-nya. Tekno-sains berkembang berdasarkan disensus bukan konsensus yang menitik beratkan pada post-humanisme. Ilmu pengetahuan telah kehilangan kepercayaannya (delegitimasi).

Aliran pemikiran kontemporer, post-modern dan post-strukturalis menolak sebuah narasi besar. Menolak sebuah hal yang universal. Termasuk penggunaan rasionalitas yang berlebih-lebihan yang ditentang keras oleh tradisi pemikiran Post-modern. Banyak orang menilai, bahwa pemikiran post-modern bukanlah semacam kerangka epitemologi baru yang memiliki metodologi yang dapat digunakan secara praksis. Tujuan post-modern itu adalah membidik kesadaran manusia. Hingga rumpun pemikiran ini juga disebut, modern yang sadar diri, atau ultramodernisme, atau hipermodernisme.

Pemikiran barat telah banyak mengalami pergeseran. Orang yang semula belajar mengasah otaknya dengan filsafat dan tekno-sains, tidak hanya di tuntut untuk menguasai ilmunya, melainkan di pinta untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab akan keilmuannya. Keilmuannya yang bermanfaat untuk kepentingan kemanusiaan.

Di era modern, orang belajar fisafat, tetapi tidak menjalankan atau mengamalkan apa yang dipelajarinya. Bahkan tidak memiliki kesadaran dalam mempelajarinya. Tetapi, kembali ke konsepsi pemikiran Pancasila, melampui tradisi pemikiran modern dan post-modern. Yakni menyakini bahwa Pancasila itu bukanlah otak-atik nalar semata, melainkan juga panduan hidup yang perlu di amalkan dan di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Singkat kata, Pancasila melampaui rasio yang diunggulkan oleh pemikiran modern, kesadaran oleh pemikiran post-modern, melainkan sampai pada tahap bagaimana pelaksanaannya dalam kehidupan nyata. Pancasila tidak hanya untuk dipikirkan, tidak pula di sadari, tetapi juga telah tercermin dalam perilaku dan interaksi sosial masyarakat Indonesia.

Sebagaimana tradisi pemikiran timur, yang tidak hanya mengedapankan rasio, tetapi juga menekankan rasio yang diskursif dan perasaan yang intuitif. Harus ada kesejajaran antara apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan dengan apa yang dikejarkan. Itulah timur!.

Peradaban timur telah menghasilkan kekayaan yang cukup bermakna bagi kehidupan manusia dunia. Peradaban yang sarat pemikiran filsafat timur memiliki gayanya sendiri. Beck menunjukan kebutuhan falsafati timur yang dapat diukur dengan : pengetahuan tentang kebaikan tertinggi (knowledge of the highest good) dan tindakan untuk mencapai kebaikan tertinggi (action for the highest good). Ataupun Blanshard yang menilai bahwa filsafat timur sebagai kebijaksanaan yang di dasari oleh perasaan (feelings) dan keinginan/ nafsu/ birahi (desires) ketimbang pengetahuan. Kedua, penilaian itu di dasari oleh intuisi yang sulit dipertahankan dengan argumentasi logis.^³

Kolektivisme versus Individualisme

Pancasila sebagai bukti perlawanan kuatnya pengaruh pemikiran barat terhadap eksistensi paham-paham negara-bangsa di seantero jagad ini. Tetapi perlu di tekankan, bersamaan dengan optik Prof Sudiman, bahwa pemikiran barat bersifat individualisme. Seolah-olah, mengedepankan ”aku”, eksistensi manusia mendahului esensinya, orang lain neraka.

Sehingga prinsip-prinsip kesenangan dunia barat di motori oleh hakekat liberalisme, di mana campur tangan pemerintah sudah ditekan serendah mungkin, kepentingan pribadi di atas segala-galanya.

Tetapi Pancasila di gali dengan ”perbedaan dalam kesatuan”. Prinsip kekeluargaan menjadi prioritas. Keluarga, merupakan institusi yang di cari oleh sebagian besar manusia Indonesia, sebagai sebuah institusi yang membahagiakan, menenangkan batin, suka saat bersama-sama, meskipun dalam berbagai perbedaan yang ada.

Seperti halnya tradisi bangsa Jepang dalam berhukum dan berdemokrasi. Akar kultur kebudayaan memang tak bisa dipisahkan oleh hukum, jika hukum itu menginginkan keadilan bagi masyarakat lokalitas di mana hukum itu hidup, maka bermanfaat dan efektiflah hukum tersebut. Sebagaimana Jepang yang kita bisa melihatnya sebagai sebuah negara yang memiliki daya kekuatan sendiri atas landasan tradisi yang dipegang teguh. Jepang mengidentifikasi dirinya dan membangun kehidupan yang tak menyatu dengan tradisi, kebudayaan, dan peradabannya.

Jepang memegang teguh nilai kolektivisme, bukan individualisme yang berasal dari mulut liberalisme-kapitalisme. Tradisi Jepang tak mengenal ”aku”, yang ada bagi mereka adalah uchi (my house) orang-orang yang tinggal satu rumah, otaku (your house) rumah-rumah tetangga sekitar, dan kaisha (symbolizes the expression of group consciousness) simbol kesadaran kolektif komunitas.^⁴ Sehingga urusan yang ada bukanlah kepetingan diri sendiri, melainkan kepentingan orang rumah, tetangga, dan kesadaran bersama komunitas.

Sehingga dengan kuatnya tradisi ini Jepang tumbuh menjadi negara yang memiliki indentitas. Ia memiliki intregasi sosial komunitas masyarakat, sehingga pembangunan pun di jalankan dengan modal sosial ini. Kepedulian masyarakat Jepang antara satu dengan yang lain, terutama orang rumah, tetangga, dan komunitasnya begitu besar, sehingga menciptakan emotional partisipation, partisipasi emosional yang mengikat antarindividu. Sehingga suasana kekeluargaan, gotong royong, toleransi, dst-nya menjadi karakteristik masyarakat Jepang. A group formed on basis of exclusiveness, based on this homogenety, even without recourse to any form of law.^⁵ Nalar dan rasa komunitas menyatu dengan pribadi manusia Jepang. Inilah yang menarik dari Jepang yang mungkin sulit ditiru Indonesia, umpanya dengan Jepang yang memiliki masyarakat homogen dan ada institusi yang menjaga kultur dan tradisi mereka berupa kekaisaran-kerajaan yang masih eksis dan autoritatif.

Yang menarik berikutnya dari Jepang adalah tradisi yang eksis tak tergerus desakan kapitalisme-liberalisme-globalisasi. Di tengah masyarakat dunia yang diterpa sistem sekular, memisahkan urusan budaya dan agama, Jepang malah sebaliknya. Iklim religi dan kebudayaan Jepang tetap dilestarikan bahkan di jadikan dasar kemana arah Jepang berjalan.^⁶ Amerika sebagai negara sekular yang menjadi cermin bagi wujud negara yang di inginkan kapitalisme-liberalisme telah mendeklarasikan diri sebagai negara yang paling mampu menjawab tuntutan globalisasi. Namun Jepang juga mampu memenuhi tuntutan globalisasi tanpa harus menjadi negara kapitalistik-liberalistik. Jepang terseret arus globalisasi tanpa tenggelam di dalamnya. Sehingga dalam setiap aktivitas di berbagai bidang, khususnya politik dan demokrasi ia tetap mendahulukan tradisi dan akar kultur kebudayaannya.

1 Edward Wilson. 1998. Consilience : The Unity of Knowledge. NY Alfred. A Knof.

2 Fritjof Capra. 1982. The Turning of Point; Science, Society and The Rising Culture. HaperCollins Publiser. London. Metode berpikir modern yang sebenarnya menghancurkan tradisi telah menjadi tradisi itu sendiri. Tradisi berpikir Newtonian dan Cartesian telah merambah hingga ke titik kecil denyut nadi perkmbangan sains modern dewasa ini. Hingga pada akhirnya Capra menemukan metode holistik dan sistemik, memandang semua yang ada sebagai sebuah jejaring yang tak terpisahkan satu sama lain.

3 Bagus Takwin. 2003. Filsafat Timur; Sebuah Pengantar ke Pemikiran Timur. Jalasutra. Yogjakarta. Hal. 28

4 Chie Nakane. 1986. Criteria of Group Formation. Di jurnal berjudul. Japanese Culture and Behavior. Editor Takie Sugiyama Lembra& William P Lebra. University of Hawaii. Hawai. p. 173

5 Ibid., p. 177

6 Roland Roberton. 1992. Globalization Social Theory and Global Culture. Sage Publications. London. P. 85-87

Guru sebagai Gerakan Politik

2009-05-31T10:05:00.000-07:00

“…viewing teachers as intellectuals provides a strong critique of those ideologies that legitimate social practices which separate conceptualization, planning, and designing from the processes of implementation and execution. It is important to stress that teachers must take active responsibility for raising serious questions about what they teach, how they are to teach it, and what the larger goals are for which they are striving. This means that they must take a responsible role in shaping the purposes and conditions of schooling.”
(Stanley Aronowitz & Henry A. Giroux, 1986: 31)

Politik Peminggiran Pendidikan
Pendidikan tidak menjadi subjek yang dipentingkan dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Dalam hiruk-pikuk pemilihan presiden dan wakil presiden sekarang, tidak ada satu calon pasangan pun yang menawarkan visi ideologis pendidikan Indonesia. Semuanya konsentrasi pada visi pembangunan ekonomi yang bahkan menimbulkan perdebatan antara ekonomi-politik neoliberalisme melawan ekonomi-politik kerakyatan. Tampaknya mulai dari awal kemerdekaan negeri ini, yang lebih dipentingkan adalah pembangunan struktur dan tatanan ekonomi saja, sedangkan pembangunan pendidikan, kebudayaan, dikesampingkan. Hal ini terlihat dari tiadanya strategi politik kebudayaan bangsa ini, termasuk strategi politik pendidikan yang secara substansial terdapat visi ideologi pendidikan yang dipilih. Beberapa kebijakan pendidikan yang diambil pemerintah selama ini agaknya pun tidak dilandasi dengan visi ideologis yang jelas. Dalam hal ini pendidikan masih saja diletakkan sebagai subordinasi dari pembangunan ekonomi dan transaksi politik nasional.

Pertama, ia menjadi subordinasi dari pembangunan ekonomi. Hal ini terlihat dari sekian banyak kebijakan pendidikan yanga diambil oleh pemerintah lebih mendasarkan pada pertimbangan ekonomi daripada visi ideologis pendidikan. Beberapa kebijakan pemerintah yang keluar belakang ini bahkan menunjukkan nalar neoliberalisme sebagai basis nalar pikirnya.

Undang-Undang No. 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) misalnya, ia lebih merupakan kebijakan neoliberalisme pendidikan ketimbang sebuah kebijakan pendidikan yang pro rakyat. Penarikan tanggung jawab pemerintah dalam pendanaan pendidikan publik yang dilegitimasi oleh UU No. 9/2009 tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) bahwa, “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, dan ayat (2), “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”, termasuk juga secara substansial bertentangan dengan pembukaan UUD 1945 dalam tujuan “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kebijakan tersebut jelas-jelas visi ideologisnya adalah neoliberalisme.

Kedua, pendidikan menjadi komoditas politik. Saat ini sedang gencar-gencarnya Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) mensosialisasikan pendidikan gratis sekarang ini, yang dibuktikan dengan adanya BOS dan lainnya. Tentu hal ini sangat politis karena dilakukan pada saat-saat pergantian tampuk kekuasaan di republik ini. Demikian juga dengan keputusan tiba-tiba dari Dirjend Pendidikan Tinggi (Dikti) yang menyatakan akan menaikkan gaji dosen dan guru besar 100% beberapa waktu lalu. Kita dapat melihat fenomena serupa juga pada awal-awal 2008 adalah pemenuhan anggaran pendidikan 20%.

Pemenuhan amanat konstitusi itu pun dengan intrik memasukkan anggaran gaji guru ke dalam alokasi 20% anggaran pendidikan, padahal sebenarnya gaji guru sudah dijamin dalam UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas pasal 40 ayat (1) bahwa, “pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh: a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai...”. Pemasukan anggaran gaji guru ke dalam alokasi anggaran pendidikan 20% yang disahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut justru mempermudah pemenuhan kewajiban memberikan anggaran pendidikan oleh pemerintah. Pemenuhan tersebut tidak sekadar tarik-ulur yang alot dan lama, namun juga dilakukan menjelang Pemilu 2009 yang tentu cukup strategis digunakan sebagai komoditas politik oleh partai berkuasa.

Mestinya pendidikan menjadi subjek yang dipentingkan dalam pembangunan bangsa. Kebijakan-kebijakan yang diambil dengan pertimbangan ekonomi dan demi transaksi politik merupakan pembodohan bangsa secara sistematis, walau mungkin tidak disadari oleh mereka pengambil kebijakan. Banyak yang sadar bahwa negara-negara seperti Jepang dan Malaysia dapat lebih maju daripada Indonesia padahal waktu tahun 50-an 60-an sama-sama berada dalam kondisi ekonomi dan politik yang amburadul, hal itu karena Jepang dan Malaysia mengutamakan pendidikan. Mereka telah menjadikan pendidikan sebagai subjek utama pembangunan bangsa. Kita belum.

Pendidikan sebagai Modal Budaya & Potensi Guru
Meminjam istilahnya Pierre Bourdieu, pendidikan merupakan modal budaya (cultural capital) bagi perubahan bangsa ke arah yang lebih baik. Pendidikan sebagai sebuah sistem dan dilembagakan dalam bentuk institusi sosial mendidik siswa-siswa terbaik bangsa, dengan membelajarkan siswanya yang terbaik, dengan materi pelajaran yang kontekstual dan mengakomodasi kebutuhan personal, dengan substansi visi ideologis kebangsaan. Pendidikan sebagai modal budaya bangsa Indonesia mesti memiliki visi ideologis tatanan masyarakat Indonesia seperti apa yang ingin dicapai dan manusia Indonesia seperti apa yang ingin dibentuk. Visi inilah yang kemudian ditransformasikan melalui kebijakan pendidikan oleh pemerintah, di antaranya adalah kurikulum, standar pendidikan nasional, dan lainnya.

Namun sayangnya hal ideal tersebut sulit untuk dipenuhi dalam konteks dan kondisi sistem pendidikan Indonesia saat ini, yang sebagaimana dikemukakan di depan berada dalam subordinasi pembangunan ekonomi dan transaksi politik. Logika neoliberalisme dan politik kekuasaan telah menafikan dan meminggirkan pendidikan sebagai subjek yang penting dalam pembangunan bangsa. Dengan demikian kita tidak dapat berhadap banyak pada sistem pendidikan nasional, karena jelas banyak kebijakan yang dikeluarkan kontraproduktif dengan visi ideologis pendidikan bangsa Indonesia yang mestinya kontekstual dengan kondisi sosial masyarakat. Pada sisi ini, yang diperlukan adalah perjuangan untuk terus mengkritik kebijakan-kebijakan tersebut, namun di sisi lain mesti mencari agen-agen perubahan yang dapat menjadikan pendidikan betul-betul sebagai modal budaya dalam membangun bangsa.

Para pemikir pendidikan dan pedagog telah menyatakan bahwa peran penting dari pendidikan adalah pada guru. Di sinilah guru mesti dapat menjadi intelektual (as intellectual) sebagaimana dinyatakan Aronowitz & Giroux, atau sebagai intelektual organik (organic intellectual) dalam istilahnya Gramsci, dan intelektual spesifik (specific intelllectual) dalam istilahnya Foucault. Dalam gagasan Aronowitz dan Giroux terutama, guru memiliki peran besar dalam menggerakkan pendidikan tidak sekadar sebagai aktivitas transfer pengetahuan an sich, lebih dari itu adalah pendidik yang mestinya mampu menjadi motivator bagi perubahan sosial masyarakat. Melihat pada kondisi sosial masyarakat Indonesia sekarang ini, ketika kita tidak dapat berharap terlalu banyak dari sistem pendidikan yang berada dalam subordinasi ekonomi dan politik, maka guru adalah potensi besar untuk melakukan perbaikan pendidikan secara substansial, atau dalam terminologi yang provokatif adalah guru sebagai penggerak revolusi pendidikan!

Hal ini karena semua komponen pendidikan sebenarnya tidak ada artinya tanpa ada sentuhan dari guru. Kurikulum dan kebijakan pendidikan lainnya adalah “teks” mati yang baru dapat “berbicara” ketika “dibaca” dan dihidupkan oleh guru. Perubahan kurikulum pendidikan nasional sampai pada Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang diimplementasikan dengan kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada pelaksanaannya mandul, karena guru tidak banyak berubah strategi pembelajarannya, orientasi posisinya dengan siswa dalam paradigma yang berpusat pada siswa (student centered), dan lainnya. Hal ini menandaskan bahwa betapa hebatnya sebuah kurikulum dan kebijakan pendidikan dibuat, jika tidak ada perubahan pada diri guru, maka semuanya akan sia-sia belaka. Demikian juga dalam upaya revolusi pendidikan Indonesia.

Guru sebagai Gerakan Politik
Para pendidik kritis seperti Paulo Freire, Stanley Aronowitz, Henry A. Giroux, Michael W. Apple, dan lainnya telah mengungkapkan bahwa guru semestinya dapat menjadi gerakan politik. Namun bukan politik praktis, atau politik kekuasaan, melainkan politik kebudayaan (cultural politic) sebagai upaya masif untuk melakukan perubahan sosial di masyarakat. Gagasan guru sebagai gerakan politik adalah gerakan melawan subordinasi pembangunan ekonomi dan transaksi politik atas pendidikan. Dengan demikian, guru sebagai gerakan politik harus melawan upaya dari pemerintah atau siapapun yang menjadikan pendidikan sebagai komoditas politik seperti yang terjadi sekarang ini. Pendidikan tidak boleh menjadi batu loncatan karier politik oknum tertentu. Gagasan ini mesti menjadikan guru berani melakukan tekanan politik kepada penguasa untuk menjadikan pendidikan sebagai subjek yang utama dalam pembangunan bangsa, di atas determinan politik dan politik.

Hal ini dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan memanfaatkan organisasi-organisasi guru, baik yang formal maupun nonformal. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam hal ini tentu mesti mereformasi diri, dan semakin mengintensifkan gerakan-gerakan guru pada organisasi nonformal yang relatif tidak terikat pada penguasa, seperti Klub Guru, Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), dan lainnya. Tidak dapat dilupakan adalah kelompok kerja guru mata pelajaran, dan lainnya. Kelompok-kelompok tersebut tidak semestinya sekadar menjadi ajang pengembangan bahan ajar saja, lebih dari itu mesti menjadi blok historis (historical bloc) dalam istilahnya Gramsci, yakni kelompok yang menjadi pioner perubahan, dengan melakukan kajian-kajian intelektual dan kebijakan pemerintah.

Hal paling substansial dalam jangka panjang guru sebagai gerakan politik kebudayaan ini adalah pendidikan guru. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) menjadi institusi pendidikan yang paling bertanggung jawab terhadap kualitas guru yang diluluskannya. Pada fase pendidikan guru inilah, guru mesti disadarkan mengenai relasi kuasa politik dan modal dalam pendidikan, mengenai subordinasi pendidikan oleh ekonomi dan transaksi politik. Kurikulum pendidikan guru mesti memasukkan lebih banyak materi sosiologi pendidikan baru (The New Sociology of Education) yang memaparkan mengenai ideologi pendidikan, politik pendidikan, gerakan politik guru, dan lainnya dengan mengacu pada gagasan-gagasan besar para pendidik kritis seperti Apple dan Giroux.

Ed Khan, penulis...

Mencermati Pandangan Ekonomi Capres: Kesalahan Mentalitas Anti-Kapitalisme

2009-05-31T09:57:00.000-07:00

Neoliberalisme dan ekonomi kerakyatan telah beradu. Namun keduanya tidak berdiri dalam kursi yang tegas. Dengan penuh kepercayaan diri, ekonomi kerakyatan membangun kredonya untuk komoditi politik. Padahal ekonomi kerakyatan ini lebih cenderung pada ekonomi sentralistik. Di mana pertumbuhan ekonomi sangat lambat, kompetisi pelaku bisnis dikerdilkan, membuat negara jauh terbelakang alias miskin.

Sialnya, neoliberalisme dalam praksis bukanlah pihak yang berani mendeklarasikan diri. Meskipun dalam label dan refleksi kerja, diketahui prioritas kebijakan moneter, penaikan suku bunga, dan intervensi negara dalam pasar. Yang semuanya itu sarat akan arah kebijakan neoliberalisme. Tapi, mereka tak mau dinamai kaum neoliberalisme.

Perang neoliberalisme dan ekonomi kerakyatan sudah tak terbendung lagi. Mana yang lebih baik?. Sebuah pertanyaan yang cukup sulit di jawab. Tetapi, jika ingin proporsional, maka dua-duanya sama-sama buruknya. Pertama, ada semacam sindrom anti-kapitalistik yang menyesatkan. Kedua, dua-duanya meresmikan diri pada ligitimasi intervensi negara dalam bidang ekonomi. Dua argumentasi ini yang membuat kebijakan ekonomi capres lemah secara teoritis dan etis.

Anti-kapitalisme telah tertanam di banyak benak massa sebagai hantu. Wujudnya tak nampak, tetapi ketakutannya terasa. Padahal sekarang ini, masyarakat telah menjadi masyarakat yang sangat kapitalistik.

Perubahan masyarakat dari masyarakat tradisional menuju ke masyarakat kapitalis di tandai dengan kedaulatan penuh di tangan konsumen.1 Praktek kapitalis telah berlangsung lama. Dengan sistem kapitalis-lah orang-orang dapat mendapatkan kemakmuran. Tetapi justru, citra kapitalis yang terbangun begitu buruk itu, maka melahirkan mentalitas antikapitalis. Begitulah kira-kira yang ditulis Ludwig von Mises, dalam The Anticapitalistic Mentality.

Kapitalis memang bukan system ekonomi yang mampu mengatasi semua persoalan kehidupan ekonomi manusia. Tetapi kapitalis merupakan sistem terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Negara-negara maju dengan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan manusia tercanggih menggunakan sistem kapitalis secara terbuka.

Terakhir, kritik pada pandangan adanya intervensi negara dalam pasar. Dengan dalih, keadilan, kesejahteraan, kemanusiaan, siapalah yang tidak menyetujuinya. Tetapi jika di cermati kebijakan campur tangan ini, maka akan nampak banyak ketimpangan.
Berbagai kepetingan bermain, pajak-pajak tidak sekadar pemerasan, melainkan pengkerdilan pelaku bisnis. Negara menjadi penghambat laju pertumbuhan ekonomi bangsa.

Meskipun neoliberalisme lebih moderat ketimbang ekonomi kerakyatan. Tetapi kedua-duanya masih melegalkan campur tangan negara mengatur pasar. Akibatnya, inflasi tak terkendali hingga bisa mencapai hiperinflasi, pertumbuhan sektor riil dikesampingkan. Persaingan menjadi tidak sehat. Sebab ada wasit gadungan, yang bersembunyi di bawah kedok amanah rakyat, tetapi kelakuannya tak ubah sebagai penghisap dan benalu.

Negara sudah seharusnya hanya menjadi mediasi, ruang pertemuan, atau shelter. Bukan kemudian memanfaatkan ketakutan publik terhadap bahaya kapitalisme untuk masuk dalam percaturan pasar. Negara ideal yang mampu menopang kehidupan ekonominya adalah negara yang memposisikan dirinya sebagai fasilitator. Hayek mengkonstatasikan bahwa negara hendaknya membangun problem ekonomi dengan pengkoordinasian saja, established the central problem of economics as one of coordination.2 Mekanisme selanjutnya adakah dengan menyerahkan pada permintaan pasar. Dengan cara mengatur seperti ini, maka Negara berhasil terlibat tanpa merusak keberlangsungan kehidupan ekonomi yang sudah berjalan.

Pada akhirnya, jika capres masih saja belum memperbaharui visi ekonominya, maka yang terjadi adalah permintaan pada warga untuk mempersiapkan diri atas keterpurukan ekonomi selama 5 (lima) tahun kedepan.

Awaludin Marwan/ Luluk

1. The modern concept of freedom means. Every adult is free to fashion his life according to his own plans. He is not forced to live according to the plan of a planning authority enforcing its unique plan by the police, i.e., the social apparatus of compulsion and coercion. What restricts the individual’s freedom is not other people’s violence or threat of violence, but the physiological structure of his body and the inescapable na-ture-given scarcity of the factors of production. It is obvious that man’s discretion to shape his fate can never trespass the limits drawn by what are called the laws of nature. To establish these facts does not amount to a justification of the individual’s freedom from the point of view of any absolute standards or metaphysical notions. It does not express any judgment on the fashionable doctrines of the advocates of totali-tarianism, whether “right” or “left.” It does not deal with their. Kebebasan yang bukan semacam perilaku kesewenang-wenangan, melainkan kebebasan yang lebih bermakna. Setiap orang bebas memiliki rencana hidupnya masing-masing. Tidak karena paksaan dari kekuasaan yang berdiri di atas otoritas semu. Tidak adanya pembatasan terhadap kebebasan perseorangan. Sehingga dengan kesadaran ini yang terkonstruksi, tak ada lagi orang yang menggunakan instrumen kekuasaan dalam mempengaruhi kebebasan orang lain. Tak ada ancaman kekerasan dan tak ada paksaan. Biarlah struktur psikologis membimbing tiap-tiap orang untuk berpenghasilan dengan keinginan-keinginannya. Pertimbangan-pertimbangan pribadi akan membuat kebijaksanaan untuk menentukan nasibnya sendiri, inilah yang kemudian disebut hukum alam (the law of nature). Ludwig von Mises. 1972. The Anti Capitalistic Mentality. Libertarian Press, Inc.
2. Scott A. Beaulier, Peter J. Boettke, Christopher J. Coyne. 2002. Knowledge, Economics, and Coordination: Understanding Hayek’s Legal Theory.. Journal of Law & Liberty. 2000.

Penulisan buku embun pagi kedua

2009-05-31T09:54:00.000-07:00

Komunitas embun pagi setelah penerbitan buku pertama pada Maret 2009 di FBS Unnes, sekarang sedang merancang tiga embrio buku berikutnya. Dalam waktu yang mendesak ini, buku kedua mengambil tema besar “melawan positivisme”.

Outline tentatif dari buku kedua komunitas embun pagi
“Melawan Positivisme”

Pengantar: F. Budi Hardiman

1. Konsep dasar positivisme dan sejarah perdebatannya.
(Giyanto), juragan rental dan pusat HP di sekitar kampus Unnes.
2. Melawan Kuantifikasi Ranah Humaniora: Positivisme dalam penelitian kuantitaif dalam ranah humaniora.
(Fahmi Mubarok), mahasiswa Psikologi Unnes yang dianiaya oleh sistem.
3. Melawan Standarisasi Akademik Positivistik.
(Edi Subkhan), ....nggak jelas!!!
4. Positivisme Budaya dalam Perspektif Cultural Studies.
(M. Taufiqurrohman), mahasiswa S2 Cultural Studies UI.
5. Feminisme Melawan Patriarki: Potret Melawan Positivisme dalam Isu Gender.
(Elin), petualang tanpa tujuan.
6. Melampaui Hukum Positif: Sebuah Refleksi Hukum Progresif.
(Ucok Baba), mahasiswa...
7. Positivisme dalam Demokrasi Prosedural.
(Awang Hernawan), penjaga PS di Sekaran.
8. Positivisme versus Eksistensialisme.
(Awaludin Marwan), direktur eksekutif Dewa Orgasm.
9. Menuntut Dehumanisasi Ekonomi Matematik.
(Andi), mahasiswa..
10. Menusuk Jantung Positivisme: Reviu Pemikiran Fritjof Capra.
(Hariez), penakluk gunung..(?)
11. Kang Yoghas, Kang Malik, silakan mengusulkan menulis apa, kami merasa kesulitan menentukan tema untuk jenengan berdua. Atau menulis untuk embiro buku ketiga dan keempat. Buku ketiga tema besarnya “Intelektualisme” dan keempat “Transformasi Sosial”

Ketentuan penulisan:
1. Penulis dari tiap-tiap chapter tersebut masih tentatif, dapat berganti orang, dapat pula mengusulkan chapter baru. Bagi yang merasa membutuhkan bantuan, dapat satu chapter atau satu tulisan ditulis oleh dua orang.
2. Ditulis font Times New Roman 12 pt, kira-kira 10 halaman spasi satu, sekitar 5000 kata.
3. Format bahasa ilmiah populer, mudah dipahami, dengan footnote dan daftar pustaka ala Turabian.
4. Kutipan langsung dari buku selain berbahasa Indonsia ditulis dalam bahasa asli. Kutipan tidak langsung, masuk dalam paragraf dan sebaiknya dialihbahasakan.
5. Penulisan mulai 25 mei s.d 25 30 Juni.
6. Untuk sementara diskusi outline, referensi, dan sharing lainnya via internet. Setelah semua selesai dibahas dalam focus group discussion di Semarang, yang difasilitasi oleh Komunitas Embun Pagi, Semarang.
7. Editing, editor atau tim editing ditentukan untuk menyelaraskan tata bahasa, frase – parafrase, gaya bahasa, dan lainnya.
8. Terakhir, dalam proses pembacaan ulang dilakukan focus group discussion terbatas menghadirkan reviewer seperti Triyono Lukmantoro (Undip), Martin Surajaya (STF Driyarkara), Ali Formen (Unnes), Doni Danardono (Unika Sugijapranata).
9. Pengurusan ke penulis kata pengantar dan penerbitan.
10. Ketentuan lainnya dapat diusulkan segera...sumonggo!!!

Jakarta, 24 Mei 2009.

ttd

Edi Subkhan, (edi_subkhan@yahoo.com)
M. Taufiqurrohman,
Awaludin Marwan,
Nur Amri El-Insyiati.

Sistemophobia

2009-05-21T05:15:00.000-07:00

Dalam suatu ketika saya dihimbau, dengan keras, “Anda ini masih berada dalam sebuah sistem!”. Kemudian saya bertanya-tanya, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan sistem?

Barangkali sistem adalah tatanan. Bisa jadi sistem adalah sekelompok sesuatu, atau mungkin juga adalah seperangkat benda-benda (baik terlihat maupun tak terlihat, termasuk juga manusia) yang membentuk satu kesatuan tatanan, yang secara aktif mengusahakan penataan atas anasir-anasir yang dicakupi oleh sistem tersebut, dengan cara-cara tertentu, yang terkadang memang harus bersifat imperatif.

Sejauh berkaitan dengan manusia, maka sistem bersifat autopoieses, yang secara harfiah mampu membentuk dirinya sendiri. Sistem autopoietik ini adalah mekanisme ”metabolisme” melalui penyusunan dirinya sendiri serta menyaring keluar masuknya berbagai pengaruh secara selektif. Dengan cara demikian, sistem mengalami perubahan secara struktural secara berkesinambungan, seraya mempertahankan pola-pola yang mirip dengan sebelumnya. Dan juga, manusia tak bisa lepas dari sistem. Karena bahkan seorang dirinya pun adalah sebuah sistem.

Sosok yang memberikan himbauan kepada saya, yang berada dalam suatu sistem tertentu, berbicara atas nama sistem—secara kebetulan melingkupi kami berdua. Sebuah sistem yang juga melingkupi pembaca sekalian, meskipun dengan ”kelas” dengan setiap diferensiasi dan kewenangan yang berbeda ; sistem pendidikan.

Sosok tersebut, telah terlanjur memberikan himbauan dengan keras, dengan atas nama sistem. Tetapi, sebenarnya, bisakah sebuah sistem dijalankan dengan logika representasi, bahwa satu anasir dalam sebuah sistem berkata dan memvonis sesuatu dan seolah-olah dengan demikian sistem telah terwakili (oleh dirinya) secara representatif? Apakah dengan demikian, kata dan vonis yang diberikan adalah yang dari sistem secara keseluruhan dan bukan kata dan vonis dari seorang individu yang secara kebetulan bagian dari sistem?

Sebagai contoh sederhana. ”Ilmiah” adalah satu istilah yang ditelurkan, dan menjadi wajib, dalam sistem pendidikan. Tetapi ”ilmiah” itu sendiri mempunyai pemaknaan dan pemahaman yang begitu beragam. Di satu sisi, ilmiah dipahami sebagai suatu prosedur, yang jika semua prosedur itu telah ditaati, maka sebutan ”ilmiah” sudah layak disematkan. Ilmiah menjadi sama dengan prosedur. Ilmiah prosedural. Di sisi lain, ilmiah berarti rasional, sesuai dengan rasio yang berlaku di bidangnya masing-masing. Di sisi lain lagi, ilmiah adalah merupakan suatu sikap, bukan hanya ucap. Di sisi lain lagi, ilmiah adalah obyektivitas, dan kita akan bertemu lagi dengan keragaman pemahaman mengenai obyektivitas sehingga akan beragam lagi bagaimana cara mencapainya.

Jika dikembalikan kepada pernyataan dalam tanda kutip di atas, maka pernyataan “Anda ini masih berada dalam sebuah sistem!”, adalah suatu pernyataan yang paradoksal dan mengandung kontradiksi dalam dirinya sendiri. Lebih jauh lagi, menyiratkan sebuah ketidakfahaman (atas sistem) yang fatal. Karena, yang pertama, berkait pemaknaan sistem yang beragam. Menyikapi hal tersebut, memaksakan tafsir tunggal dalam sebuah sistem, adalah menyalahi logika sistem itu sendiri, sehingga bentuk dan sikap semacam ini tidak bisa dikatkan ”ilmiah”.

Yang kedua, bermula dari postulat bahwa manusia tidak bisa lepas dan bebas dari sistem, karena bahkan dirinya pun juga sebuah sistem. Dengan demikian, sejauh apapun yang dilakukan oleh manusia, tetaplah berada di dalam sistem dan terlingkupi oleh sistem. Manusia hanya bisa ber-laku atas pemahamannya terhadap sistem tersebut. Manusia tidak bisa bebas. Di sini, yang berperan adalah kebersediaannya untuk membuka pemahaman ”yang lain” dan ”yang tak terduga”, sehingga bersedia berkonsensus karenanya.

Mengingat hari-hari ini di Indonesia, dengan sistem pemerintahan demokrasi, keterhubungannya dengan pemilu, dan tetek bengek prosedural lainnya, di suatu masa ketika kesediaan dan keberanian untuk mendekonstruksi-diri belum lagi disadari. Saya sebut fenomena itu “sistemophobia”.
Salam kebangkitan bangsa.

Ahmad Fahmi Mubarok
Psikologi FIP UNNES.
Pegiat Komunitas Embun Pagi, Semarang.

2009-05-20T06:49:00.000-07:00

Mendobrak Paradigma Aktivis Tentang Kesejahteraan Rakyat.....

Indonesia adalah Negara yang gemah ripah loh jinawi kata orang. Sehingga saking suburnya sampai tongkat di tancapkan ke tanah dapat menghasilkan berupa ubi singkong. Itulah yang membuat orang jepang sangat iri dengan bangsa kita.

Tapi mengapa bangsa ini miskin?

Setelah berkelana ke alam nyata, melihat kehidupan nyata (tidak hanya dari buku dan berita) dengan menjajaki pulau seberang di negeri ini saya baru tahu, walaupun yang saya ketahui ini belum dibuktikan dengan ilmiah.

salah satu factor penyebabnya adalah “sumber kekayaan alam kita tidak di olah secara maksimal”. Tanah ini begitu luas tapi terlantar dan hanya ditumbuhi semak, coba kalau di tanam padi, kopi, tembakau, karet, kelapa sawit, tebu dan tanaman-tanaman lain yang menghasilkan daripada hanya semak yang tiada guna. Emas, batubara, timah kita didalam tanah Kalimantan, sulawesi banyak tapi tak di manfaatkan, gas alam kita kurang baik dalam pengelolaannya.

Setelah saya amati ada beberapa factor penyebab:
1. Pemerintah tidak punya modal untuk mengolah
2. Pemerintah takut membuat terobosan dalam pembukaan investasi besar-besaran yang terkontrol
3. Sikap aktivis/LSM yang mungkin masih kolot dan takut akan kesejahteraan rakyat bila di terobos melalui investasi sebagai solusi permodalan

Aktivis seharusnya sadar akan yang diperjuangkannya yaitu “kesejahteraan rakyat” tapi kadang saya pandang sekarang sering menjadi penghambat kesejahteraan rakyat dengan menghalangi investor masuk misalnya.

Ada beberapa aktivis yang sangat anti terhadap keprofesionalan diri, anti globalisasi dan telinganya panas apabila dibahas tentang investasi, pemanfaatan semak belukar, yang ada hanya apabila hutan gundul di reboisasi dan reboisasi dengan alasan penyelamatan bumi.

Padahal masyarakat pedalaman yang terisolir butuh akses jalan menuju ke kota, butuh pendidikan yang layak, membutuhkan kesehatan daan lain-lain. Pemerintah kita tak bisa diharapkan untuk melakukan hal itu karena APBN nya habis di korupsi dan menggaji PNS yang padahal kinerjanyapun masih dipertanyakann kontribusinya bagi Negara.

Mengatasnamakan gerakan social menghadang investasi karena di cap kapitalisme dan isu-isu lain yang bertujuan memprovokasi warga untuk menolak masuknya investasi seperti investasi Blok cepu, investasi nuklir jepara, investasi perkebunan tebu, kelapa sawit, karet dll. Hal tersebut secara tidak sadar akan membuat masyarakat miskin tetap miskin sedangkan yang kaya tetap kaya, uang hanya beredar di Jakarta sedangkan daerah tetap hidup miskin merana, terisolir dll.

Sebenarnya, gerakan social sangat perlu untuk mengimbangi kekuatan perusahaan dalam mencari keuntungan dan sebagai pembela masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Akan tetapi apabila gerakan tersebut kebablasan maka kepedihan masyarakat yang akan dihasilkan. Apalagi apabila gerakan social sudah di tunggangi kepentingan kelompok tertentu.

Aktivis bukan anti investasi, aktivis bukan anti ekonomi, aktivis bukan anti individu, aktivis bukan anti globalisasi, aktivis bukan yang telat lulus, aktivis bukan tunggangan kepentingan jahat tapi aktivis adalah seseorang yang aktif melibatkan diri dan mendorong masyarakat untuk lebih sejahtera, tidak tabu berbicara pengembangan ekonomi dan profesionalitas diri. Sehingga aktivis harus professional, ideal-realistis, cerdas dapat menjadi suri tauladan bagi masyarakat.

Salam,

Azil

aku anakmu

2009-05-13T14:00:00.000-07:00

Aku anak yang tidak dikehendaki untuk lahir
Aku dilahirkan karena paksaan... perkosaan...

Aku anak yang dilahirkan karena dunia, bukan cinta
Aku dilahirkan diluar kampus dan berakhir di perpus
Kampus...

Aku hanyalah anak yang lahir prematur
Ditinggal dan lupa... setelah bertoga

T_T

hariez_zona@yahoo.com